Permadi: Prabowo Mundur * Serahkan Suara Gerindra ke PDI-P : Demokrat Terus Dekati MegaJAKARTA- Prabowo Subianto tetap tidak bersedia menjadi cawapres Megawati Soekarnoputri. Dia mempersilakan Ketua Umum PDI-P itu maju capres 2009.
Bila sudah mantap maju, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini siap meminta pendukung partainya untuk memilih Mega. Semalam, pimpinan PDI-P dan Gerindra bertemu di suatu tempat yang dirahasiakan. Dalam pertemuan itu, menurut sumber, Prabowo melontarkan pernyataan tersebut.
Prabowo juga menyatakan, bila memang Mega tidak yakin menang, sebaiknya mengurungkan maju sebagai capres. Dan, ”tiket” capres sebaiknya diserahkan kepadanya. Untuk itu ”keputusan” tersebut PDI-P harus mendukung.
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Permadi, membenarkan soal sikap Prabowo siap mundur. ”Tetap koalisi dengan PDI-P, tapi tidak mau menjadi cawapres. Prabowo akan mundur dan menyerahkan suaranya ke koalisi yang digalang PDI-P,” ujar dia.
Menurut Permadi, apapun hasil pertemuan itu, jika tidak menetapkan Prabowo sebagai capres, maka suara Gerindra akan diserahkan ke PDI-P secara cuma-cuma dan tanpa meminta dan konsekuensi jabatan.
Terus Dekati Mega
Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, untuk kali kedua menemui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, kemarin di Jalan Teuku Umar Jakarta Pusat.
”Saya ke Teuku Umar melakukan suatu komunikasi apa yang selama ini sudah terjalin antara saya sebagai yang diutus SBY untuk melakukan komunikasi politik dengan Ibu Mega, Taufik Kiemas, dan Pramono. Ini suatu yang besar untuk bangsa kita agar bisa berjalan baik,” ujar Hatta usai melakukan pertemuan di kediaman Mega di kawasan Menteng, Senin (11/5).
Ketika ditanyakan apakah arah pertemuan-pertemuan itu merupakan koalisi yang lebih besar daripada ”koalisi besar” sebelumnya, Hatta enggan berkomentar. Dia menyatakan tidak berkompeten untuk menjawabnya dan hanya meminta semua pihak untuk berdoa untuk proses ini.
Sekjen PDI-P Pramono Anung mengatakan, proses komunikasi politik yang ditempuh oleh PDI-P dengan Demokrat, sama seperti yang ditempuh PDI-P dengan Golkar dan Hanura. ”Yang dilakukan Hatta merupakan fungsi messenger menyampaikan pesan-pesan dari pak SBY untuk Ibu Mega. Begitu juga kami,” ujarnya.
Pramono juga kembali menegaskan bahwa keduanya tidak membicarakan seputar bagi-bagi jatah kursi menteri dan dalam sejumlah pertemuan yang sudah dilakukan.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok mengaku bahwa dari sejumlah nama cawapres yang telah masuk, kini sudah mengerucut menjadi tiga nama yang disimpan dikantong SBY. ”Sudah mengerucut menjadi tiga nama dan itu sudah di kantong pak SBY. Kami juga tidak tahu siapa yang akan dipilih pak SBY pada akhirnya,” kata Mubarok.
Mubarok enggan menjawab soal tiga nama tersebut. ”Untuk itu bukan kewenangan saya. Itu kewenangan capres untuk mengatakannya. Kalau belum dikatakan ya tunggu saja pada hari H,” kata Guru Besar Psikologi Islam UIN, Ciputat, tersebut.
Dapat Kepastian
Meski nama-nama cawapres SBY masih dirahasiakan dan bahkan Partai Demokrat (PD) membantah bahwa SBY menyebut nama untuk pendampingnya, Sekjen PKS Anis Matta mengaku pihaknya sudah diberitahu bahwa SBY telah menetapkan Boediono. ”Ada utusan khusus SBY yang memberitahu kami, bahwa SBY sudah memilih Boediono,” kata Anis Matta.
Dia tidak menyebutkan nama utusan khusus yang dimaksud. Anis yakin informasi Boediono telah dipilih sebagai cawapres SBY adalah benar. ”Ini informasi A1, ya saya percaya,” ujar dia.
Informasi mengenai Boediono itu, kata dia, bersifat pemberitahuan. ”Kami belum diajak untuk bicara,” ujar dia.
Mengenai nama cawapres, Ahmad Mubarok membantah isu bahwa SBY sudah memilih Boediono. Menurut dia, isu yang beredar hanyalah dugaan saja. Meski demikian, sinyal bahwa Boediono akan menjadi cawapres SBY terlihat, salah satunya dari terpilihnya Darmin Nasution sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Isu yang berkembang Darmin nantinya akan diplot menjadi Gubernur BI menggantikan Boediono.
Belum Bubar
Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Andi Mattalatta, koalisi besar belum bubar sama sekali dan masih berproses hingga pemilihan presiden dilaksanakan, karena kelanjutan koalisi besar tersebut tergantung hasil dari pilpres mendatang.
”Hasil pilpres bisa mempengaruhi koalisi di parlemen. Apalagi, yang berkoalisi itu bisa partai yang punya kursi di parlemen dan yang tidak,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/5).
Dia menyatakan, perlu atau tidaknya koalisi besar diteruskan juga akan tergantung dari kesepakatan semua partai politik yang telah menandatangani deklarasi koalisi.
Pendapat berbeda dikemukakan Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono yang merasa pesimistis dengan kelanjutan kesepakatan koalisi besar setelah deklarasi Kalla-Wiranto dan merapatnya PDI-P ke Demokrat. ”Koalisi besar sepertinya sudah tidak berjalan secara efektif lagi,” katanya.
Meskipun demikian, dia berpandangan bahwa berubahnya haluan anggota koalisi besar merupakan hal yang biasa di tengah dinamika politik yang kian meninggi menjelang pilpres.
Pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti mengungkapkan, rencana koalisi antara Demokrat dengan PDI-P dikhawatirkan akan membuat iklim demokrasi di Indonesia tidak kondusif karena tidak ada check and balances dari parlemen.
”Bukan hanya demokrasinya yang terancam, pemerintahannya juga tidak ada kontrol dari parlemen. Apalagi nantinya Golkar juga ikut-ikutan bergabung, nanti di parlemen hanya tukang stempel saja,” katanya.
Dia juga heran jika PDI-P sampai berkoalisi dengan Demokrat. Sebab, selama ini partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini telah menjadi ikon oposisi. Karena itu, jika PDI-P memilih bergabung dengan Demokrat terkesan berorientasi pragmatis.
Kepentingan Bersama
Pengamat dan peneliti Lembaga Survei Nasionmal (LSN) Umar S Backry mengatakan, komunikasi politik yang dilakukan Partai Demokrat dan PDI-P belakangan ini bisa terjadi karena ada kepentingan bersama antar kedua partai tersebut. Demokrat berkepentingan untuk menggagalkan pencalonan Prabowo baik sebagai capres maupun cawapres.
Di mata Demokrat, menurut Direktur Eksekutif Umar S Bakry, Prabowo adalah rival terberat SBY yang harus dicegah sebelum terlanjur masuk pada pilpres 2009. Semenatra PDI-P tidak ingin melihat Prabowo maju sebagai capres karena jengkel tidak bersedia menjadi cawapres Mega.
Demokrat dan PDI-P, kata Umar, mampu menyingkirkan ego masing-masing yang selama lima tahun memisahkan mereka hanya demi menghadapi musuh bersama. Tentu saja PDI-P akan banyak diberi konsesi jika SBY terpilih, di antaranya janbatan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden untuk Mega dan sejumlah kursi menteri untuk kader-kader PDI-P. ”Konsesi setimpal akan diberikan pihak Mega jika terpilih,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik dari LIPI, Lili Romli mengingatkan manuver sejumlah elite parpol belakangan ini sudah cenderung mengarah pada proses bagi-bagi kekuasaan semata dan melupakan rakyat. ”Mereka sudah lupa janji-janji kampanye pileg yang menebar janji untuk rakyat,” ujarnya di diskusi bertajuk ”NU dan Politik Kebangsaan” di kantor Pengurus Besar NU, Jakarta, Senin (11/5).
Lili berharap elite harus segera diperingatkan agar mereka kembali memperhatikan nasib rakyat dan harus ada yang berani melakukan teguran secara moral kepada para elite politik. ”Rakyat cukup kecewa melihat perilaku elite yang belakangan lebih sibuk memikirkan koalisi ketimbang mengurus sejumlah permasalahan yang terjadi pada pemilu legislatif lalu.”
Manuver sejumlah elite menjelang pemilu presiden mendatang, kata dia, semakin mengarah pada perilaku yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat.
Dia menyontohkan manuver sejumlah parpol yang beberapa waktu lalu berusaha mempermasalahkan kekacauan dalam pemilu legislatif. Namun, upaya itu seolah menghilang begitu saja dan kemudian digantikan isu koalisi. ”Rakyat yang sekarang sudah kecewa ini akan semakin muak dengan perilaku elite itu,” ujarnya. (F4,di,J22,dtc-49)
SM/Antara PERTEMUAN KEDUA : Mensesneg Hatta Radjasa usai mengadakan pertemuan kedua kalinya di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri Jalan Teuku Umar di dampingi Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Taufik Kiemas, Senin (11/5). Kedatangannya untuk m
