Lintas Muria - BERI PRIORITAS PENYANDANG CACAT

Lintas Muria
29 Juni 2009
Disediakan Surat Suara Pemilih Tunanetra
BLORA - Pemilih yang mempunyai keterbatasan penglihatan (tunanetra) tetap dapat menyalurkan hak politiknya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009 mendatang. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan surat suara untuk pemilih tersebut. Namun, hingga kemarin kertas berbentuk seperti surat suara yang seluruh tulisannya huruf braille itu belum sampai di Blora. 

Ketua KPU Blora Moesafa mengemukakan, satu per satu logistik pilpres telah diterimanya. Diawali dengan kedatangan logistik kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS) seperti karet dan spidol. Disusul surat suara, formulir, dan segel. ’’Logistik yang belum datang tinggal alat bantu tunanetra,’’ ujar Moesafa, kemarin. 

Dia menyebutkan, jumlah surat suara braille yang ditunggunya itu 1.673 buah. Penggunaan logistik untuk tunanetra itu tidak hanya dalam pilpres kali ini saja tetapi juga pada pemilu-pemilu sebelumnya, seperti pemilu legislatif belum lama ini. 
Didistribusikan ke PPK

Moesafa yang juga alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengemukakan mulai pekan ini semua logistik yang telah diterima akan di-packing. Logistik tersebut selanjutnya akan didistribusikan ke semua panitia pemilihan kecamatan (PPK).  
’’Jadwal untuk besok tujuh PPK dua sift. Pagi pukul 09.00 empat PPK dan sore pukul 15.00 tiga PPK,’’ tandasnya. 

Anggota KPU Blora Bidang Logistik Arifin, mengungkapkan, kotak suara yang dipakai untuk packing logistik pemilu telah disiapkan dan dijamin tidak kurang. 
Kotak suara tersebut sebelumnya telah diperiksa petugas dari sekretariat KPU. Menurut Arifin, kotak suara yang digunakan itu adalah bekas kotak suara dalam pemilu-pemilu sebelumnya, jumlahnya sesuai dengan banyaknya TPS, yaitu 1.673 buah. 

Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan kotak suara dalam pemilu legislatif, yaitu 9.888 buah, yang dipakai pada 2.472 TPS.
Dia mengungkapkan, tinta spidol yang dipakai dalam pencentangan surat suara berwarna merah. Sementara itu, spidol berwarna hitam untuk pengisian formulir-formulir di TPS. ’’Warna spidol itu juga pernah digunakan dalam pemilu legislatif,’’ tambahnya. (H18-69)

Lintas Muria - CUKUP SEKALI

Lintas Muria
26 Juni 2009
Cukup Centang Satu Kali
BLORA - Surat suara pemilu presiden (pilpres) dianggap sah jika telah ditandatangani Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, bentuk pemberian tanda adalah dengan centang atau sebutan lain. Centang itu pun hanya satu kali. Yakni pada nomor urut atau foto atau nama salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden pada kolom yang tersedia. 

Penekanan centang cukup satu kali tersebut disampaikan anggota KPU Blora, Siti Ruhayatin, dalam sosialisasi pilpres di gedung DPRD, kemarin (25/6). Sosialisasi diikuti para kepala desa (kades), kepala urusan (kaur), pejabat Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan Muspida serta dinas dan instansi. 

“Sudut tanda centang pada nomor urut atau foto atau nama salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden melewati garis kolom tetap dinyatakan sah,” ujarnya. 

Untuk memberikan gambaran sah tidaknya centang tersebut, Siti Ruhayatin menunjukkan contoh surat suara pilpres, meski dalam buku panduan sosialisasi materi itu telah ada. 

Dalam sosialisasi tersebut, KPU Blora juga memaparkan larangan dalam kampanye. Itu dilakukan karena peserta sosiasilasi adalah para PNS, anggota TNI dan Polri serta kades. Menurutnya, larangan dalam kampanye antara lain menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Kampanye dilarang mengikutsertakan antara lain PNS, anggota TNI/Polri, kepala desa dan perangkat desa. “Panwas Pemilu akan mengawasi siapa saja peserta kampanye. Kalau larangan kampanye dilanggar, tentu ada sanksinya,” tandasnya. 

Selain tata cara pemungutan suara dan kampanye, dalam sosialisasi tersebut KPU juga membagikan visi dan misi serta program calon presiden-wakil presiden kepada para peserta. Visi dan misi dalam bentuk buku itu pun menjadi bahan pembicaraan dan diskusi menarik bagi sejumlah peserta saat sosialisasi. (H18-71)

Lintas Muria - KEPUTUSAN MK terkai SENGKETA PEMILU

22 Juni 2009
Woro Woro
Hasil Pemilu Legislatif Tak Berubah

BLORA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora tak perlu lagi memikirkan hasil pemilihan umum (pemilu) legislatif. Lembaga yang diketuai Moesafa itu kini bisa lebih fokus melaksanakan tugas pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres.  

Itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya terhadap perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Daerah Pemilihan IV Blora. 

Sidang dengan agenda putusan tersebut digelar MK, Jumat (19/6), di Jakarta. Implikasi dari putusan tersebut, hasil pemilu legislatif di Blora beberapa waktu lalu dipastikan tidak ada perubahan. ’’Putusan PHPU oleh MK memang seperti itu. MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,’’ ujar Ketua KPU Blora Moesafa, kemarin. 

Sebagaimana diberitakan, PDI-P Blora mendaftarkan gugatan ke MK. Gugatan yang disampaikan melalui DPP PDI-P di Jakarta itu diajukan karena partai tersebut menilai terdapat perbedaan jumlah suara antara hasil rekapitulasi KPU dan rekapitulasi internal partai.(H18-69)

Harian Nasional KC - Debat CAPRES

Debat Berikutnya, KPU Akan Geser Iklan
Jumat, 19 Juni 2009 | 13:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengevaluasi pelaksanaan debat capres pertama, menyusul adanya kritikan dari sejumlah pengamat terkait penayangan iklan di sela debat.

Menurut Anggota KPU I Gusti Putu Artha, pihaknya telah sepakat melakukan perbaikan penayangan iklan untuk debat berikutnya. Sebelumnya, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan SCTV untuk menggeser penayangan iklan di sela debat. Debat berikutnya, merupakan debat cawapres akan digelar di SCTV pada 23 Juni ini . Debat ini akan menghadirikan moderator Komarudin Hidayat dengan tema 'Pembangunan Jati Diri Bangsa'.

"Kami lakukan penyempurnaan, break commersial digeser. Kami sudah melakukan pembicaraan dengan pihak SCTV dan mereka setuju," kata Putu, saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (19/6).

Putu menjelaskan untuk debat berikutnya, jeda iklan tetap ditayangkan sebantak 6 kali. Namun, pengaturannya akan diubah. Nantinya, penayangan iklan dalam debat berikutnya akan diatur. Misalnya, kata Putu, saat sesi pertama, pemaparan visi misi masing-masing kandidat akan diselingi iklan.

"Calon pertama memaparkan visi misi terus iklan. Dilanjutkan calon kedua memaparkan visi misinya, terus iklan lagi. Begitu juga dengan calon ketiga," tutur Putu.

Untuk sesi kedua, ada tiga pertanyaan yang akan diberikan oleh moderator kepada masing-masing kandidat. Di sela sesi kedua ini, tidak ada jeda iklan. "Setelah semua pertanyaan selesai, baru jeda iklan. Kalau seperti kemarin kan satu pertanyaan jeda," ujarnya.

Demikian juga dengan sesi ketiga. Jeda iklan baru akan ditayangkan setelah sesi ketiga selesai dan sebelum closing statement dari kandidat. "Sebelum closing statement break," cetusnya.

Ia optimistis, pelaksanaan debat berikutnya akan lebih seru dibandingkan debat kemarin. Sebab, masing-masing cawapres mempunyai pandangan yang berbeda tentang konsep jati diri. "Saya percaya debat cawapres akan lebih seru karena kalau dlihat dari konteks jati diri, mereka akan mempunyai pendekatan yang berbeda," tegas Putu.

Harian Nasional JP - DEBAT CAPRES

[ Jum'at, 19 Juni 2009 ] 
Debat Antar Capres Kurang Menarik 
JAKARTA - Untuk sebuah tontonan, debat para capres yang tadi malam ditayangkan langsung tiga televisi swasta nasional kurang menarik alias membosankan. Selain penjelasan setiap capres terasa normatif, acara tersebut kurang mencerminkan debat. Acara itu lebih tepat disebut tanya jawab antara moderator yang dipercayakan kepada Rektor Universitas Paramadina Dr Anies Baswedan dan para kandidat.

Ketiga capres tadi malam datang di studio Trans7, Jl Tendean, Jakarta Selatan. Sesuai nomor urut, mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jusuf Kalla (JK). Mereka datang bersama anggota tim kampanye. Satu topik yang diangkat untuk menjadi bahan debat yang berlangsung 90 menit tersebut adalah: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM. 

Di bidang hukum, khususnya pemberantasan korupsi, debat itu tidak memunculkan optimisme. "Tidak terlihat harapan yang cerah dalam pemberantasan korupsi," kata Febri Diansyah, peneliti hukum Indonesian Corruption Watch (ICW). Hal itu tecermin dari tidak adanya terobosan jika pembahasan RUU Pengadilan Tipikor menemui jalan buntu. "Malah, ada calon yang mencampuradukkan UU Tipikor dengan UU Pengadilan Tipikor," sambungnya.

Dalam penilaian Febri, tidak ada satu capres pun yang menjelaskan adanya ancaman terhadap kinerja KPK jika pembahasan RUU Tipikor tidak kelar hingga Desember 2009. Begitu juga terkait masalah tindakan pencegahan, seperti pungli. "Mereka malah bicara masalah moral. Itu sangat mengambang," katanya.

Pendapat senada disampaikan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Muchtar. "Semuanya tidak menawarkan hal baru sehingga menunjukkan mereka pantas dipilih," ujarnya. Kata dia, jawaban yang meluncur dari ketiga capres relatif sama dan normatif.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menilai kualitas debat perdana yang dipertontonkan ketiga capres itu masih di bawah standar. Ketiganya, ungkap dia, lebih banyak bicara visi, tapi miskin agenda. ''Ketiga capres lebih banyak mengajukan list daftar keinginan. Tapi, kurang mengelaborasi aspek teknis dan langkah konkret untuk mencapai good governance,'' kata peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu.

Burhan juga menyesalkan, pertanyaan mengenai anggaran TNI dan alutsista, serta lumpur Lapindo yang tidak optimal dijelaskan oleh Megawati. Padahal, kedua pertanyaan itu bisa menjadi pintu masuk bagi Megawati untuk menembak kelemahan pemerintahan SBY dalam menangani kasus-kasus tersebut.

''Sayang, Megawati gagal memanfaatkan kesempatan emas itu untuk menunjukkan dirinya punya solusi jitu,'' kata Burhan. JK juga hampir sama. Seharusnya, tambah Burhan, JK bisa lebih agresif menjelaskan posisinya untuk membedakan dengan SBY. ''Padahal, untuk pertanyaan soal alutsista dan Lapindo jelas posisi SBY sangat defensif dan normatif,'' kata lulusan The Australian National University (ANU) itu.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga Hariyadi punya penilaian berbeda. Menurut dia, di antara ketiga capres yang tampil, SBY memiliki konsep yang lebih baik. Misalnya, bagaimana dia menyampaikan perlunya reformasi birokrasi untuk menciptakan good governance. ''Ini poin tersendiri bagi SBY. Konsepnya lebih jelas, lebih komprehensif,'' katanya. 

Meski materinya lebih baik, Hariyadi mencatat, ada beberapa kekurangan dalam penampilan SBY. Di antaranya, bicaranya terlalu normatif sehingga pemaparan visi tidak begitu detail.

Berbeda halnya dengan Megawati, yang lebih menyentuh masalah-masalah di permukaan. Karena itu, konsep yang dia paparkan belum bisa diketahui secara jelas. ''Banyak yang artifisial atau semu. Misalnya, pengurusan KTP,'' ucapnya.

Begitu juga, Jusuf Kalla (JK). Dalam debat capres tersebut, posisi ketua umum Partai Golkar itu bisa dibilang paling sulit. Paparan visinya kurang jelas. ''Visinya tidak jelas. Bahkan, terkesan mbulet. Hanya, Pak JK lebih bagus pada pe­negakan HAM. Bagaimana dia berjanji akan menuntaskan permasalahan HAM,'' terang Hariyadi.

Menurut dia, dalam debat capres tadi malam seharusnya Mega dan JK tampil maksimal. Artinya, keduanya harus menyampaikan visi yang lebih baik daripada pemerintahan sekarang yang dikomando SBY. 

Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Kedua capres itu justru lebih banyak bilang setuju dengan konsep yang dipaparkan SBY dalam debat tersebut.

Hariyadi menambahkan, jika harus memberikan nilai, dari paparan visi, SBY mendapatkan nilai terbaik dengan grade tiga. Sedangkan Megawati dan JK sama-sama mendapat nilai dua. ''Penilaian ini jika passing grade-nya 1 sampai 3,'' ujar Hariyadi. (fal/pri/aga/fid/kum)

Tabloid SR - Terkait PILEG,3 KADES DIBERHENTIKAN

Jadi DPRD, Tiga Kades Segera diberhentikan

BLORA, SR - Tak lama lagi 3 Kades akan segera diberhentikan dari jabatanya. Namun mereka diberhentaikan bukan karena kasus pidana, akan tetapi Karena ketiga Kades tersebut terpilih menjadi anggota DPRD pada pemilu legislatif (pileg) lalu.

Ketiga Kepala Desa (Kades) di wilayah Blora yakni, Sukirno Kades Prantaan Kecamatan Bogorejo, Joko Mugiyanto Kades Sitirejo Kecamatan Tunjungan dan Subroto Kades Kacangan Kecamatan Todanan.

''Pemberhentian itu memunggu pelantikan (anggota Dewan),'' ujar Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Riyanto Kamis (4/6) di sela-sela pisah kenal Dandim Blora.

Dia menyebutkan, sebelumnya, tiga kades itu mengajukan ijin cuti ke bupati karena menjadi caleg. Sehingga bupati kemudian memberikan surat pemberhentian sementara pada tiga Kades itu. Menurut dia, berhenti sementara dari jabatan kades dan mengundurkan diri sebagai perangkat desa merupakan konsekuensi yang harus dipilih para caleg.

Hal itu, lanjutnya, sesuai dengan surat edaran (SE) Menter Dalam Negeri nomor 140/2661/SJ bertanggal 2 September 2008. Isi dalam SE itu mengatur penonaktifan kades dan memberhentikan perangkat desa jika maju sebagai caleg dalam pemilihan umum (pemilu). ''Jadi, mereka (kades) sudah tahu aturan mainnya bagaimana,'' tambahnya. 

Tiga Kades itu, sesuai penetapan hasil pemilu oleh KPUK memang terpilih menjadi anggota dewan. Dua Kades berangkat dari Partai Demokrat yakni Sukirno yang berangkat dari daerah pemilihan satu mendapat suara 3.597 suara. Kemudian Joko Mugiyanto dari dapil empat meraup 5.031 suara. Sedangkan Subroto berangkat dari PDIP di dapil lima meraih dukungan 7.889 suara.

Aturan mengenai Kades dan perangkat desa yang menjadi caleg memang berbeda. Kalau Kades cukup mengajukan cuti dan diberi pemberhatian sementara selama mengikuti pileg. Kades yang tidak terpilih menjadi anggota DPRD akan menduduki jabatannya kembali sebagai kades.

Sedangkan perangkat desa harus mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin nyaleg. Karena sudah mengundurkan diri, kata mantan Camat Kedungtuban ini, yang bersangkutan tidak bisa lagi menjabat perangkat desa jika gagal menjadi anggota DPRD. ''Perangkat desa sudah berfikir matang ketika memutuskan menjadi caleg. Karena ada juga perangkat desa yang mundur dari caleg dan lebih memilih menjadi perangkat desa,'' terangnya.

Setelah proses di DPRD selesai, katanya, nanti pemkab yang memroses pemberhentian kades tersebut, dan pengisian kades yang baru. ''Yang jelas dalam waktu dekat ini proses itu akan dilaksanakan,'' tandasnya. (Roes)

Dua Kali Sidang MK Sengketa Pemilu Blora tunggu Vonis

BLORA, SR - Selangkah lagi kasus gugatan sengketa pemilu antara pemohon DPC PDIP Blora dengan termohon KPU pusat dan turut termohon KPUD Jawa Tengah dan KPUK Blora bakal tuntas. Sebab, masing-masing pihak telah menjalani dua kali sidang. Sehingga, sidang ketiga nanti diperkirakan bakal mengagendakan pembacaan putusan majelis hakim di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPUK Blora Moesafa mengatakan, pada sidang kedua yang dilaksanakan 27 Mei lalu memiliki dua agenda. Yakni, mendengarkan keterangan saksi dan pembuktian. ''Jadi, masing-masing pihak menyetorkan bukti rekapitulasi yang dimiliki,'' katanya Selasa (2/6) lalu.

Masing-masing pihak, lanjut Safa, tetap bersikukuh pada hasil rekap masing-masing. Yakni, pihak pemohon menggunakan hasil rekapitulasi yang dimiliki internal partai. Sementara, pihak termohon danturut termohon membeber hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten.

Menurut Safa, di penghujung sidang tersebut majelis hakim tidak menyebut kapan waktu sidang berikutnya. hal ini berbeda dengan saat sidang pertama 20 Mei lalu. Dimana, saat itu majelis hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 27 Mei. ''Kami hanya diberitahu bahwa pelaksanaan sidang berikutnya akan diinformasikan melalui telepon,'' jelas Safa.

Safa menambahkan, permohonan gugatan yang diajukan DPC PDIP Blora itu terkait perbedaan hasil rekapitulasi pemungutan suara di Daerah Pemilihan (dapil) IV. Khususnya di Kecamatan Banjarejo. Dimana, lanjut dia, terdapat selisih sekitar 30 suara antara hasil rekap yang dimiliki KPUK dan DPC PDIP setempat.

Berdasarkan klaim rekap yang dimiliki DPC PDIP itu, lanjut dia, mestinya PDIP mendapat tambahan satu kursi hasil suara sisa terakhir di dapil setempat. Sebaliknya, sesuai hasil rekap KPUK, kursi sisa terakhir di dapil tersebut menjadi milik PPDI. (Roes)

Larangan Lokasi Kampanye, Tunggu Pengesahan Bupati

BLORA, SR - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Blora telah menentukan lokasi yang boleh dan tidak digunakan untuk kampanye dan pesangan alat peraga pilpres. Penentuan itu dilakukan dalam rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan petugas keamananan dari Polres dan lembaga lainnya, seperti Panwaslu, Pol PP, Kantor Kesbangpollinmas serta instansi lainnya.

’’Kami ingin kesepakatan yang telah dicapai hari ini ditaati semua peserta pilpres,’’ ujar ketua KPUK Blora Moesafa, Jum’at (29/5)

Rapat digelar di ruangan rapat KPUK di Jalan Halmahera Blora. Hadir lengkap anggota KPUK selain Moesafa ada Sudarwanto, Arifin, Achmad Zakki dan Siti Ruhayatin. Sedangkan dari Polres di wakili Kasatintelkam AKP Suprajitno. Dari Pol PP hadir langsung Kepala Pol PP Slamet Wiryanto. Dari Panwaslu diwakili Kudnadi Saputro serta pejabat lainnya.

Menurut Moesafa, lokasi yang boleh dan tidak boleh dijadikan arena kampanye dalam pilpres ini, hampir sama dengan lokasi yang boleh dan tidak digunakan kampanye dan memasang alat peraga pada pileg lalu. Bahkan, untuk lokasi larangan ditambah rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Lokasi lainnya, seperti di tempat umum seperti Alun-Alun, lapangan golf serta lainnya tetap tidak boleh untuk kampanye.

Sedangkan untuk lokasi yang dilarang untuk memasang alat peraga juga sama, yakni di sepanjang jalan protokol, faslitas pemerintah, tempat pendidikan, tempat ibadah dan lainnya. Di gapura, lonceng pos kampling, tiang listrik dan pohon juga dilarang untuk dipasangi alat peraga. ’’Jika itu dilanggar, ada Panwaslu yang mengawasi,’’ tambahnya.

Kesepakatan itu, kata dia akan dikirimkan ke bupati untuk mendapatkan pengesahan. Sehingga, aturan larangan lokasi untuk kampanye dan alat peraga itu resmi dan legal. Menurut ketua GP Ansor Blora itu, secepatnya surat itu akan dikirimkan ke bupati.

Setelah mendapat pengesahan bupati, KPUK, lanjut, dia akan menyosiasilasikan aturan ke parpol atau tim sukses pasangan capres-cawapres. Sehingga, dia ada alasan lagi jika parpol atau tim sukses pasangan calon melakukan pelanggaran.

Dia mengatakan, untuk kali ini barangkali lebih ringan karena, parpol sudah tahu lokasi mana saja yang boleh dan tidak boleh untuk kampanye dan memasang alat peraga. Sehingga dia yakin akan lebih patuh dibanding pileg lalu. ’’Namun, tetap akan kita sosialiasikan,’’ tegasnya. (Gie)

Radar Bojonegoro - SK BUPATI BLORA

[ Senin, 15 Juni 2009 ]
Bupati Setujui Usulan KPUK
BLORA - Usulan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Blora terkait lokasi yang boleh dan tidak boleh dijadikan tempat kampanye disetujui bupati Yudhi Sancoyo.

Bupati sudah menurunkan surat keputusan bernomor 747 Tahun 2009. Dalam SK tersebut sudah menyebutkan lokasi mana saja yang tidak boleh dipasangi alat peraga kampanye.

Ketua Divisi Kampanye KPUK Blora Sudarwanto menyebutkan, lokasi yang boleh dan tidak boleh dijadikan arena kampanye dalam pilpres hampir sama dengan pileg lalu. Bahkan, untuk lokasi larangan ditambah rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Lokasi yang dilarang untuk memasang alat peraga di antaranya, sepanjang jalan protokol, fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, tempat ibadah, dan lainnya. Selain itu, gapura, lonceng pos kamling, tiang listrik, dan pohon juga dilarang untuk dipasangi alat peraga. ''Jika itu dilanggar, ada panwaskab yang mengawasi,'' katanya.

Kesepakatan itu, kata dia, diputuskan dalam rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan Polres panwaskab, Pol PP, Kantor Kesbangpollinmas serta instansi lainnya yang dilakukan KPUK beberapa waktu lalu. ''Kami ingin kesepakatan yang telah dicapai ini ditaati semua peserta pilpres,'' tandasnya.

KPUK sudah mulai menyosialisasikan SK baru tersebut ke parpol atau tim sukses pasangan capres-cawapres. Sehingga, kata dia, tidak ada alasan lagi jika parpol atau tim sukses pasangan calon melakukan pelanggaran. (ono)

Media Center KPU Pusat

Surat Suara Pilpres akan Selesai Tepat Waktu 

Jumat, 12 Juni 2009 04:51
Jakarta, Mediacenter.kpu.go.id--Untuk mengetahui dan melihat proses pencetakan surat suara Pilpres 2009, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Aziz dan Andi Nurpati meninjau pabrik PT Ganeca Exact (Cibitung) dan PT Dian Rakyat (Jakarta). 

Dalam jumpa pers di kedua pabrik tersebut, Aziz optimis bahwa tenggat waktu 15 hari dalam kontrak antara KPU dengan perusahan percetakan untuk proses pencetakan sekaligus distribusi surat suara dapat terealisasi.

“Kami mohon bantuan agar distribusi untuk daerah yang sulit terjangkau lebih didahulukan. Tanggal 23 Juni seluruh pekerjaan ini sudah selesai, sehingga ada tenggat waktu untuk mensortir dan mengganti jika ada kerusakan,” tambah Aziz.

Bukan hanya distribusi surat suara, tetapi juga formulir-formulir yang disediakan olej KPU provinsi. Pengirimannya harus sejalan dan sinkron dengan logistik yang dikirimkan oleh pusat. Dengan cara seperti itu KPU Provinsi bisa mendistribusikan dengan lebih terkontrol lagi. 

Untuk kelancaran, Aziz juga menambahkan monitoring dan pelaporan melalui jaringan-jaringan internet atau komunikasi lainnya pun harus terus dilakukan. Sistem pelaporan monitoring inipun telah disosialisasikan kepada KPU di daerah.

Senada dengan Aziz, Andi Nurpati mengatakan melihat proses dan kapasitas yang dimiliki oleh percetakan-percetakan, KPU yakin tenggat waktu akan dapat dipenuhi oleh semua perusahaan percetakan.

Direktur Utama PT Ganeca Exact Ketut Suardhana Linggih mengatakan sampai tanggal 10 Juni 2009 (malam) jumlah surat suara yang sudah tercetak adalah sebanyak 13.225.284 dari 40 juta surat suara yang ditargetkan. “Surat suara untuk Kalimantan sudah selesai dan sebagian sudah dikirim, saat ini surat suara untuk daerah Jawa Barat sedang dalam pencetakan,” kata Ketut.

Sedangkan Lukmanul Hakim Adam Direktur Marketing PT Dian Rakyat mengatakan, perusahaannya optimis bisa memenuhi target yang ditentukan KPU dengan kapasitas mesin yang mampu mencetak 3,6 juta surat suara per hari. “Besok pagi sudah mulai dilakukan pengiriman ke Bangka Belitung dan dijadwalkan pengiriman akan selesai sebelum tanggal 22 Juni atau 21 Juni,” tambah Lukman.***


Orasi 3 Pasangan Capres-Cawapres dalam Deklarasi Pemilu Damai 

Jumat, 12 Juni 2009 01:11 


Jakarta, mediacenter.kpu.go.id--Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009 yang memasuki tahapan kampanye dalam bentuk rapat umum telah dimulai. Untuk mensukseskan keseluruhan tahapan Pilpres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Deklarasi Pemilu Damai “Pemilu Dalam Persaudaraan”, di Jakarta.


Acara yang dihadiri oleh ketiga pasangan capres-cawapres tersebut ditandai dengan pengucapan deklarasi damai dan penandatanganan prasasti oleh ketiga pasangan capres-cawapres.


Dalam sambutannya Ketua KPU H.A. Hafiz Anshary mengatakan bahwa siapapun kelak yang akan menang, hendaknya pihak yang kalah dapat berbesar hati dan mendukung pemenang untuk membangun bangsa, Karena menang atau kalah kita semua adalah bersaudara.


“Deklarasi damai ini menunjukkan satu tekad dan juga pemersatu bangsa, dan membuktikan bangsa ini tidak terkotak-kotak,” ujar Hafiz.


Acara tersebut, diisi dengan penampilan kesenian dan orasi dari ketiga pasangan capres-cawapres. Sebagai pasangan nomor urut 1, Megawati-Prabowo menampilkan kesenian daerah dan monolog dari seniman Butet Kertaredjasa. Dalam orasinya, Megawati mengungatkan suksesnya pemilu ditentukan oleh jaminan atas hak aspirasi rakuat untuk memberikan suaranya.


“Pemilu harus berjalan jujur, adil, transparan dan tidak ditentukan oleh campur tangan penguasa. KPU harus bertugas sebagai fasilitasor untuk bersikap tegas dan netral,” ujar Megawati.


Senada dengan Megawati, Prabowo mengatakan segala bentuk pelanggaran dalam pemilu adalah pelanggaran terhadap konstitusi.


Sedangkan pasangan nomor urut 2, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam orasinya mengatakan pemilu adalah sebuah regularitas demokrasi dimana rakyat bisa menyampaikan hak pilihnya. “Jangan golput. Semoha semua pemilu berjalan langsung, jujur, bebas, dan rahasia serta tertib dan damai,” ujar SBY. 


SBY dan Boediono juga mengingatkan kepada pasangan yang lain agar berkompetisi dengan penuh etika dan tetap terus menjalin silaturrahim. “Kita berharap suasana kompetisi dapat memberikan suri tauladan kepada rakyat sebagai bangsa yang santun dan menghargai satu sama lain,” tambah Boediono.


Sedangkan pasangan nomor urut 3, Jusuf Kalla-Wiranto menyampaikan harapan agar hasil pemilu yang akan datang ditunjukkan dnegan terbentuknya pemerintahan yang baik. “Pemerintahan yang baik dan dipercaya, dibentuk dengan kejujuran,” ujar Jusuf Kalla.


Wiranto menambahkan jabatan yang nanti ditentukan oleh rakuat adalah amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya. “Rakyat harus dapat memilih dengan hati nurani, agar hari esok dapat lebih baik,” tambah Wiranto.**


Deklarasi Pemilu Damai 2009 – Pemilu dalam Persaudaraan


Kami calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2009



Dengan semangat persatuan dan persaudaraan menyatakan siap menciptakan pemilu yang aman, tertib, dan damai demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan bangsa serta terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Jakarta, 10 Juni 2009

1. Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto

2. Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono

3. Jusuf Kalla-Wiranto

[ Jum'at, 12 Juni 2009 ] 
Kampanye Terbuka Pilpres 2009 Resmi Dimulai 
Mega Luncurkan 40 Mobil Ajaib, SBY ke Pasar, JK Pulang Kampung 

JAKARTA - Kampanye terbuka pemilihan presiden (pilpres) 2009 secara resmi dimulai kemarin. Para kandidat langsung tancap gas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin siang mengunjungi Pasar Tanah Abang. Kedatangan SBY ke Pasar Tanah Abang itu secara resmi tak bisa disebut kampanye. Sebab, jika kampanye, SBY seharusnya mengambil cuti. Padahal, kemarin SBY belum mengambil cuti kampanye.

Meski demikian, aktivitas SBY kemarin tak jauh dari aroma kampanye. Misalnya, sebelum ke Pasar Tanah Abang, paginya, SBY menerima pengurus Al Irsyad, salah satu ormas Islam. Meski tidak secara eksplisit, pertemuan itu mengindikasikan bahwa Al Irsyad mendukung SBY dalam pilpres 8 Juli nanti.

Setelah itu, SBY dan Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono sekitar pukul 13.15 tiba di Pasar Tanah Abang. Di sana mereka mengikuti syuting talk show Capres Masuk Pasar atas undangan salah satu stasiun televisi swasta. SBY datang di Pasar Tanah Abang Blok A. Begitu tiba, SBY disambut ribuan orang yang terdiri atas pedagang dan pengunjung pasar. Sebagai capres, SBY tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyapa dan bersalaman dengan masyarakat.

SBY mengatakan, sebenarnya dirinya malu datang ke pasar menjelang pilpres. Publik pasti menilai hanya mencari simpati. ''Padahal, saya sering datang ke pasar,'' kata capres yang diusung Partai Demokrat, PKS, PKB, PAN, PPP, dan 18 parpol nonparlemen tersebut.

Pasar tradisional, menurut SBY, merupakan tulang punggung perekonomian nasional. ''Karena itu, saya mengeluarkan keppres untuk melindungi pasar tradisional dari persaingan dengan hypermarket,'' jelasnya.

Sebelumnya, SBY dari Kantor Presiden sempat menelepon Siti Hajar, TKI yang disiksa majikannya di Malaysia. Selama 5 menit, SBY berbicara dengan Siti Hajar dan keluarganya yang berada di rumah sakit di Kuala Lumpur. Kebetulan saat itu pejabat KBRI sedang menjenguk Siti Hajar.

Agenda SBY terakhir kemarin adalah membuka Pekan Raya Jakarta di Jakarta International Expo Kemayoran. Ini merupakan agenda rutin SBY setiap tahun sebagai presiden untuk membuka even yang dihelat untuk menyambut ulang tahun Jakarta.

Jika SBY masuk pasar, capres Megawati Soekarnoputri kemarin meluncurkan 40 mobil magic box (mobil boks ajaib) di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Mobil magic box yang diluncurkan Megawati kemarin dimaksudkan untuk mendukung pencitraan pasangan capres-cawapres yang diusung PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan tujuh parpol nonparlemen tersebut. Cara ini melanjutkan strategi pencitraan yang dilakukan Gerindra saat kampanye pemilu legislatif yang dinilai berhasil. Saat itu, Gerindra yang merupakan parpol baru berhasil meraup 4,46 persen suara.

''Waktu itu, kami hanya mengedarkan lima unit magic box di sekitar Jabodetabek,'' kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon di kediaman Megawati kemarin (11/6). 

Penampilan magic box secara keseluruhan tak berbeda dengan mobil boks biasa. Tapi, mobil-mobil itu dimodifikasi sehingga tiga sisinya -kiri, kanan, dan belakang- bisa digunakan untuk memasang slide materi kampanye.

Fadli yang juga sekretaris umum Tim Nasional Kampanye Mega-Prabowo menyebutkan, 60 unit magic box akan disebar. Mobil-mobil itu bertugas untuk menyebarkan pamflet dan aktribut kampanye yang lain. Termasuk juga mendukung aksi pengobatan rakyat. ''Tapi, hari ini kami melepas 40 unit dulu,'' ujarnya.

Peluncuran mobil magic box juga dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDI Perjuangan Taufiq Kiemas dan Sekretaris II Tim Kampanye Nasional Hasto Kristiyanto. ''Jangan lupa makan dan jaga kesehatan. Sebab, mobil-mobil ini akan diputarkan ke seluruh Jawa dan Sumatera agar masyarakat semakin mengerti apa yang kami lakukan kalau terpilih,'' pesan Mega sebelum melepas puluhan sopir magic box.

Fadli menjelaskan, setiap sisi magic box bisa menampilkan slide delapan materi kampanye secara berganti-ganti. Ada juga perangkat sound system, kamera dalam dan luar, lampu LED (light emitting dioda) yang menyala pada malam, dan GPS tracking system. ''Dengan begini, keberadaan setiap mobil dapat dipantau,'' ujarnya.

Berapa anggaran yang dikeluarkan untuk mobil-mobil itu? ''Mobil ini ada yang sewa, ada juga yang dari donasi. Saya tidak tahu detailnya. Tapi, nanti pasti dilaporkan,'' jawab Fadli.

Supervisor Advisor Magic Box Soetrisna menuturkan, di antara seluruh mobil itu, hanya sembilan yang sewa. Sisanya merupakan milik cawapres Prabowo. Dalam sehari, setiap mobil harus berkeliling 14 jam di rute yang telah ditetapkan. ''Kalau yang sewa, harganya sekitar Rp 150 juta,'' ujarnya. 

Di antara tiga pasangan capres-cawapres, hanya pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto yang langsung menggeber kampanye terbuka. Lokasi yang dipilih juga tidak sembarangan. Yakni, Kota Makassar yang merupakan kampung halaman JK. Di dampingi istri masing-masing, JK-Wiranto tampil sepanggung, menyapa masyarakat Sulawesi Selatan di Lapangan Karebosi, Kota Makassar. Di hadapan massa yang mengelu-elukannya, JK yang kemarin mengambil cuti itu menjanjikan pertumbuhan ekonomi dua kali lipat daripada kondisi sekarang. Dia yakin target, itu bisa dicapai melalui percepatan program di bidang ekonomi. 

Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 5-6 persen. Dalam lima tahun kepemimpinannya ke depan, JK yakin bisa menaikkan tingkat pertumbuhan 10-12 persen.

Selain menjanjikan pertumbuhan ekonomi, JK berjanji mengatasi pengangguran. Dia menyatakan, salah satu masalah besar bangsa Indonesia adalah masih banyaknya warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Masalah pengangguran itu menjadi salah satu prioritas dalam program ekonomi JK-Wiranto jika berhasil memenangi pilpres 2009. JK menegaskan, semua warga berhak berpenghasilan dan hidup layak di negeri ini.

Dia yakin mampu membawa Indonesia lebih maju. Sebab, tiga masalah terbesar bangsa Indonesia berhasil diatasi saat dirinya masih menjabat wakil presiden. Dengan posisi sebagai presiden, dia memiliki kewenangan lebih besar.

''Apakah ada yang lebih hebat daripada masalah konflik, ekonomi, dan sosial? Kami berdua (dengan SBY, Red) telah mampu menyelesaikan konflik Aceh, Ambon, dan Poso secara baik,'' ungkapnya disambut aplaus hadirin. ''Kami tidak mungkin tinggalkan bangsa ini dalam keadaan terpecah-belah,'' lanjutnya.

JK-Wiranto juga berjanji memberikan bantuan modal kepada para pengusaha muda. Menurut dia, merekalah yang akan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa ke depan. JK-Wiranto juga berjanji memperhatikan kepentingan mahasiswa.

Pasangan nomor urut 3 itu juga berjanji tidak melakukan korupsi selama pemerintahannya. ''Alhamdulillah, saya dan Pak Wiranto tidak perlu lagi cari macam-macam. Saya sudah punya rumah di Makassar,'' ujarnya.

Bukan hanya itu, JK juga menjamin harmonisasi antar berbagai etnis jika dipercaya memimpin bangsa ini. Semua pemeluk agama, kata dia, berhak hidup aman dan damai di bumi Indonesia. 

Dia lantas memperkenalkan diri dan keluarganya yang mewakili berbagai daerah di Nusantara. JK berasal dari Sulsel dan istrinya, Mufidah, dari Sumatera. Wiranto berasal dari Jogjakarta dan istrinya, Uga Wiranto, dari Gorontalo. ''Jadi, apa lagi? Kami pasangan Nusantara,'' ungkap capres yang diusung Partai Golkar, Hanura, dan PKNU tersebut.

Dalam orasinya, beberapa kali JK menggunakan bahasa Bugis dan Makassar. ''Ngapai, bajik-bajik ngasengji. Apa ntu kareba? Kalau Anda percaya kepada kami, tena kupakasiriki. Kammanjo?'' katanya.

Pada pilpres 2004, saat berpasangan dengan SBY, mereka menang 93 persen di Sulsel. Nah, pada pilpres 2009 dengan status calon presiden, JK memohon restu dan dukungan warga Sulsel agar bisa menang dengan persentase yang lebih besar.

''Kami mohon dukungan Anda. Anda hanya kerja satu menit di TPS, kami akan bekerja mati-matian selama lima tahun,'' tegasnya. (pri/tom/sap/jpnn/nw)

Lintas Muria - KAMPANYE

Mega-Pro Awali Laporan 

BLORA - Belum semua tim kampanye capres-cawapres melaporkan keberadaannya. Hingga kemarin, KPU Blora baru menerima laporan susunan tim kampanye Mega-Pro. 

Anggota KPU Blora yang membidangi kampanye, Sudarwanto, mengemukakan, pemberitahuan tim kampanye Mega-Pro di Blora diterimanya Senin (8/9). Berdasarkan laporan itu, tim kampanye Mega-Pro diketuai Hartomi Wibowo yang juga ketua umum DPC PDI-P Blora.

Sejumlah pengurus PDI-P dan Gerindra masuk ke dalam tim kampanye Mega-Pro di Blora. Sudarwanto mengaku telah menghubungi ketua partai yang mendukung capres-cawapres lainnya untuk segera menyerahkan laporan tim kampanye ke KPU. ‘’Kami mendapatkan jawaban, tim kampanye masih disusun ataupun belum mendapatkan SK dari provinsi,’’ ujarnya. 

Terpisah, Ketua Partai Demokrat (PD) Blora Bambang Susilo mengemukakan, pemberitahuan tim kampanye itu akan dilakukan hari ini setelah SK ditandatangai tim kampanye provinsi.

Ketua Partai Hanura Blora Edi Harsono menyebutkan, tim kampanye JK-Win di Blora masih disusun sehingga belum dilaporkan ke KPU. 
Menurutnya, tim kampanye tersebut akan diketuai (H18-69)

Harian Nasional -DEBAT PERTAHANAN

Politika
[ Sabtu, 06 Juni 2009 ]

KPU Didesak Masukkan Isu Pertahanan dalam Debat Capres
JAKARTA - Memanasnya masalah batas wilayah Indonesia-Malaysia di Ambalat hingga kasus Manohara Odelia Pinot telah menimbulkan keprihatinan banyak pihak atas kondisi kedaulatan bangsa saat ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak untuk memasukkan isu pertahanan ke dalam materi debat capres-cawapres mendatang.

Mantan Mendagri Letjen (pur) Syarwan Hamid menilai, masalah tersebut termasuk yang harus menjadi perhatian lebih pemerintah mendatang. Tujuannya, agar harkat dan martabat bangsa tidak terus diremehkan bangsa lain. "Saya rasa perlu, bahkan wajib, topik pertahanan ini masuk dalam materi debat," ujar Syarwan saat berdiskusi di gedung DPD, Senayan, Jakarta, kemarin (5/6).

Dia menyatakan, publik perlu tahu konsep dan program masing-masing kandidat capres-cawapres terhadap masalah pertahanan. Kandidat yang memiliki kemandirian pertahanan keamanan yang paling nyatalah yang harus dipilih masyarakat. "Jadi, bukan sekadar topik ekonomi," tambah mantan Kassospol ABRI itu.

Sebab, menurut dia, pertahanan merupakan benteng utama kekuatan ekonomi bangsa. "Tanpa kemandirian di bidang pertahanan, pembangunan apa pun tidak akan ada artinya. Kita akan sangat mudah dijajah," pungkasnya.

Dalam debat capres-cawapres yang sedianya dilaksanakan KPU mulai 18 Juni nanti, materi yang khusus membicarakan konsep pertahanan memang belum dimasukkan.

KPU baru menyiapkan materi tentang strategi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum; strategi mengatasi kemiskinan, pengangguran, serta ketahanan pangan; dan fokus kebijakan pembangunan lima tahun ke depan beserta konsep dan strateginya.

Ada pula materi soal peningkatan mutu pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keharmonisan kehidupan dalam keberagaman, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Materi debat itu merupakan hasil kesepakatan antara KPU dan perwakilan nasional tim kampanye capres-cawapres. Anggota KPU Andi Nurpati menyatakan, setelah kesepakatan itu, KPU tengah menyempurnakan formulasinya dalam pleno internal. "Banyak pihak yang mendukung debat, tentu ini positif," kata Andi.

Setelah kesepakatan itu, masih banyak usul yang disampaikan ke KPU. Beberapa hari ini, KPU menerima begitu banyak surat tertulis, bahkan SMS, terkait usul debat. "Semua itu akan dipertimbangkan. Namun, yang terbaik dipertimbangkan, mengingat waktunya terbatas," terangnya.

Sementara itu, aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menyoroti isu yang diusung capres-cawapres yang hanya berkutat pada ekonomi neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan. Di antara tiga capres-cawapres, lanjut Danang, hanya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang menyinggung pentingnya pemberantasan korupsi. Itu pun tidak dijabarkan lebih detail. Hanya dimasukkan ke agenda besar penegakan hukum dan penciptaan pemerintahan yang bersih.

"Terus terang saja, saya kecewa pasangan yang lain tidak memunculkan korupsi dan reformasi birokrasi serta good governance dalam agenda dan program-programnya. Program ekonomi kerakyatan itu bagus, tapi kalau tidak diiringi upaya pemberantasan korupsi, program itu tak bisa sampai ke rakyat," ujar Danang. (dyn/bay/agm)

Lintas Muria - AUDIT CALEG

Hasil Audit Tak Ganjal Caleg Terpilih

BLORA - Para calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPRD Blora tinggal menunggu waktu pelantikan. Tidak ada lagi permasalahan internal pemilihan umum yang mengakibatkan mereka urung dilantik. Hal itu setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora mengumumkan hasil audit dana kampanye partai politik (parpol) peserta Pemilu Legislatif 2009, kemarin. 

Ketua KPU Blora, Moesafa mengatakan, berdasarkan asil audit dari kantor akuntan publik (KAP) tersebut, tidak satu pun parpol yang melanggar ketentuan asal usul dan penggunaan dana kampanye. Dia mengatakan, audit dana kampanye sangat penting. 
Berdasarkan ketentuan, jika dana kampanye parpol yang di dalamnya berisi pula laporan dana kampanye caleg, dinyatakan bermasalah maka caleg yang terpilih bisa dianulir. 

‘’Karena hasil audit dana kampanye tidak ada masalah, berarti caleg yang terpilih tinggal menunggu waktu dilantik,’’ ujarnya kemarin. Hanya saja, menurutnya, ada satu lagi permasalahan internal pemilu yang bisa menggagalkan pelantikan. (H18-54)

Kekayaan Capres-Cawapres

KPU Umumkan Dana Kampanye Capres-Cawapres 

Selasa, 02 Juni 2009 07:02

Jakarta, mediacenter.kpu.go.id—Tiga pasangan capres-cawapres kemarin (01/06) menyerahkan laporan penerimaan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hari ini (02/06), KPU mengumumkannya di hadapan wartawan dalam jumpa pers di Media Center KPU, Jakarta. 

Dalam jumpa pers di Media Center KPU (02/06), Ketua KPU, A. Hafiz Anshary menyatakan bahwa KPU mempunyai kewajiban untuk mengumumkan dana kampanye tersebut kepada masyarakat. Sesuai dengan UU No.42 tahun 2008, capres dan cawapres yang sudah ditetapkan oleh KPU harus menyerahkan laporan penerimaan dana kampanye selambat-lambatnya satu hari menjelang masa kampanye dan satu hari setelah pelaksanaan masa kampanye.

“Tanggal satu Juni kemarin, KPU sudah menerima laporan penerimaan dana kampanye tersebut,” kata Hafiz yang didampingi oleh Anggota KPU Endang Sulastri dan Andi Nurpati.

Pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto melaporkan dana kampanye sebesar Rp 20.005.000.000,00, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono melaporkan sebesar Rp 20.300.010.000,00, dan pasangan M.Jusuf Kalla-Wiranto sebesar Rp 10.250.000,00.

Laporan tersebut juga dilengkapi dengan sumber-sumber pendanaannya. Untuk pasangan Mega-Prabowo, penyumbang terbesar berasal dari kedua kandidat, dengan rincian Prabowo sebesar Rp 15 miliar dan Megawati sebesar Rp 5 miliar.

Untuk pasangan SBY-Boediono, berasal dari partai, badan usaha dan atas nama pribadi. Penyumbang terbesar pasangan ini adalah PT. Sohibul Barokah sebesar Rp 5 miliar.

Sementara pasangan JK-Wiranto disumbang oleh partai pengusung pasangan ini, dengan rincian, Partai Golkar sebesar Rp 7 miliar dan Partai Hanura sebesar Rp 3 miliar. 

Hafiz menambahkan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap batas besaran dana sumbangan. Penyumbang di luar kandidat dan partai untuk sumbangan atas nama pribadi batas sumbangan sebesar Rp 1 miliar dan untuk badan usaha maksimal Rp 5 miliar.**


Pemilih Presiden Bertambah 5 Juta Orang 

Senin, 01 Juni 2009 02:14 

TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum menetapkan bahwa daftar tetap calon pemilih presiden sebanyak 176,36 juta dengan 1,13 juta diantaranya berada di luar negeri. Jumlah ini meningkat lebih dari lima juta dibanding pemilih legislator yang jumlahnya 171,2 juta jiwa.

Anggota Komisi Pemilihan, Andi Nurpati Baharuddin, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Ahad (31/5), mengatakan, "Terjadi peningkatan dibandingkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih pada pemilihan legislator."

Pemilih terbanyak berada di Jawa Barat dengan 30 juta, disusul Jawa Timur (29,7 juta orang), dan Jawa Tengah (26 juta). Provinsi dengan pemilih paling sedikit adalah Papua Barat yang hanya 587 ribu orang.

Komisi pusat, kata Andi, tetap meminta Komisi Pemilihan di daerah mengecek lagi daftar pemilih di daerahnya. Pasalnya, bisa saja terjadi kesalahan di daerah yang mengakibatkan perubahan suara di tingkat pusat.

Menurut Andi, lembaganya telah berusaha maksimal dalam penyusunan daftar pemilih tetap pemilihan presiden. Misalnya, dengan sosialisasi secara masif dan juga dengan pemutakhiran data door to door. "Upaya kami kami sudah cukup maksimal," ujarnya.

Komisi Pemilihan juga menetapkan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 451 ribu, termasuk 321 buah di luar negeri.

Radar Bojonegoro- SENGKETA PEMILU

[ Senin, 01 Juni 2009 ] 

Tunggu Putusan MK 
BLORA - Selangkah lagi kasus gugatan sengketa pemilu antara pemohon DPC PDIP Blora dengan termohon KPU pusat dan turut termohon KPUD Jawa Tengah dan KPUK Blora bakal tuntas. Sebab, masing-masing pihak telah menjalani dua kali sidang. Sehingga, sidang ketiga nanti diperkirakan bakal mengagendakan pembacaan putusan majelis hakim di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPUK Blora Moesafa mengatakan, pada sidang kedua yang dilaksanakan 27 Mei lalu memiliki dua agenda. Yakni, mendengarkan keterangan saksi dan pembuktian. ''Jadi, masing-masing pihak menyetorkan bukti rekapitulasi yang dimiliki,'' ujar dia kepada wartawan koran ini kemarin.

Masing-masing pihak, lanjut Safa, tetap bersikukuh pada hasil rekap masing-masing. Yakni, pihak pemohon menggunakan hasil rekapitulasi yang dimiliki internal partai. Sementara, pihak termohon danturut termohon membeber hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten.

Lantas? Menurut Safa, dipenghujung sidang tersebut majelis hakim tidak menyebut kapan waktu sidang berikutnya. hal iniberbeda dengan saat sidang pertama 20 Mei lalu. Dimana, saat itu majelis hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 27 Juli. ''Kami hanya diberitahu bahwa pelaksanaan sidang berikutnya akan diinformasikan melalui telepon,'' tuturnya.

Safa menjelaskan, permohonan gugatan yang diajukan DPC PDIP Blora itu terkait perbedaan hasil rekapitulasi pemungutan suara di Daerah Pemilihan (dapil) IV. Khususnya di Kecamatan Banjarejo. Dimana, lanjut dia, terdapat selisih sekitar 30 suara antara hasil rekap yang dimiliki KPUK dan DPC PDIP setempat.

Berdasarkan klaim rekap yang dimiliki DPC PDIP itu, lanjut dia, mestinya PDIP mendapat tambahan satu kursi hasil suara sisa terakhir di dapil setempat. Sebaliknya, sesuai hasil rekap KPUK, kursi sisa terakhir di dapil tersebut menjadi milik PPDI. Namun, saat ditanya rincian perolehan suara masing-masing parpol tersebut serta hasil rekap KPUK, Safa mengaku tidak ingat. (dim)