Tabloid asli Blora - PILBUP Blora 2010

Anggaran PILBUP Blora Rp 12 Milyar

BLORA, SR – Tugas baru KPU Blora sudah menunggu yakni tahapan awal persiapan Pilkada Blora 2010 yang akan datang. Komisi Pemilihan Umum Blora mulai disibukkan dengan kegiatan lainnya.

"Sekarang kami tengah menyusun rencana anggaran pilbup (pemilihan bupati) yang akan kami ajukan kepada Pemkab Blora," kata Ketua KPU Blora Moesafa Senin (20/7).

Safa menjelaskan, secara teknis pihaknya memiliki waktu persiapan kurang dari satu tahun. Untuk itu, meski sebagian tahapan pilpres belum rampung, pihaknya harus mulai mempersiapkan pilbup.

Ini dimaksudkan agar jangan sampai persiapan pilbup mepet seperti halnya pileg dan pilpres. Akibatnya, terjadi beberapa kendala teknis di lapangan.

Secara umum, lanjut dia, beban KPUK dalam pelaksanaan pilbup lebih berat daripada dengan pileg dan pilpres. Sebab, semua tahapan langsung dilakukan oleh KPUK. Termasuk pengadaan logistik.

"Sebab, dalam pileg dan pilpres, pengadaan logistik dilakukan oleh KPU pusat dan KPUD Provinsi,'' terangnya.

Karena semua tahapan kegiatan terfokus di KPUK, menurut Safa jumlah anggaran yang dibutuhkan relatif lebih besar ketimbang pileg dan pilpres.

Yang paling mencolok adalah adanya penambahan anggaran untuk pengadaan sejumlah logistik. Seperti, surat suara, salinan daftar pemilih tetap (DPT) tinta sidik jari serta beberapa logistik lainnya. Termasuk honor untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

Saat ditanya berapa anggaran yang diajukan? Safa mengaku belum tahu persis. Sebab, saat ini pihaknya tengah melakukan penghitungan item-item kegiatan serta kebutuhan logistik. Namun, dia memperkirakan jumlahnya berkisar Rp 12 miliar.

"Informasinya tahun ini sudah ada alokasi anggaran dari pemkab. Cuma, berapa besarannya kami belum tahu. Sedangkan kekurangannya direncanakan akan ditambah dari APBD tahun depan," tandas ketua Safa panggilan akrab ketua KPU Blora ini.(Roes)

Radar Bojonegoro - LOGISTIK PILPRES

[ Selasa, 28 Juli 2009 ]
Penarikan Logistik Pilpres Tuntas

BLORA - KPUK Blora telah menuntaskan penarikan logistik pemilu presiden (pilpres) kemarin (27/7). Dimana, seluruh logistik tersebut sebelumnya tersimpan di 16 panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kota Sate itu.

Anggota KPUK Divisi logistik Arifin mengatakan, penarikan logistik itu dilakukan secara bertahap mulai awal pekan lalu. Menurut dia, waktu penarikan bisa lebih singkat lantaran seluruh logistik bisa ditarik secara bersamaan. ''Karena tidak memerlukan verifikasi khusus sebagaimana distribusi, maka waktu yang dibutuhkan juga relative sedikit,'' ujar dia kemarin (27/7).

Menurut dia, hampir seluruh logistik yang digunakan dalam pemungutan suara pilpres 8 Juli lalu ditarik oleh KPUK. Sejumlah logistik itu antara lain, kotak dan bilik suara, surat suara terpakai dan tidak terpakai, templet serta beberapa jenis logistik lainnya. Kecuali logistik yang habis pakai. Seperti, spidol, tinta sidik jari serta salinan daftar pemilih tetap (DPT).

Selanjutnya, kata Arifin, logistik hasil penarikan itu disortir berdasarkan jenisnya. Yakni, surat suara terpakai dan tidak terpakai, templet dan kotak serta bilik suara. Khusus untuk kotak dan bilik suara, jelas dia, pihaknya memerintahkan para petugas untuk melakukan pelipatan. ''Hal ini dimaksudkan untuk efektifitas gudang penyimpanan. Sebab, kotak dan bilik suara itu barui dipakai lagi untuk pilkada tahun depan,'' jelasnya. (dim)

Radar Bojonegoro - PAW PDIP NGAMBANG

[ Minggu, 26 Juli 2009 ]
PDIP Belum Ajukan Pengganti Tomo

BLORA - Hingga kemarin (25/7) DPC PDIP Blora belum mengajukan usulan penggantian caleg DPRD setempat Hartomy ''Tomo'' Wibowo yang telah meninggal dunia. Ketua KPUK Blora Moesafa mengatakan, pihaknya saat ini hanya menunggu usulan dari PDIP.

''Saat pengajuan SK kepada gubernur melalui bupati, memang nama Pak Tomo masih tercantum. Karena saat itu beliau belum meninggal,'' ujar dia kepada wartawan koran ini.

Jika tidak ada pengajuan perubahan, menurut Safa, maka kemungkinan nama pria yang juga ketua DPC PDIP Blora itu bakal tetap tercantum dalam SK anggota DPRD periode 2009-2013. Dia menjelaskan, perubahan itu bisa dilakukan dengan surat pengajuan dari DPC PDIP setempat.

Selanjutnya, KPUK menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama bagian tata pemerintahan, bagian hukum Setkab Blora, panwaskab dan instansi terkait untuk membahas hal tersebut.

Dia menuturkan, sesuai SK KPU terkait tahapan pileg, pengajuan perubahan SK bisa dilakukan paling lambat 21 hari sebelum pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota DPRD baru nanti. Sementara, pengambilan sumpah janji anggota DPRD baru itu dilakukan maksimal 60 bulan sejak pelantikan anggota DPRD yang lama.

''Anggota DPRD yang lama dilantik pada 14 Agustus 2004. Tapi, kapan pelantikan anggota baru itu nanti bukan wewenang saya untuk menjawab. Sebab, tugas KPU sudah selesai sejak pengajuan SK kepada gubernur,'' katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Blora Joko Supratno saat dikonfirmasi melalui telepon kemarin sore mengatakan, pengajuan penggantian Tomo dimungkinkan dilakukan besok.

Alasannya, baru kemarin DPC PDIP Blora menerima kepastian siapa pengurus DPD PDIP Jateng yang ditunjuk menjadi Pj ketua DPC PDIP setempat. Padahal, untuk mengajukan penggantian caleg terpilih, harus ditandatangani ketua atau pj ketua DPC dan sekretaris.

''Yang ditunjuk menjadi Pj ketua DPC adalah Alwim Basri. Sebenarnya kami sudah siap, namun masih menunggu SK Pj Ketua DPC. Dan baru sore ini baru kami terima,'' katanya. (dim/ono)

Radar Bojonegoro - PILPRES

[ Jum'at, 10 Juli 2009 ]

Panwaskab Koreksi Data KPUK 

BLORA - Panwaskab Blora mengoreksi data yang dirilis KPUK setempat terkait pemilih dalam pilpres yang menggunakan KTP dan KK. Sebab, KPUK hanya menyatakan pemilih dengan KTP berjumlah 140 lebih, sementara data panwaskab menyebut ada 532 pemilih. ''Data kami valid berdasarkan laporan PPL. Masak hanya segitu yang diakui KPUK,'' ujar ketua Panwaskab Blora, Wahono kemarin.

Karena itu, dia meminta KPUK untuk mencatat dan merekap lagi data di lapangan. Sebab, menurut Wahono, jumlahnya memang 500 lebih. Jika data di KPUK menyebutkan pemilih yang menggunakan KTP kurang dari 200 orang, kata Wahono, KPUK dinilai lambat. Sebab, sehari setelah pilpres, panwaskab sudah punya data lengkap soal itu. 

Data yang dimiliki panwaskab menyebutkan, penduduk yang mencontreng menggunakan KTP terbanyak di Kecamatan Cepu yakni 135 orang. Selanjutnya, Kecamatan Blora 97 orang, Jepon 47 orang, Kedungtuban 37 orang, dan Kunduran 35 orang. 

Sementara ketua KPUK Blora Moesafa saat dikonfirmasi mengakui kalau belum semua data masuk. Dia menyebut, sampai kemarin siang baru delapan kecamatan yang melaporkan. Sehingga data yang dia pegang, pemilih yang menggunakan KTP hanya 198 orang. Kecamatan yang sudah melapor adalah Bogorejo, Jepon, Blora, Banjarejo, Ngawen, Tunjungan, Todanan, dan Kedungtuban. ''Kalau semua data sudah masuk, barangkali memang jumlahnya segitu,'' katanya. (ono)


[ Jum'at, 10 Juli 2009 ] 
Tim SBY - Boediono di Blora Akui Kalah dari Mega Pro 

Pasangan calon presiden (capres) Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto (Mega Pro) unggul di Blora. Kemenangan pasangan nomor urut satu itu berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan tim sukses SBY - Boediono dan Mega Pro, panwaskab, serta badan kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat (kesbangpollinmas) setempat. 

Sesuai penghitungan mereka, pasangan Mega Pro mampu meraih suara di atas 50 persen. Versi Kesbangpollinmas misalnya. Pasangan Mega Pro dinyatakan unggul di 14 dari 16 kecamatan di Blora. Sementara pasangan SBY - Boediono mendominasi di Kecamatan Blora dan Cepu. ''Ini data sementara sesuai perhitungan kami,'' ujar Kepala Badan Kesbangpollinmas Blora Bondan Sukarno kemarin (9/7).

Menurut dia, data itu berdasarkan laporan dari petugas yang disebar di lapangan. Bondan menyakini data yang dia peroleh nantinya hampir sama dengan data di KPUK yang tidak merilis data penghitungan cepat hasil pilpres. 

Dia menjelaskan, kemenangan suara pasangan SBY - Boediono di Kecamatan Blora hanya selisih sedikit dibandingkan Mega Pro. SBY - Boediono meraup 22.909 suara, sementara Mega Pro memeroleh 22.448 suara. Untuk Kecamatan Cepu, pasangan SBY - Boediono menang dengan 24.080 suara, disusul Mega Pro dengan 14.110 suara.

Berdasarkan data kesbangpollinmas, dari 686.630 hak pilih yang masuk DPT, hanya 456.925 suara yang sah. 

Sesuai rekap, Mega Pro mendapat suara 246.468 atau 53,94 persen. Disusul pasangan SBY - Boediono dengan 170.703 suara atau 37,36 persen dan pasangan JK - Wiranto meraih 39.754 atau 8,7 persen. ''Sekali lagi ini data sementara,'' tambahnya.

Sedangkan versi panwaskab, pasangan Mega Pro memeroleh 247.395 suara atau 54 persen. Dibuntuti pasangan SBY - Boediono dengan 170.531 suara atau 37 persen dan pasangan JK - Wiranto meraih 39.777 suara atau 9 persen.

Sementara itu, tim sukses pasangan SBY - Boediono dan Mega Pro juga merilis data yang berbeda. Joko Supratno, sekretaris tim pemenangan Mega Pro di Blora menyatakan, pihaknya menang dengan perolehan 247.084 suara atau 54,05 persen. Sedangkan SBY - Boediono meraih 171.125 atau 37,44 persen dan JK - Wiranto hanya 39.254 suara atau 8,59 persen. ''Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan para kader dan semua yang milih Mega Pro,'' katanya.

Versi tim sukses SBY - Boediono, pasangan Mega Pro meraih 163.228 suara atau 51,01 persen. Disusul pasangan SBY - Boediono dengan 129.659 suara atau 40,52 persen dan pasangan JK - Wiranto meraih 27.091 suara atau 8,47 persen.''Meski kami kalah, ini sesuai dengan target kami, yakni 40 persen,'' kata Bambang Susilo, ketua tim kampanye SBY - Boediono di Blora. Sementara tim kampanye pasangan JK - Wiranto belum merilis data hasil perhitungan yang mereka lakukan.

Bambang Susilo mengatakan, ada banyak faktor yang membuat SBY - Boediono kalah di Blora. Salah satunya, pasangan Mega Pro mempunyai tim sukses ketua DPRD dan JK - Wiranto didukung bupati setempat. ''Jadi, kita istilahnya diapit. Namun alhamdulillah kami masih mampu 40 persen. Kami mengakui kalah dan siap menerima sanksi,'' katanya didampingi salah satu tim kampanye nasional pasangan SBY - Boediono Gatot Nugroho dan sekretaris tim kampanye Sujad. (ono)

[ Rabu, 08 Juli 2009 ] 

Keliling Cek Kesiapan Pilpres 

BLORA - Bupati Blora Yudhi Sancoyo kemarin sore berkeliling kecamatan untuk mengecek kesiapan pilpres yang dilaksanakan hari ini. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan semua persiapan untuk menggelar pilpres sudah tersedia. ''Kalau misalnya masih ada yang kurang, bisa segera dipenuhi,'' ujar Kadinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Blora, Dwi Santoso kemarin. 

Kedatangan bupati ke daerah-daerah, kata dia, untuk melihat secara langsung kesiapan tersebut. Sehingga, bukan hanya menerima laporan saja. 

Hari ini, bupati Blora juga dijadwalkan akan berkeliling lagi bersama pejabat muspida lainnya. Bupati berharap pelaksanaan pilpres benar-benar aman dan tertib. ''Besok (hari ini, Red) mulai jam 10.00, akan langsung terjun ke lapangan,'' kata dia. 

Sementara, meski kemarin posisi logistik sudah sampai ke KPPS, namun masih ada keluhan dari tim sukses pasangan capres-cawapres ke panwaskab. Ketua Panwaskab Blora, Wahono mengaku menerima keluhan soal kotak suara. Dia menyebut, ada salah satu tim sukses yang meragukan isi kotak suara itu. Sebab, ketika dibawa sampai ke KPPS, kotak suara tersebut dalam posisi terkunci. Hanya, kunci yang mestinya tiga, ternyata hanya tinggal satu atau dua saja. ''Hal itu menurut tim sukses rawan,'' tuturnya. 

Divisi Logistik KPUK Blora Arifin mengatakan, tidak ada anggaran untuk pengadaan gembok baru sehingga gembok lama yang dipakai. Soal ada gembok yang anak kuncinya hilang, dia juga mengakui. Hanya, saat diserahkan ke PPK, PPS, dan KPPS, gembok di kotak suara dalam posisi tersegel. ''Jadi, menurut kami tidak ada persoalan,'' tegasnya. (ono)

Lintas Muria - PERSIAPAN PILPRES

01 Juli 2009
Woro woro
PPK Dilibatkan dalam Pengepakan Logistik

BLORA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk mengemas (mengepak) logistik pemilu presiden (pilpres).

Pelibatan itu bertujuan agar tidak ada kekeliruan jumlah ataupun distribusi logistik di setiap TPS. Anggota KPU yang membidangi logistik, Arifin mengemukakan, mulai kemarin pihaknya mendistribusikan logistik pilpres ke tujuh kecamatan.

Yakni Kecamatan Jati, Kedungtuban, Kunduran, Todanan, Jiken, Bogorejo, dan Banjarejo. Menurutnya, logistik yang didistribusikan tersebut sebelumnya telah dipak oleh anggota dan sekretariat PPK kecamatan masing-masing.

“Setelah pengepakan selesai, logistik seperti surat suara, formulir, dan alat perlengkapan pemilu yang ditempatkan dalam kotak suara itu langsung dikirim ke kecamatan,” ujarnya, kemarin. Arifin mengatakan, dilibatkannya PPK dalam pengemasan logistik adalah sebagai tindak lanjut instruksi KPU pusat.

Menurutnya, pada pemilu legislatif (pileg) beberapa waktu lalu, pengepakan oleh PPK dilakukan di kecamatan, sedangkan pada pilpres kali ini, pengepakan dipusatkan di kabupaten dengan melibatkan PPK.

“Perbedaannya hanya di tempat pengepakan saja. Kami menyakini tidak akan ada kekeliruan distribusi karena sebelumnya telah di-setting sedemikian rupa,” tandasnya. (H18-71)