Radar Bojonegoro - Calon Perorangan

Jum'at, 19 Februari 2010.

Penyerahan Dukungan 20 Februari
Bagi Calon Independen

BLORA - Penyerahan dukungan untuk bakal calon bupati dan wakil bupati dari jalur independen diumumkan kemarin (18/2). Pengumuman itu pajang di papan pengumuman di kantor KPUK Blora di Jalan Halmahera sampai hari ini (19/2). Sedangkan penyerahan dukungan untuk calon independen pada 20 Februari besok. ''Penyerahan mulai dilaksanakan pada jam 08.00 sampai 15.00,'' kata Ketua KPUK Blora Moesafa kemarin.

Dia mengatakan, dukungan yang harus dipenuhi bagi calon independen yang akan mencalonkan minimal 39.696 dukungan. Dukungan itu berupa tanda tangan yang disertai dengan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP). Sesuai aturan, kata dia, sebaran kecamatan asal dukungan harus 50 persen lebih. Jika di Blora ada 16 kecamatan,sebaran dukungan yang dibutuhkan minimal sembilan kecamatan. ''Jadi, dari sembilan kecamatan harus ada asal orang yang mendukung,'' tambahnya.

Agar lebih praktis, dukungan itu disusun dalam sebuah bendel. Dukungan itu selain di KPUK juga diserahkan ke Petugas Pemungutan Suara (PPS) asal pendukungnya. Sehingga semua PPS tempat pendukung calon independen memegang bukti dukungan itu. Karena itulah,KPUK membatasi penyerahan dukungan sampai pukul 15.00. ''Karena harus ke PPS-PPS, agar waktunya lebih longgar,'' tandasnya.

Ketua GP Ansor Blora itu menambahkan, saat ini memang ada sejumlah nama yang disebut-sebut akan mencalonkan melalui jalu indenpenden. Selain dari Kecamatan Blora, calon yang akan maju dengan jalur independen itu berasal dari Kecamatan Kedungtuban. Hanya, menurut Safa, itu baru sebatas kabar saja. Kepastiannya akan diketahui besok. ''Kita lihat saja besok (hari ini),'' tandasnya. (ono)

Suara Muria - KPU GANDENG IDI

16 Februari 2010 | 23:52 wib | Daerah

KPU Blora Kerjasama dengan IDI

Blora, CyberNews. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora menjalin kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon bupati dan calon wakil bupati. Kerjasama ditandatangani di ruang rapat Sekretariat Daerah (Setda) Blora, Selasa (16/2).

Ketua KPU, Moesafa, mengemukakan pasangan calon yang akan mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) harus memenuhi sejumlah persyaratan. Diantaranya sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. "Kami bekerjasama dengan IDI untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati," ujarnya, Selasa (16/2).

Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan secara lengkap. Tak hanya fisik, kesehatan psikologi atau kejiwaan juga akan diperiksa. Dia mengemukakan KPU menyerahkan sepenuhnya teknis pemeriksaan kesehatan kepada tim dokter yang dibentuk IDI. Menurutnya hasil pemeriksaan itu dilampirkan dalam berkas pendaftaran sebelum KPU menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti Pilkada.

Teknisnya nanti, pasangan bakal calon mendaftarkan diri ke KPU. Selanjutnya mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan yang telah disiapkan KPU. Setelah itu barulah dilakukan penetapan pasangan calon usai verifikasi seluruh berkas pendaftaran.

( Abdul Muis / CN14 )

LELANG UNTUK UMUM

Lelang Logistik Pilbup Terbuka untuk Umum

BLORA, SR- Tak lama lagi para pemilik CV yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa mulai bersaing merebutkan tender.

Hal ini karena pengadaan logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Blora dilakukan melalui lelang terbuka.

Namun, kapan lelang itu akan dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan jadwalnya.

Menurut Divisi Logistik KPU Blora, Arifin, Sejumlah logistik yang diperlukan dalam Pilkada diantaranya kartu pemilih, formulir, surat suara dan sejumlah perlengkapan saat pemungutan suara seperti bantalan surat suara, paku dan tinta.

Dari jenis-jenis logistik tersebut, beberapa diantaranya akan dilelang terbuka. Diantara kartu pemilih, formulir dan surat suara.

"Logistik yang pengadaannya melalui lelang itu didasarkan pada nominal atau berapa besar anggarannya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Arifin, Rabu (10/2).

Dia juga mengemukakan hingga kini anggaran untuk pengadaan logistik itu masih belum ditetapkan. Sebab, kebutuhan logistik antara lain mengacu pada jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Sesuai pentahapan Pilkada, penetapan DPT dilakukan 21 Februari. Setelah DPT ditetapkan, barulah bisa diketahui berapa kebutuhan pasti logistik Pilkada," tegas Arifin. (Roes)

Radar Bojonegoro - DPHP DIUMUMKAN

Selasa, 09 Februari 2010.

KPUK Mulai Umumkan DPHP

BLORA - Daftar pemilih sementara (DPS) sudah selesai diumumkan dan diberi tanggapan masyarakat. Karena itu, kemarin batas waktu terakhir KPUK Blora menyusun daftar pemilih hasil perbaikan (DPHP). Sama seperti DPS lalu, DPHP juga akan diumumkan kepada masyarakat. Hanya, waktu memberikan tanggapan dibatasi tiga hari saja.

Sedangkan DPS dulu sampai 21 hari. ''Sebab, dalam DPHP tanggapan yang dibutuhkan untuk penyempurnaan identitas pemilih saja,'' ujar ketua KPUK Blora Moesafa.

Dia mengatakan, tidak seperti DPS yang masih bisa berubah jumlah pemilihnya, dalam DPHP yang dimungkinkan hanya mengubah identitas calon pemilih. Misalnya nama, alamat dan lainnya yang menyangkut identitas.

Sedangkan, untuk menyangkut jumlah, dia mengaku tidak bisa mengubah lagi. Sehingga misalnya ada nama calon pemilih yang belum tercantum atau pemilih yang tidak memenuhi syarat untukdidaftar karena sudah meninggal,gila, atau pindah tetap tidak bisa ditambahkan atau dicoret. ''Kecuali nanti ada aturan khusus yang mengatur. Jadi, setelah DPHP ini tidak ada perubahan jumlah lagi,'' tambahnya.

Moesafa memastikan dari jumlah DPS yang sudah diumumkan, yakni 689.368 orang, yang terdiri atas laki-laki sebanyak 338.148 dan perempuan 351.220 dipastikan berubah. Sebab, saat itu banyak tanggapan dari masyarakat. Di antaranya adalah temuan masih banyak anggota TNI/Polri yang masuk dalam DPS.

Kemudian, ada juga orang yang sudah meninggal juga masuk. Selain itu, ditemukan juga banyak pemilih tanpa nomor induk kependudukan (NIK). Bahkan juga masih banyak warga yang memenuhi syarat menjadi pemilih namun belum terdaftar. ''Temuan itu sudah kita tindaklanjuti,'' katanya.

Untuk TNI/Polri yang masih masuk dalam DPS, orang yang sudah meninggal atau orang gila yang masuk DPS, nama-nama mereka dicoret dari DPS. (ono)