Harian Jawapos _Radar Bojonegoro

[ Senin, 18 Mei 2009 ]
PDIP Ajukan Gugatan ke MK
Panwanslu diundang ke Jakarta

BLORA- Gugatan penetapan perolehan suara pemilihan umum legislatif juga dilakukan DPC PDIP Blora. Hanya, gugatan yang disampaikan melalui DPP PDIP di Jakarta itu tidak semata mempersoalkan perolehan suara partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih di Kota Sate, namun, juga perolehan suara partai secara umum. ''Sebab PDIP menilai terdapat perbedaan jumlah suara antara hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU dengan rekapitulasi internal partai,'' ujar Wakil Ketua DPC PDIP Blora bidang kaderisasi, Sujalmo.

Dia menyatakan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut disampaikan pekan lalu setelah KPU pusat menetapkan perolehan suara partai di tingkat nasional. ''Saya sendiri bersama teman-teman yang membawa berkas materi gugatan ke Jakarta. Kami sampaikan berkas itu ke DPP PDIP dan selanjutkan diajukan ke MK,'' tambahnya.

Sujalmo tidak secara rinci mengungkapkan berapa jumlah selisih suara yang dipersoalkan. Termasuk lokasi atau tempat pemungutan suara (TPS) mana yang terdapat selisih suara tersebut. Menurutnya, persoalan yang diajukan terkait pelaksanaan pemilu secara umum, terutama terjadi di daerah pemilihan (dapil) IV meliputi Kecamatan Ngawen, Tunjungan dan Banjarejo. Dia menyatakan PDIP tidak bermaksud mencari keuntungan jika nantinya gugatan ke MK tersebut dikabulkan. ''Kami hanya ingin aturan pemilu ditegakkan. Azas pemilu yang transparan juga dilaksanakan. Kami menilai ada pelanggaran yang dilakukan seperti plano yang diumumkan terbuka,'' tandasnya.

Sementara, Ketua KPUK, Blora Moesafa saat dikonfirmasi membenarkan adanya gugatan ke MK terkait hasil pemilu di dapil IV Blora. Dia mengatakan, yang digugat adalah KPU, namun dia menyiapkan berkas-berkar terkait materi gugatan tersebut. Terkait hasil gugatan seperti apa, kata dia, keputusan MK akan dilaksanakan KPU. ''Kita tunggu putusanya seperti,'' tandasnya.

Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum legislatif oleh KPU Blora, PDIP berada di urutan pertama dengan memperolehan sebanyak 85.687 suara. Peringkat kedua ditempati Partai Golkar yang meraih sebanyak 77.114 suara. Posisi ketiga dan keempat masing-masing diraih Partai Demokrat (58.961 suara) dan Partai Kebangkitan Bangsa (33.752). Sedangkan Partai Persatuan Pembangungan di peringkat ke lima dengan perolehan suara sebanyak 29.765, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di peringkat ke enam dengan raihan suara sebanyak 26.088. Posisi berikutnya ditempati PKS (18.835), Gerindra (15.395), PPIB (15.165) dan PAN (14.629).

Sedangkan ketua Panwaslu Blora Wahono menambahkan, adanya gugatan ke MK yang salah satunya dari Blora membuat Panwaslu Blora diundang ke Jakarta untuk Bawaslu. Tujuannya untuk pembekalan persidangan perselisihan hasi pemilu. Pembekalan, kata dia, selama dua hari yang dilakukan sejak Selasa besok ''Saya mengirim Kudnadi,'' katanya.

Di Jakarta, Kudnadi akan bergabung dengan panwaslu kabupaten/Kota se Indonesia yang di daerahnya ada yang menggugat ke MK. Di Jateng sendiri, kata dia, ada 12 kabupaten/kota. (ono)

Berita Tabloid

Hadapai Gugatan Parpol di MK

BLORA, SR – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Blora telah melakukan persiapan-persiapan dengan mengumpulkan dokumen khususnya formulir C-1 bila sewaktu-waktu ada pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan partai politik terhadap sengketa hasil pemilu 9 April lalu.

Pasalnya paska rekapitulasi perhitungan suara ada beberapa caleg dari parpol yang mengajukan gugatan sengketa pemilu. Diantaranya PDIP dengan mempersoalkan perhitungan suara yang ada di daerah pemilihan (Dapil) Blora I dan IV serta ada beberapa partai lainnya

”Memang sampai saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi dari MK, namun karena ada laporan maka KPUK bersiap dengan mengumpulkan dokumen yang diburtuhkan formulir C-1 bila sewaktu-waktu MK memberitahukan kepada kami,” ungkap Anggota KPUK dari Divisi Hukun Achmad Zakki, Senin (11/5).

Menurut Zakki dirinya akan selalu memonitoring perkembangan dari MK melalui internet sebab sewaktu-waktu bisa mengetahui jadi atau tidaknya sengketa dari Blora disidangkan oleh MK

Sementara itu Anggota KPUK dai Divis Kampanye dan Hubungan Antar Lembaga Sudarwanto juga membenarkan bahwa saat ini KPUK sedang mempersiapkan formulir C-1 terutama di wilayah yang menjadi objek utama persengketaan.

Menurut dia kemungkinan sengketa yang akan disidangkan berasal dari PDIP karena apa yang dipermasalahkan memang berpotensi untuk bisa merubah perolehan suara partainya. Hal itu seperti yang disampaikan oleh MK bahwa sengketa pemilu akan disidang bila bisa mempengaruhi perolehan kursi parpol tersebut.

”Yang kami siapkan terutama di Kecamatan Banjarejo dan kecamatan lainnya di dapil IV serta dapil I juga kami siapkan,” jelas Sudarwanto. (Gie)

Media Center KPU Pusat

KPU Rubah Perolehan Kursi Parpol di DPR
Kamis, 14 Mei 2009 03:30
Jakarta, mediacenter.kpu.go.id-

Dengan dihadari para saksi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009, dan fungsionaris Parpol yang lolos parliamentary threshold, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perubahan perolehan kursi parpol di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).

Pengumuman perubahan perolehan kursi yang dilaksanakan di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat ini sebagai revisi penetapan kursi yang telah ditetapkan 9 Mei 2009 lalu.

Perubahan dilakukan setelah KPU menjelaskan mekanisme penghitungan kursi yang dilakukan sekaligus mengklarifikasi penghitungan kursi yang dilakukan sejumlah pihak.Berikut perolehan kursi tiap parpol berdasarkan hasil validasi KPU:

1. Partai Demokrat 150 (sebelumnya 148)

2. Partai Golkar 107 (sebelumnya 108)

3. PDIP 95 (sebelumnya 93)

4. PKS 57 (sebelumnya 59)

5. PAN 43 (sebelumnya 42)

6. PPP 37 (sebelumnya 39)

7. PKB 27 (sebelumnya 26)

8 . Gerindra 26 (sebelumnya 30)

9 . Hanura 18 (sebelumnya 15)

Berita Kompas

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com —

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga capres Partai Demokrat, diingatkan untuk berhati-hati menggunakan menterinya guna melakukan lobi politik. Hal itu diutarakan pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin, Kamis (14/5), kepada Kompas.com.

Penunjukan menteri sebagai utusan untuk melakukan lobi politik, menurutnya, akan menimbulkan persepsi yang bias pada masyarakat akan tugas yang tengah dilakukan. Apalagi, jika sang menteri bukan merupakan kader partainya."Kalau menteri itu orang partainya pun akan sangat tipis untuk membedakan peran yang sedang dia lakukan. SBY harus menjelaskan kenapa menugaskan menterinya untuk melakukan lobi politik.

Menteri tugasnya bukan melobi, apalagi urusan pencapresan," papar Irman.Pendapat Irman itu dilontarkan seiring intensnya Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa melakukan lobi politik sebagai utusan SBY.

Anggota MPP PAN itu terakhir menjadi perwakilan untuk menjelaskan kepada mitra koalisi Demokrat mengenai alasan SBY memilih Boediono. Sebelumnya, Hatta juga menjadi penghubung antara Cikeas (SBY) dan Teuku Umar (Megawati).

"SBY harus hati-hati menggunakan menteri-menterinya. Soal pencapresan bukan urusan presiden. Jangan sampai terjebak menggunakan fasilitas dan alat negara. Kan bisa menugaskan fungsionaris partainya," ujar pengajar di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, ini.Menteri, dikatakannya, merupakan pejabat negara yang hanya akan melakukan tugas dan fungsi yang bersifat kenegaraan.

Berita SUARA MERDEKA

Jumlah TPS Pilpres Menyusut

BLORA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora merencanakan pengurangan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilihan umum presiden (pilpres). Pada pemilihan umum legislatif (pileg), TPS di Blora 2.467. Namun pada pilpres menyusut menjadi 1.672 TPS. “Jumlah tersebut baru rencana. Berapa banyak jumlah TPS di Blora akan ditetapkan setelah diketahui jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pilpres,” ujar Divisi Logistik KPU Blora Arifin Hilmi, di sela-sela rapat koordinasi (rakor) kesiapan pilpres di ruang pertemuan Pemkab Blora, kemarin (13/5). 

Menurutnya, rencana penyusutan jumlah TPS itu antara lain dengan mempertimbangkan jumlah pemilih di setiap TPS dan waktu yang dibutuhkan setiap pemilih dalam melakukan pencontrengan. Arifin menjelaskan, jumlah pemilih di setiap TPS kali ini maksimal 500 orang, sedangkan pada pileg maksimal 350 orang. “Jumlah pemilih di setiap TPS lebih sedikit karena waktu yang dibutuhkan untuk mencontreng cukup lama. Partai peserta pemilu ketika itu cukup banyak,” katanya. 

Arifin menjelaskan, berbagai perubahan menyangkut TPS akan diterapkan dalam pilpres. Dia menyebutkan, TPS khusus di lembaga pemasyarakatan (LP) yang sebelumnya tidak ada, akan diadakan lagi. Hanya saja, namanya bukan TPS khusus, melainkan TPS reguler. Hal yang sama juga akan dilakukan di rumah sakit. (H18-71)

PILPRES

RSPAD Siap Periksa Kesehatan Capres/Cawapres 
Selasa, 12 Mei 2009 09:27

 
Jakarta, mediacenter.kpu.go.id-

Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto siap melakukan pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden/wakil presiden. Selain kesiapan berbagai peralatan pemeriksaan, tim penilai kesehatan capres/cawapres juga telah siap melaksanakan tugasnya.

Kesiapan ini disampaikan Kepala RSPAD Brigjen TNI dr. Supriyantoro Sp. P, MARS, Ketua Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr.dr. Fachmi Idris beserta Tim Penilai Kesehatan capres/cawapres, serta anggota KPU yang juga koordinator Pokja Pendaftaran Capres/Cawapres Syamsul Bahri pada konferensi pers di RSPAD, Jakarta (12/5). 

Anggota KPU Syamsul Bahri mengatakan, KPU telah menetapkan jadwal pemeriksaan kesehatan bakal capres/cawapres pada 11-18 Mei 2009. Menurutnya, capres/cawapres harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke KPU agar bisa mendapatkan surat pengantar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD.

“Sebaiknya bakal calon segera mendaftar, agar kita (KPU) bisa mengatur jadwal,” himbau Syamsul seusai meninjau ruang pemeriksaan kesehatan. Pengaturan jadwal ini sangat penting karena dalam satu hari direncanakan hanya akan diperiksa satu pasangan calon (capres/cawapres).

Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh PB IDI. “Tim penilai terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, tim pemeriksa, dan tim pendukung,” ujar Ketua PB IDI Fachmi Idris. Tim penilai kesehatan terdiri dari dokter spesialis dan subspesialis, paramedik, dan tenaga non medik dengan jumlah sebanyak 29 anggota tim pemeriksa dari IDI dan 14 dokter dari RSPAD. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala RSPAD Brigjen TNI dr. Supriyantoro Sp. P, MARS mengungkapkan, RSPAD sudah siap menerima bakal capres/cawapres yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan. “Kami sudah mempersiapkan ini (pemeriksaan kesehatan) sesuai petunjuk dari KPU,” ujarnya. Supriyantoro juga menjamin tim penilai adalah para dokter yang sudah berpengalaman, kredibel, dan profesional.

Jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dalam pemeriksaan kesehatan capres/cawapres antara lain, MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory/instrumen psikiatrik untuk melihat profile kepribadian seseorang pada suatu saat); penyakit dalam; bedah, neurologi; kandungan (ginekologi) khusus bagi bakal calon perempuan; wawancara psikiatri; THT dan audiometri nada murni; jantung dan pembuluh darah; paru; radiologi thoraks; USG Abdomen; Ekokardiografi; pengambilan sample laboratorium; dan USG transvaginal.

Pemeriksaan dimulai pagi hari, mulai pukul 07.30. Proses pemeriksaan kesehatan bakal capres/cawapres ini membutuhkan waktu tujuh sampai delapan jam. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, tim penilai segera mengumpulkan seluruh hasil, lalu mendiskusikan hasil pemeriksaan, dan membut kesimpulan dan rekomendasi. “Besoknya, hasil pemeriksaan sudah bisa disampaikan ke KPU,” ujar Supriyantoro.***

Politik& Hukum

Permadi: Prabowo Mundur

  * Serahkan Suara Gerindra ke PDI-P : Demokrat Terus Dekati Mega

JAKARTA- Prabowo Subianto tetap tidak bersedia menjadi cawapres Megawati Soekarnoputri. Dia mempersilakan Ketua Umum PDI-P itu maju capres 2009.

Bila sudah mantap maju, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini siap meminta pendukung partainya untuk memilih Mega. Semalam, pimpinan PDI-P dan Gerindra bertemu di suatu tempat yang dirahasiakan. Dalam pertemuan itu, menurut sumber, Prabowo melontarkan pernyataan tersebut.

Prabowo juga menyatakan, bila memang Mega tidak yakin menang, sebaiknya mengurungkan maju sebagai capres. Dan, ”tiket” capres sebaiknya diserahkan kepadanya. Untuk itu ”keputusan” tersebut PDI-P harus mendukung.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Permadi, membenarkan soal sikap Prabowo siap mundur. ”Tetap koalisi dengan PDI-P, tapi tidak mau menjadi cawapres. Prabowo akan mundur dan menyerahkan suaranya ke koalisi yang digalang PDI-P,” ujar dia.

Menurut Permadi, apapun hasil pertemuan itu, jika tidak menetapkan Prabowo sebagai capres, maka suara Gerindra akan diserahkan ke PDI-P secara cuma-cuma dan tanpa meminta dan konsekuensi jabatan.
Terus Dekati Mega
Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, untuk kali kedua menemui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, kemarin di Jalan Teuku Umar Jakarta Pusat. 

”Saya ke Teuku Umar melakukan suatu komunikasi apa yang selama ini sudah terjalin antara saya sebagai yang diutus SBY untuk melakukan komunikasi politik dengan Ibu Mega, Taufik Kiemas, dan Pramono. Ini suatu yang besar untuk bangsa kita agar bisa berjalan baik,” ujar Hatta usai melakukan pertemuan di kediaman Mega di kawasan Menteng, Senin (11/5).

Ketika ditanyakan apakah arah pertemuan-pertemuan itu merupakan koalisi yang lebih besar daripada ”koalisi besar” sebelumnya, Hatta enggan berkomentar. Dia menyatakan tidak berkompeten untuk menjawabnya dan hanya meminta semua pihak untuk berdoa untuk proses ini.

Sekjen PDI-P Pramono Anung mengatakan, proses komunikasi politik yang ditempuh oleh PDI-P dengan Demokrat, sama seperti yang ditempuh PDI-P dengan Golkar dan Hanura. ”Yang dilakukan Hatta merupakan fungsi messenger menyampaikan pesan-pesan dari pak SBY untuk Ibu Mega. Begitu juga kami,” ujarnya.

Pramono juga kembali menegaskan bahwa keduanya tidak membicarakan seputar bagi-bagi jatah kursi menteri dan dalam sejumlah pertemuan yang sudah dilakukan.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok mengaku bahwa dari sejumlah nama cawapres yang telah masuk, kini sudah mengerucut menjadi tiga nama yang disimpan dikantong SBY. ”Sudah mengerucut menjadi tiga nama dan itu sudah di kantong pak SBY. Kami juga tidak tahu siapa yang akan dipilih pak SBY pada akhirnya,” kata Mubarok.

Mubarok enggan menjawab soal tiga nama tersebut. ”Untuk itu bukan kewenangan saya. Itu kewenangan capres untuk mengatakannya. Kalau belum dikatakan ya tunggu saja pada hari H,” kata Guru Besar Psikologi Islam UIN, Ciputat, tersebut.
Dapat Kepastian
Meski nama-nama cawapres SBY masih dirahasiakan dan bahkan Partai Demokrat (PD) membantah bahwa SBY menyebut nama untuk pendampingnya, Sekjen PKS Anis Matta mengaku pihaknya sudah diberitahu bahwa SBY telah menetapkan Boediono. ”Ada utusan khusus SBY yang memberitahu kami, bahwa SBY sudah memilih Boediono,” kata Anis Matta.

Dia tidak menyebutkan nama utusan khusus yang dimaksud. Anis yakin informasi Boediono telah dipilih sebagai cawapres SBY adalah benar. ”Ini informasi A1, ya saya percaya,” ujar dia.

Informasi mengenai Boediono itu, kata dia, bersifat pemberitahuan. ”Kami belum diajak untuk bicara,” ujar dia.

Mengenai nama cawapres, Ahmad Mubarok membantah isu bahwa SBY sudah memilih Boediono. Menurut dia, isu yang beredar hanyalah dugaan saja. Meski demikian, sinyal bahwa Boediono akan menjadi cawapres SBY terlihat, salah satunya dari terpilihnya Darmin Nasution sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Isu yang berkembang Darmin nantinya akan diplot menjadi Gubernur BI menggantikan Boediono.
Belum Bubar
Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Andi Mattalatta, koalisi besar belum bubar sama sekali dan masih berproses hingga pemilihan presiden dilaksanakan, karena kelanjutan koalisi besar tersebut tergantung hasil dari pilpres mendatang.

”Hasil pilpres bisa mempengaruhi koalisi di parlemen. Apalagi, yang berkoalisi itu bisa partai yang punya kursi di parlemen dan yang tidak,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/5).

Dia menyatakan, perlu atau tidaknya koalisi besar diteruskan juga akan tergantung dari kesepakatan semua partai politik yang telah menandatangani deklarasi koalisi.

Pendapat berbeda dikemukakan Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono yang merasa pesimistis dengan kelanjutan kesepakatan koalisi besar setelah deklarasi Kalla-Wiranto dan merapatnya PDI-P ke Demokrat. ”Koalisi besar sepertinya sudah tidak berjalan secara efektif lagi,” katanya.

Meskipun demikian, dia berpandangan bahwa berubahnya haluan anggota koalisi besar merupakan hal yang biasa di tengah dinamika politik yang kian meninggi menjelang pilpres.

Pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti mengungkapkan, rencana koalisi antara Demokrat dengan PDI-P dikhawatirkan akan membuat iklim demokrasi di Indonesia tidak kondusif karena tidak ada check and balances dari parlemen.
”Bukan hanya demokrasinya yang terancam, pemerintahannya juga tidak ada kontrol dari parlemen. Apalagi nantinya Golkar juga ikut-ikutan bergabung, nanti di parlemen hanya tukang stempel saja,” katanya.

Dia juga heran jika PDI-P sampai berkoalisi dengan Demokrat. Sebab, selama ini partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini telah menjadi ikon oposisi. Karena itu, jika PDI-P memilih bergabung dengan Demokrat terkesan berorientasi pragmatis.
Kepentingan Bersama
Pengamat dan peneliti Lembaga Survei Nasionmal (LSN) Umar S Backry mengatakan, komunikasi politik yang dilakukan Partai Demokrat dan PDI-P belakangan ini bisa terjadi karena ada kepentingan bersama antar kedua partai tersebut. Demokrat berkepentingan untuk menggagalkan pencalonan Prabowo baik sebagai capres maupun cawapres.

Di mata Demokrat, menurut Direktur Eksekutif Umar S Bakry, Prabowo adalah rival terberat SBY yang harus dicegah sebelum terlanjur masuk pada pilpres 2009. Semenatra PDI-P tidak ingin melihat Prabowo maju sebagai capres karena jengkel tidak bersedia menjadi cawapres Mega.

Demokrat dan PDI-P, kata Umar, mampu menyingkirkan ego masing-masing yang selama lima tahun memisahkan mereka hanya demi menghadapi musuh bersama. Tentu saja PDI-P akan banyak diberi konsesi jika SBY terpilih, di antaranya janbatan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden untuk Mega dan sejumlah kursi menteri untuk kader-kader PDI-P. ”Konsesi setimpal akan diberikan pihak Mega jika terpilih,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik dari LIPI, Lili Romli mengingatkan manuver sejumlah elite parpol belakangan ini sudah cenderung mengarah pada proses bagi-bagi kekuasaan semata dan melupakan rakyat. ”Mereka sudah lupa janji-janji kampanye pileg yang menebar janji untuk rakyat,” ujarnya di diskusi bertajuk ”NU dan Politik Kebangsaan” di kantor Pengurus Besar NU, Jakarta, Senin (11/5).

Lili berharap elite harus segera diperingatkan agar mereka kembali memperhatikan nasib rakyat dan harus ada yang berani melakukan teguran secara moral kepada para elite politik. ”Rakyat cukup kecewa melihat perilaku elite yang belakangan lebih sibuk memikirkan koalisi ketimbang mengurus sejumlah permasalahan yang terjadi pada pemilu legislatif lalu.”

Manuver sejumlah elite menjelang pemilu presiden mendatang, kata dia, semakin mengarah pada perilaku yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat.

Dia menyontohkan manuver sejumlah parpol yang beberapa waktu lalu berusaha mempermasalahkan kekacauan dalam pemilu legislatif. Namun, upaya itu seolah menghilang begitu saja dan kemudian digantikan isu koalisi. ”Rakyat yang sekarang sudah kecewa ini akan semakin muak dengan perilaku elite itu,” ujarnya. (F4,di,J22,dtc-49)

Keterangan Foto:

SM/Antara PERTEMUAN KEDUA : Mensesneg Hatta Radjasa usai mengadakan pertemuan kedua kalinya di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri Jalan Teuku Umar di dampingi Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Taufik Kiemas, Senin (11/5). Kedatangannya untuk m