PILPRES

RSPAD Siap Periksa Kesehatan Capres/Cawapres 
Selasa, 12 Mei 2009 09:27

 
Jakarta, mediacenter.kpu.go.id-

Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto siap melakukan pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden/wakil presiden. Selain kesiapan berbagai peralatan pemeriksaan, tim penilai kesehatan capres/cawapres juga telah siap melaksanakan tugasnya.

Kesiapan ini disampaikan Kepala RSPAD Brigjen TNI dr. Supriyantoro Sp. P, MARS, Ketua Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr.dr. Fachmi Idris beserta Tim Penilai Kesehatan capres/cawapres, serta anggota KPU yang juga koordinator Pokja Pendaftaran Capres/Cawapres Syamsul Bahri pada konferensi pers di RSPAD, Jakarta (12/5). 

Anggota KPU Syamsul Bahri mengatakan, KPU telah menetapkan jadwal pemeriksaan kesehatan bakal capres/cawapres pada 11-18 Mei 2009. Menurutnya, capres/cawapres harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke KPU agar bisa mendapatkan surat pengantar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD.

“Sebaiknya bakal calon segera mendaftar, agar kita (KPU) bisa mengatur jadwal,” himbau Syamsul seusai meninjau ruang pemeriksaan kesehatan. Pengaturan jadwal ini sangat penting karena dalam satu hari direncanakan hanya akan diperiksa satu pasangan calon (capres/cawapres).

Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh PB IDI. “Tim penilai terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, tim pemeriksa, dan tim pendukung,” ujar Ketua PB IDI Fachmi Idris. Tim penilai kesehatan terdiri dari dokter spesialis dan subspesialis, paramedik, dan tenaga non medik dengan jumlah sebanyak 29 anggota tim pemeriksa dari IDI dan 14 dokter dari RSPAD. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala RSPAD Brigjen TNI dr. Supriyantoro Sp. P, MARS mengungkapkan, RSPAD sudah siap menerima bakal capres/cawapres yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan. “Kami sudah mempersiapkan ini (pemeriksaan kesehatan) sesuai petunjuk dari KPU,” ujarnya. Supriyantoro juga menjamin tim penilai adalah para dokter yang sudah berpengalaman, kredibel, dan profesional.

Jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dalam pemeriksaan kesehatan capres/cawapres antara lain, MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory/instrumen psikiatrik untuk melihat profile kepribadian seseorang pada suatu saat); penyakit dalam; bedah, neurologi; kandungan (ginekologi) khusus bagi bakal calon perempuan; wawancara psikiatri; THT dan audiometri nada murni; jantung dan pembuluh darah; paru; radiologi thoraks; USG Abdomen; Ekokardiografi; pengambilan sample laboratorium; dan USG transvaginal.

Pemeriksaan dimulai pagi hari, mulai pukul 07.30. Proses pemeriksaan kesehatan bakal capres/cawapres ini membutuhkan waktu tujuh sampai delapan jam. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, tim penilai segera mengumpulkan seluruh hasil, lalu mendiskusikan hasil pemeriksaan, dan membut kesimpulan dan rekomendasi. “Besoknya, hasil pemeriksaan sudah bisa disampaikan ke KPU,” ujar Supriyantoro.***

Politik& Hukum

Permadi: Prabowo Mundur

  * Serahkan Suara Gerindra ke PDI-P : Demokrat Terus Dekati Mega

JAKARTA- Prabowo Subianto tetap tidak bersedia menjadi cawapres Megawati Soekarnoputri. Dia mempersilakan Ketua Umum PDI-P itu maju capres 2009.

Bila sudah mantap maju, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini siap meminta pendukung partainya untuk memilih Mega. Semalam, pimpinan PDI-P dan Gerindra bertemu di suatu tempat yang dirahasiakan. Dalam pertemuan itu, menurut sumber, Prabowo melontarkan pernyataan tersebut.

Prabowo juga menyatakan, bila memang Mega tidak yakin menang, sebaiknya mengurungkan maju sebagai capres. Dan, ”tiket” capres sebaiknya diserahkan kepadanya. Untuk itu ”keputusan” tersebut PDI-P harus mendukung.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Permadi, membenarkan soal sikap Prabowo siap mundur. ”Tetap koalisi dengan PDI-P, tapi tidak mau menjadi cawapres. Prabowo akan mundur dan menyerahkan suaranya ke koalisi yang digalang PDI-P,” ujar dia.

Menurut Permadi, apapun hasil pertemuan itu, jika tidak menetapkan Prabowo sebagai capres, maka suara Gerindra akan diserahkan ke PDI-P secara cuma-cuma dan tanpa meminta dan konsekuensi jabatan.
Terus Dekati Mega
Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, untuk kali kedua menemui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, kemarin di Jalan Teuku Umar Jakarta Pusat. 

”Saya ke Teuku Umar melakukan suatu komunikasi apa yang selama ini sudah terjalin antara saya sebagai yang diutus SBY untuk melakukan komunikasi politik dengan Ibu Mega, Taufik Kiemas, dan Pramono. Ini suatu yang besar untuk bangsa kita agar bisa berjalan baik,” ujar Hatta usai melakukan pertemuan di kediaman Mega di kawasan Menteng, Senin (11/5).

Ketika ditanyakan apakah arah pertemuan-pertemuan itu merupakan koalisi yang lebih besar daripada ”koalisi besar” sebelumnya, Hatta enggan berkomentar. Dia menyatakan tidak berkompeten untuk menjawabnya dan hanya meminta semua pihak untuk berdoa untuk proses ini.

Sekjen PDI-P Pramono Anung mengatakan, proses komunikasi politik yang ditempuh oleh PDI-P dengan Demokrat, sama seperti yang ditempuh PDI-P dengan Golkar dan Hanura. ”Yang dilakukan Hatta merupakan fungsi messenger menyampaikan pesan-pesan dari pak SBY untuk Ibu Mega. Begitu juga kami,” ujarnya.

Pramono juga kembali menegaskan bahwa keduanya tidak membicarakan seputar bagi-bagi jatah kursi menteri dan dalam sejumlah pertemuan yang sudah dilakukan.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok mengaku bahwa dari sejumlah nama cawapres yang telah masuk, kini sudah mengerucut menjadi tiga nama yang disimpan dikantong SBY. ”Sudah mengerucut menjadi tiga nama dan itu sudah di kantong pak SBY. Kami juga tidak tahu siapa yang akan dipilih pak SBY pada akhirnya,” kata Mubarok.

Mubarok enggan menjawab soal tiga nama tersebut. ”Untuk itu bukan kewenangan saya. Itu kewenangan capres untuk mengatakannya. Kalau belum dikatakan ya tunggu saja pada hari H,” kata Guru Besar Psikologi Islam UIN, Ciputat, tersebut.
Dapat Kepastian
Meski nama-nama cawapres SBY masih dirahasiakan dan bahkan Partai Demokrat (PD) membantah bahwa SBY menyebut nama untuk pendampingnya, Sekjen PKS Anis Matta mengaku pihaknya sudah diberitahu bahwa SBY telah menetapkan Boediono. ”Ada utusan khusus SBY yang memberitahu kami, bahwa SBY sudah memilih Boediono,” kata Anis Matta.

Dia tidak menyebutkan nama utusan khusus yang dimaksud. Anis yakin informasi Boediono telah dipilih sebagai cawapres SBY adalah benar. ”Ini informasi A1, ya saya percaya,” ujar dia.

Informasi mengenai Boediono itu, kata dia, bersifat pemberitahuan. ”Kami belum diajak untuk bicara,” ujar dia.

Mengenai nama cawapres, Ahmad Mubarok membantah isu bahwa SBY sudah memilih Boediono. Menurut dia, isu yang beredar hanyalah dugaan saja. Meski demikian, sinyal bahwa Boediono akan menjadi cawapres SBY terlihat, salah satunya dari terpilihnya Darmin Nasution sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Isu yang berkembang Darmin nantinya akan diplot menjadi Gubernur BI menggantikan Boediono.
Belum Bubar
Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Andi Mattalatta, koalisi besar belum bubar sama sekali dan masih berproses hingga pemilihan presiden dilaksanakan, karena kelanjutan koalisi besar tersebut tergantung hasil dari pilpres mendatang.

”Hasil pilpres bisa mempengaruhi koalisi di parlemen. Apalagi, yang berkoalisi itu bisa partai yang punya kursi di parlemen dan yang tidak,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/5).

Dia menyatakan, perlu atau tidaknya koalisi besar diteruskan juga akan tergantung dari kesepakatan semua partai politik yang telah menandatangani deklarasi koalisi.

Pendapat berbeda dikemukakan Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono yang merasa pesimistis dengan kelanjutan kesepakatan koalisi besar setelah deklarasi Kalla-Wiranto dan merapatnya PDI-P ke Demokrat. ”Koalisi besar sepertinya sudah tidak berjalan secara efektif lagi,” katanya.

Meskipun demikian, dia berpandangan bahwa berubahnya haluan anggota koalisi besar merupakan hal yang biasa di tengah dinamika politik yang kian meninggi menjelang pilpres.

Pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti mengungkapkan, rencana koalisi antara Demokrat dengan PDI-P dikhawatirkan akan membuat iklim demokrasi di Indonesia tidak kondusif karena tidak ada check and balances dari parlemen.
”Bukan hanya demokrasinya yang terancam, pemerintahannya juga tidak ada kontrol dari parlemen. Apalagi nantinya Golkar juga ikut-ikutan bergabung, nanti di parlemen hanya tukang stempel saja,” katanya.

Dia juga heran jika PDI-P sampai berkoalisi dengan Demokrat. Sebab, selama ini partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini telah menjadi ikon oposisi. Karena itu, jika PDI-P memilih bergabung dengan Demokrat terkesan berorientasi pragmatis.
Kepentingan Bersama
Pengamat dan peneliti Lembaga Survei Nasionmal (LSN) Umar S Backry mengatakan, komunikasi politik yang dilakukan Partai Demokrat dan PDI-P belakangan ini bisa terjadi karena ada kepentingan bersama antar kedua partai tersebut. Demokrat berkepentingan untuk menggagalkan pencalonan Prabowo baik sebagai capres maupun cawapres.

Di mata Demokrat, menurut Direktur Eksekutif Umar S Bakry, Prabowo adalah rival terberat SBY yang harus dicegah sebelum terlanjur masuk pada pilpres 2009. Semenatra PDI-P tidak ingin melihat Prabowo maju sebagai capres karena jengkel tidak bersedia menjadi cawapres Mega.

Demokrat dan PDI-P, kata Umar, mampu menyingkirkan ego masing-masing yang selama lima tahun memisahkan mereka hanya demi menghadapi musuh bersama. Tentu saja PDI-P akan banyak diberi konsesi jika SBY terpilih, di antaranya janbatan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden untuk Mega dan sejumlah kursi menteri untuk kader-kader PDI-P. ”Konsesi setimpal akan diberikan pihak Mega jika terpilih,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik dari LIPI, Lili Romli mengingatkan manuver sejumlah elite parpol belakangan ini sudah cenderung mengarah pada proses bagi-bagi kekuasaan semata dan melupakan rakyat. ”Mereka sudah lupa janji-janji kampanye pileg yang menebar janji untuk rakyat,” ujarnya di diskusi bertajuk ”NU dan Politik Kebangsaan” di kantor Pengurus Besar NU, Jakarta, Senin (11/5).

Lili berharap elite harus segera diperingatkan agar mereka kembali memperhatikan nasib rakyat dan harus ada yang berani melakukan teguran secara moral kepada para elite politik. ”Rakyat cukup kecewa melihat perilaku elite yang belakangan lebih sibuk memikirkan koalisi ketimbang mengurus sejumlah permasalahan yang terjadi pada pemilu legislatif lalu.”

Manuver sejumlah elite menjelang pemilu presiden mendatang, kata dia, semakin mengarah pada perilaku yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat.

Dia menyontohkan manuver sejumlah parpol yang beberapa waktu lalu berusaha mempermasalahkan kekacauan dalam pemilu legislatif. Namun, upaya itu seolah menghilang begitu saja dan kemudian digantikan isu koalisi. ”Rakyat yang sekarang sudah kecewa ini akan semakin muak dengan perilaku elite itu,” ujarnya. (F4,di,J22,dtc-49)

Keterangan Foto:

SM/Antara PERTEMUAN KEDUA : Mensesneg Hatta Radjasa usai mengadakan pertemuan kedua kalinya di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri Jalan Teuku Umar di dampingi Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Taufik Kiemas, Senin (11/5). Kedatangannya untuk m

Hasil Rekapitulasi Pemilu Nasional 2009

KPU Pusat Umumkan Rekapitulasi Nasional

JAWA POS Minggu, 10 Mei 2009 ]

KPU Umumkan Hasil Final tanpa Hitung Ulang di Dapil Sumut II

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan hasil pemilu secara nasional sesuai jadwal. Namun, legitimasi pemilu, tampaknya, berpotensi besar digugat. Sebab, KPU menetapkannya tanpa menyertakan hasil penghitungan ulang suara enam kecamatan di Nias Selatan, yang masuk dalam daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II.

"Dengan segala hormat, daerah pemilihan Sumatera Utara II kami tetapkan dengan catatan," kata I Gusti Putu Artha, ketua Sidang Rekapitulasi Nasional Pemilu DPR dan DPD, di gedung KPU, Jakarta, kemarin (9/5). Sumut II yang diputuskan sekitar pukul 21.00 tadi malam merupakan dapil terakhir yang diketuk oleh KPU.

Enam kecamatan di Nias Selatan yang harus menghitung ulang suara pemilih tersebut adalah Amandraya, Lolowau, Lolomatua, Teluk Dalam, Gomo, dan Lahusa. Penghitungan terpaksa diulang karena rekapitulasinya sarat penggelembungan suara. Para saksi menyatakan, jumlah surat suara yang digunakan jauh lebih banyak daripada data DPT (daftar pemilih tetap) di wilayah tersebut. Selain itu, panitia pemilih kecamatan (PPK) menetapkan hasil rekap di enam kecamatan tersebut tanpa melalui rapat pleno.

Menurut Putu, karena tidak bisa dipastikan kapan penghitungan ulang di Nias Selatan selesai, KPU menetapkan hasil pemilu kemarin (9 Mei). Meski demikian, KPU memutuskan bahwa hasil akhir penghitungan ulang di enam kecamatan di Nias Selatan tetap menjadi bagian integral dari penetapan hasil pemilu nasional. "Kami mempersilakan para saksi mengajukan surat keberatan," kata Putu.

Karena penghitungan belum selesai, data enam kecamatan di Nias Selatan yang digunakan adalah data yang sebelumnya dirilis KPU Provinsi Sumut. Namun, saat hasil penghitungan ulang selesai, data itu menjadi lampiran SK penetapan pemilu nasional.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan, penetapan hasil di Sumut II tidak akan diakui sebagai hasil rekap pemilu secara nasional. Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini dalam interupsinya menyatakan, berdasar fakta yang ada, hasil rekap Nias Selatan, Sumut II, masih mengandung kecurangan jika menggunakan data lama. "Bawaslu akan mengambil tindakan hukum sesuai undang-undang yang berlaku atas penetapan ini," kata Hidayat.

Sebelumnya, berdasarkan kesepakatan KPU dan saksi pada pembahasan pleno Rabu lalu (6/5), untuk Nias Selatan diputuskan dilakukan penghitungan ulang. Prosesnya, seluruh kotak suara dibawa ke Kota Medan untuk dihitung lagi bersama-sama saksi parpol.

Kenyataannya, perkembangan penghitungan ulang berjalan tidak memuaskan. Menurut Putu saat diwawancarai siang kemarin, hingga pagi kemarin, Nias Selatan melaporkan bahwa data yang terekap baru 40 persen. Hitung ulang itu dilakukan dengan menyebar prosesnya di 17 titik di Kota Medan.

Karena itu, terpaksa jumlah titik untuk penghitungan ulang itu ditambah. Putu menyatakan, KPU telah meminta agar hitung ulang tersebut disebar menjadi 30 titik. Setelah disebar, perkembangannya signifikan. Hingga siang, diklaim sudah bertambah menjadi 60 persen.

Namun, pada malam harinya (tadi malam), KPU menyatakan bahwa penghitungan ulang di Nias Selatan tidak terkejar. Dalam sidang pleno rekapitulasi di hadapan saksi, Ketua Sidang I Gusti Putu Artha menyatakan, penghitungan suara di Nias Selatan dipastikan tidak selesai. Sekalipun itu dipaksakan dikejar hingga pukul 00.00 WIB. ''Laporan dari Nias Selatan akhirnya menyatakan bahwa penghitungan ulang tidak bisa diselesaikan,'' kata Putu.

Pada hari terakhir kemarin, KPU mengejar waktu untuk melakukan rekapitulasi di dua dapil. Keduanya adalah dapil Sumatera Utara II dan Maluku Utara. Di Maluku Utara, KPU melakukan sidang pleno untuk memperbaiki hasil rekap.

Putu menyatakan, kesalahan rekap di Maluku Utara terjadi untuk Kabupaten Halmahera Barat. Ada kesalahan entry yang dilakukan KPU Provinsi Malulu Utara dengan KPU Halmahera Barat. Putu menyebutkan, terjadi inkonsistensi data untuk caleg-caleg DPR dan juga kesalahan dalam penjumlahan. ''Kami prihatin kepada kawan-kawan (KPU) provinsi (Maluku Utara) karena tidak bisa melakukan manajemen dengan baik,'' kata Putu dalam keterangan kepada wartawan.

Karena nyata terjadi kesalahan, kewajiban KPU untuk memperbaiki. Putu menyatakan, KPU memerintah KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan rekap ulang yang dimulai dari tingkat KPU kabupaten. Ironisnya, formulir DB yang berisi rekap di Halmahera Barat hilang. Terpaksa rekap ulang itu dilakukan dengan mengambil data formulir DA (tingkat kecamatan) untuk dijadikan data Halmahera Barat.

''Situasi ini karena ketidakmampuan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Padahal, secara geografis, mereka lebih baik daripada Maluku (yang sudah disahkan),'' kata Putu. Baru pada sore hari pengesahan untuk Maluku Utara dilakukan KPU.

Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Wibowo menyatakan, dengan penetapan itu, PDIP dipastikan akan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Empat provinsi yang rekapitulasinya dipastikan bakal digugat adalah Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur. ''Keempatnya sarat dengan penggelembunguan suara. Sebab, data surat suara yang digunakan dengan total suara ada yang tidak sinkron,'' terangnya.

Secara umum, hasil pemilu legislatif hampir sama dengan rilis yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei. Partai Demokrat tetap menduduki posisi puncak dengan raihan 20,85 persen. Demokrat meraup 21.703.137 suara sah.

Posisi kedua dan ketiga diduduki Partai Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Golkar dengan torehan 15.037.757 suara sah berada di posisi kedua dengan 14,45 persen. Disusul PDIP di tempat ketiga yang mendapatkan 14.600.091 suara atau 14,03 persen. (selengkapnya baca grafis)

Jika dikonversikan dengan perolehan kursi, Demokrat memperoleh 148 kursi, Golkar 108, PDIP 93, PKS 59, PAN 42, PPP 39, PKB 26, Gerindra 30 dan Hanura 15.

Sebagai perbandingan, pada Pemilu 2004, perolehan kursi Demokrat 57. Berarti pada Pemilu kali ini, Demokrat naik dua kali lipat lebih. Sedangkan penurunan terjadi di PDIP (berkurang 16 kursi) dan Golkar (berkurang 20 kursi). Penurunan signifikan juga terjadi di PKB (turun 26 kursi, turun dua kali lipat).

Mulai Buka Pendaftaran Capres-Cawapres

Penetapan hasil pemilu telah dilakukan KPU. Namun, hal itu ternyata tidak membuat KPU bisa beristirahat. Sesuai tahapan pemilu presiden yang ditetapkan KPU, hari ini merupakan hari pertama pendaftaran bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Ketentuan itu tercantum dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2009. Pendaftaran capres dan cawapres bakal dibuka selama tujuh hari hingga 16 Mei mendatang. Selain mendaftarkan bakal capres dan cawapres, parpol atau gabungan parpol pada rentang waktu tersebut diminta untuk menyampaikan tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye. Selama rentang waktu itu pasangan capres dan cawapres bakal melakukan tes kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk KPU.

Secara simultan, KPU juga langsung melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas bakal capres dan cawapres tersebut. Pada 18 Mei, KPU akan mengumumkan hasil verifikasi sementara tersebut. Bakal capres dan cawapres diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan hingga 21 Juni.

Proses verifikasi itu ternyata tidak cukup di situ. Masih ada dua tahap verifikasi lagi sebelum penetapan capres dan cawapres. Yakni, verifikasi hasil perbaikan dan pemeriksaan sekali lagi kelengkapan dokumen capres-cawapres. Penetapan capres dan cawapres itu akan diumumkan KPU pada 5 Juni hingga 9 Juni 2009. Itu sekaligus juga pengambilan nomor urut pasangan calon.

Setelah penetapan pasangan calon, tibalah masa kampanye. KPU menetapkan rentang waktunya pada 13 Juni hingga 4 Juli 2009. Kampanye sebagaimana tersebut dalam UU Pilpres Nomor 42 Tahun 2008, antara lain, dialog terbatas, penyebaran bahan kampanye, serta debat capres dan cawapres. Satu lagi yang ditambahkan oleh KPU adalah kampanye terbuka. (bay/kum)

SEJARAH PEMILU

Pemilu Dalam Sejarah

Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah melewati berbagai macam pemilu. Berikut adalah pemilu - pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia.
Pemilu 1955
Pemilu 1971
Pemilu 1977 - 1997
Pemilu 1999

http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=66

Berita Suara Merdeka

28 April 2009

KPU Buka Posko Pengaduan DPS Pilpres

BLORA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora tampaknya tak ingin permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif (pileg) terulang lagi.

Sebuah posko pengaduan khusus pendaftaran pemilih dalam pemilihan presiden (pilpres) pun dibuka. Posko di sekretariat KPU tersebut dilengkapi pula dengan SMS Center 24 jam di nomor 08282525820 dan email yang beralamat di kpublora@yahoo.co.id.

“Posko dibuka agar tidak muncul lagi permasalahan DPT dalam pilpres di Blora nanti,” ujar Ketua KPU Blora Moesafa, kemarin (27/4).

Permasalahan DPT sebelumnya pernah muncul di Blora mengiringi pelaksanaan pileg beberapa waktu lalu. Dari pemilih ganda, tidak terdaftar sebagai pemilih hingga adanya anggota TNI dan Polri aktif yang terdaftar sebagai pemilih.

Moesafa mengemukakan, permasalah yang pernah terjadi tersebut menjadi pengalaman berharga. “Data pemilih pada pilpres akan dimutakhirkan lagi,” ujarnya.

Dia menuturkan, pemuktahiran data pemilih pilpres diperpanjang hingga 10 Mei. Sesuai dengan jadwal sebelum perubahan, pengumuman DPS dilaksanakan 1-7 April, sedangkan perbaikan DPS, 8-15 April.

Moesafa mengatakan, setelah adanya perubahan jadwal, hasil pemuktahiran tersebut diumumkan dalam bentuk daftar pemilih sementara (DPS), 11-17 Mei. Pada saat DPS diumumkan itulah warga diberi kesempatan untuk menanggapi. “Selain di setiap balai desa, pengumuman DPS juga ditempel di tempat strategis agar mudah diakses masyarakat,” katanya.

Dia meminta warga yang belum terdaftar sebagai pemilih padahal telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan namanya tidak tercantum dalam DPS, segera melapor kepada perangkat desa setempat. Warga juga bisa langsung menghubungi posko pengaduan di sekretariat KPU Blora.

“Selain kami berupaya agar DPT pilpres tidak ada masalah, warga juga harus aktif. Silakan lapor kepada kami jika merasa namanya belum tercantum dalam DPS pilpres,” tandasnya. (H18-71)

Berita Hasil Pemilu Tabloid Suara Rakyat

Fokus

PDIP Unggul, Golkar raih Kursi DPRD terbanyak

Blora, Suara Rakyat.-

Inilah unik dan rumitnya pemilu legislatif (pileg) tahun 2008 yang dilaksanakan tanggal 9 April 2007 lalu. Disamping rumit juga tingkat kesulitan pemilih sangatlah tinggi. Namun demikian tingkat partisipasi masyarakat Blora cukulah tinggi, yakni berkisar 69 persen, dengan asumsi suara tidak sah digabung dengan pemilih yang tidak hadir. Tak tanggung-tanggung sekitar 519.139 pemilih hadir di TPS, dari jumlah pemilih sebanyak 697.350 orang.

Adapun hasil akhir perolehan suara PDIP sebagai pemenang dengan meraup 85.687 suara, dengan perolehan 8 kursi dewan. Sedang perolehan kursi tertinggi justru dicapai Partai Golkar dengan 9 Kursi walau jumlah hanya 77.114 suara.

Sementara Partai Demokrat (PD) membuntuti di posisi ketiga dengan 58.961 suara. Kemudian, PKB (33.752), PPP (29.765), Hanura (26.088). Selanjutnya, PKS (18.835), Gerindra (15.395), PPIB (15.165), dan PAN (14.629).

Yang lebih menarik lagi adalah jumlah keterwakilan kaum wanita yang diduduk dikursi wakil rakyat ini, mengalami kenaikan hsmpir 400 persen lebih dibanding sebelumnya. Sebanyak 11 Srikandi Blora siap memperjuangkan aspirasi kaum wanita di Blora. Atau sekitar 24 % dari seluruh anggota DPRD Blora.

Hebatnya lagi anggota DPRD Blora 2009-2014 ini adalah didominasi wajah-wajah baru, yakni sekitar 38 orang. Sedang anggota DPRD lama yang masih bertahan hanya 7 orang, atau 84 % wakil rakyat Blora adalah wajah baru.

Padahal sebelum pesta demokrasi tersulit di dunia ini digelar, banyak hal yang cukup meresahkan di Blora. Disamping tingkat pendidikan pemilih di Blora, diatas 50 persen hanya lulusan SD juga adanya ancaman Golput yang menjadi isu disini.

Disisi lain dampak di penjarakannya caleg PKS yaitu pada 2 Februari, Majelis Hakim memvonis Sujad tiga bulan penjara dan denda Rp 3 juta subsider satu bulan kurungan. Ia terbukti melanggar Pasal 269 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, lantaran berkampanye di luar jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Blora. Sujad yang masuk dalam daerah pemilihan Blora I seharusnya berkampanye pada 19-25 Januari, bukan pada 4 Januari.

Belum lagi saat Panitia Pengawas Pemilu Jawa Tengah menemukan ratusan nama yang sama dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2009 di Kabupaten Blora. Panitia menyatakan ada ketidakcermatan Komisi Pemilihan Umum dan ada unsur kelalaian dalam menyusun daftar pemilih tetap.

Bahkan dampak inilah beberapa LSM di Blora seperti BCC menyoroti dana pemutakhiran data oleh KPU, yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. “Saya tak habis pikir bagaimana kinerja KPU dalam pemutakhiran data, padahal jelas ada dananya dari APBN, mengapa masih juga terjadi daftar ganda,” kata Amin awal April lalu.
Terlebih jelang dilaksanakanya pileg 2009, KPU dinilai punya rapor merah oleh Bawaslu di Jakarta terkait ratusan kotak suara beserta kerta suara rusak terkena air.
Ternyata kendala tersebut dapat diatasi oleh KPU Blora terbukti dengan banyaknya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihya.

Justru yang menjadikan persoalan adalah saat perhitungan akhir suara, banyak ditemukan bebarapa permasalahan. Rekapitulasi di tingkat KPUK tersebut baru selesai Senin (20/2) sore atau 2 hari molor dari waktunya.

Tragisnya, hingga pukul 17.00 hasil pemilu tersebut belum ditandatangani para perwakilan parpol dan saksi. Sebab, KPUK belum meggelar pleno untuk menetapkan hasil pemilu tersebut.

Ketua KPU Blora Moesafa sempat menunda pleno penetapan hasil itu dua kali. Semula diagendakan pukul 15.30. Karena berkas yang akan ditandatangani belum jadi, pleno ditunda pukul 16.30. Dan Jadwal itu ditunda lagi karena berkasnya juga belum siap.''Kami masih menunggu print out hasil pemilu yang akan ditandatangani,'' kata Moesafa.

Rekapitulasi hasil pemilu terakhir itu diwarnai protes Joko Supratno, sekretaris DPC PDIP Blora. Dia memrotes kesalahan data di Kecamatan Banjarejo yang masuk dapil empat. Joko sempat berdebat cukup lama dengan Moesafa.

''Kenapa kecamatan yang lain bisa, Banjarejo tidak bisa (diperbaiki),'' protesnya sambil menuding-nuding Moesafa. Namun, KPUK tetap bersikukuh dan hanya meminta Joko menuliskan keberatannya diformulir yang sudah disediakan lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
''Silakan ajukan keberatan secara tertulis, karena penghitungan ini tetap harus dilanjutkan,'' kata Moesafa.

Selain itu, penghitungan suara itu juga diwarnai beberapa perbaikan dan penghitungan ulang di sejumlah kecamatan karena ada data yang tidak sama. “Mengapa saat pembacaan rekapitulasi terjadi perubahan sana-sini, itulah yang harusnya dipertanyakan para petinggi partai di Blora,” kata Ateng Sutarno. (Roes)

Focus

Pre-Eminent PDIP, GOLKAR master for Chair of DPRD (area parliament)

Blora-Indonesia Suara Rakyat.-

This is is unique him and is complicated of legislative general election him ( year pileg) 2008 which is executed on the 9 April 2007 then. From other side complicated also mount difficulty of elector very high. But that way mount society participation of Blora high enough, namely gyrate 69 %, with joined forces with illegal voice assumption of elector of absentee.

Do not half the battle around 519.139 elector attend in TPS, from amount of elector counted 697.350 people.

End result acquirement of voice of PDIP as winner with meraup 85.687 voice, with acquirement 8 council chair. Acquirement of highest chair medium is exactly reached by Party Functional group by 9 Chair although amount only 77.114 voice. Partai Demokrat ( PD) dog in third position by 58.961 voice. Later;Then, PKB ( 33.752), PPP ( 29.765), Hanura ( 26.088). Hereinafter, PKS ( 18.835), Gerindra ( 15.395), PPIB ( 15.165), and PAN ( 14.629).

Which more interesting again the amount of womankind which sit this people proxy chair, experiencing of increase 400 % more previous disbanding. 11 Heroine of Blora ready to fight for womankind aspiration in Blora. His Super again member of DPRD Blora 2009-2014 this is predominated by new faces, namely around 38 people. Member medium old DPRD which still stay only 7 people.

Though before party of difficult democracy in this world is performed, many matter which enough fret in Blora. From other side storey;level education of elector Blora, above 50 % only grad of elementary school also the existence of threat of Golput becoming issue here.

Other side of impact gaoling it of caleg PKS that is at 2 Februari, Ceremony Judge adjudg three-month Sujad of penalty and prison of Rp 3 million subsider one coop months. He proven impinge Section 269 Law Number 10 Year 2008 about General election, cause campaign outside specified schedule is Commission General Election Of Blora. Sujad which enter in area election of Blora I ought to campaign at 19-25 January, non at 4 January.

Not to mention Committee moment Supervisor of General election of Central Java find hundreds of name of same in list elector of general election Remain to 2009 in Sub-Province of Blora. Panwaslu express there is not check of Commission General Election and there negligence element in compiling elector list remain to.

Even affect this is some LSM in Blora like BCC highlights fund update of data by KPU, what do not be exploited maximally. " I do not used up think how performance of KPU in pemutakhiran of data, clear though there is its fund from APBN, why still also happened double list," word Amin early last April.

Particularly before its pileg 2009, KPU assessed to have red notification by Bawaslu Jakarta hundreds of voting box along with hit damage voice paper of water

In the reality the constraint can overcome by KPU Blora proven by to the number of amount of elector using rights not of vote. Exactly making problem is final calculation moment of voice, found many some problem.

Summary in storey;level of KPUK the newly finish Monday ( 20 / 2) evening or 2 day of molor of its time. Tragic of him, till at 17.00 result of the general election not yet been signed by all delegation of eyewitness and parpol. Because, KPUK not yet pleno meggelar to specify result of general election. Chief of KPU Blora Moesafa have time to delay pleno stipulating of that result twice. Initialy agenda at 15.30. Because binding to sign in embryoly, pleno delayed at 16.30.

And that Schedule delayed again because binding it also not yet siap.''We still await out print result of general election to sign,'' word of Moesafa Summarize result of that last general election coloured by protest of Joko Supratno, secretary of DPC PDIP Blora. He is critic mistake of data District of Banjarejo which enter election area four. Joko have time to debate sufficiently long with Moesafa.

'' Why other district can, Banjarejo cannot (repair),'' its protest at the same time hands up of Moesafa. But, KPUK remain to be coherent and only asking for Joko write down its objection form which have been provided by institute organizer of general election.

'' Please raise objection in writing, because this enumeration remain to have to be continued,'' word of Moesafa. Besides, enumeration of that voice is also coloured some enumeration and repair repeat in a number of district caused by unegual data.

" Why moment read of summary happened change, that's which must be questioned by all party head in Blora," word of Ateng Sutarno. ( Roes).