Radar Bojonegoro - PILPRES

[ Jum'at, 10 Juli 2009 ]

Panwaskab Koreksi Data KPUK 

BLORA - Panwaskab Blora mengoreksi data yang dirilis KPUK setempat terkait pemilih dalam pilpres yang menggunakan KTP dan KK. Sebab, KPUK hanya menyatakan pemilih dengan KTP berjumlah 140 lebih, sementara data panwaskab menyebut ada 532 pemilih. ''Data kami valid berdasarkan laporan PPL. Masak hanya segitu yang diakui KPUK,'' ujar ketua Panwaskab Blora, Wahono kemarin.

Karena itu, dia meminta KPUK untuk mencatat dan merekap lagi data di lapangan. Sebab, menurut Wahono, jumlahnya memang 500 lebih. Jika data di KPUK menyebutkan pemilih yang menggunakan KTP kurang dari 200 orang, kata Wahono, KPUK dinilai lambat. Sebab, sehari setelah pilpres, panwaskab sudah punya data lengkap soal itu. 

Data yang dimiliki panwaskab menyebutkan, penduduk yang mencontreng menggunakan KTP terbanyak di Kecamatan Cepu yakni 135 orang. Selanjutnya, Kecamatan Blora 97 orang, Jepon 47 orang, Kedungtuban 37 orang, dan Kunduran 35 orang. 

Sementara ketua KPUK Blora Moesafa saat dikonfirmasi mengakui kalau belum semua data masuk. Dia menyebut, sampai kemarin siang baru delapan kecamatan yang melaporkan. Sehingga data yang dia pegang, pemilih yang menggunakan KTP hanya 198 orang. Kecamatan yang sudah melapor adalah Bogorejo, Jepon, Blora, Banjarejo, Ngawen, Tunjungan, Todanan, dan Kedungtuban. ''Kalau semua data sudah masuk, barangkali memang jumlahnya segitu,'' katanya. (ono)


[ Jum'at, 10 Juli 2009 ] 
Tim SBY - Boediono di Blora Akui Kalah dari Mega Pro 

Pasangan calon presiden (capres) Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto (Mega Pro) unggul di Blora. Kemenangan pasangan nomor urut satu itu berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan tim sukses SBY - Boediono dan Mega Pro, panwaskab, serta badan kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat (kesbangpollinmas) setempat. 

Sesuai penghitungan mereka, pasangan Mega Pro mampu meraih suara di atas 50 persen. Versi Kesbangpollinmas misalnya. Pasangan Mega Pro dinyatakan unggul di 14 dari 16 kecamatan di Blora. Sementara pasangan SBY - Boediono mendominasi di Kecamatan Blora dan Cepu. ''Ini data sementara sesuai perhitungan kami,'' ujar Kepala Badan Kesbangpollinmas Blora Bondan Sukarno kemarin (9/7).

Menurut dia, data itu berdasarkan laporan dari petugas yang disebar di lapangan. Bondan menyakini data yang dia peroleh nantinya hampir sama dengan data di KPUK yang tidak merilis data penghitungan cepat hasil pilpres. 

Dia menjelaskan, kemenangan suara pasangan SBY - Boediono di Kecamatan Blora hanya selisih sedikit dibandingkan Mega Pro. SBY - Boediono meraup 22.909 suara, sementara Mega Pro memeroleh 22.448 suara. Untuk Kecamatan Cepu, pasangan SBY - Boediono menang dengan 24.080 suara, disusul Mega Pro dengan 14.110 suara.

Berdasarkan data kesbangpollinmas, dari 686.630 hak pilih yang masuk DPT, hanya 456.925 suara yang sah. 

Sesuai rekap, Mega Pro mendapat suara 246.468 atau 53,94 persen. Disusul pasangan SBY - Boediono dengan 170.703 suara atau 37,36 persen dan pasangan JK - Wiranto meraih 39.754 atau 8,7 persen. ''Sekali lagi ini data sementara,'' tambahnya.

Sedangkan versi panwaskab, pasangan Mega Pro memeroleh 247.395 suara atau 54 persen. Dibuntuti pasangan SBY - Boediono dengan 170.531 suara atau 37 persen dan pasangan JK - Wiranto meraih 39.777 suara atau 9 persen.

Sementara itu, tim sukses pasangan SBY - Boediono dan Mega Pro juga merilis data yang berbeda. Joko Supratno, sekretaris tim pemenangan Mega Pro di Blora menyatakan, pihaknya menang dengan perolehan 247.084 suara atau 54,05 persen. Sedangkan SBY - Boediono meraih 171.125 atau 37,44 persen dan JK - Wiranto hanya 39.254 suara atau 8,59 persen. ''Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan para kader dan semua yang milih Mega Pro,'' katanya.

Versi tim sukses SBY - Boediono, pasangan Mega Pro meraih 163.228 suara atau 51,01 persen. Disusul pasangan SBY - Boediono dengan 129.659 suara atau 40,52 persen dan pasangan JK - Wiranto meraih 27.091 suara atau 8,47 persen.''Meski kami kalah, ini sesuai dengan target kami, yakni 40 persen,'' kata Bambang Susilo, ketua tim kampanye SBY - Boediono di Blora. Sementara tim kampanye pasangan JK - Wiranto belum merilis data hasil perhitungan yang mereka lakukan.

Bambang Susilo mengatakan, ada banyak faktor yang membuat SBY - Boediono kalah di Blora. Salah satunya, pasangan Mega Pro mempunyai tim sukses ketua DPRD dan JK - Wiranto didukung bupati setempat. ''Jadi, kita istilahnya diapit. Namun alhamdulillah kami masih mampu 40 persen. Kami mengakui kalah dan siap menerima sanksi,'' katanya didampingi salah satu tim kampanye nasional pasangan SBY - Boediono Gatot Nugroho dan sekretaris tim kampanye Sujad. (ono)

[ Rabu, 08 Juli 2009 ] 

Keliling Cek Kesiapan Pilpres 

BLORA - Bupati Blora Yudhi Sancoyo kemarin sore berkeliling kecamatan untuk mengecek kesiapan pilpres yang dilaksanakan hari ini. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan semua persiapan untuk menggelar pilpres sudah tersedia. ''Kalau misalnya masih ada yang kurang, bisa segera dipenuhi,'' ujar Kadinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Blora, Dwi Santoso kemarin. 

Kedatangan bupati ke daerah-daerah, kata dia, untuk melihat secara langsung kesiapan tersebut. Sehingga, bukan hanya menerima laporan saja. 

Hari ini, bupati Blora juga dijadwalkan akan berkeliling lagi bersama pejabat muspida lainnya. Bupati berharap pelaksanaan pilpres benar-benar aman dan tertib. ''Besok (hari ini, Red) mulai jam 10.00, akan langsung terjun ke lapangan,'' kata dia. 

Sementara, meski kemarin posisi logistik sudah sampai ke KPPS, namun masih ada keluhan dari tim sukses pasangan capres-cawapres ke panwaskab. Ketua Panwaskab Blora, Wahono mengaku menerima keluhan soal kotak suara. Dia menyebut, ada salah satu tim sukses yang meragukan isi kotak suara itu. Sebab, ketika dibawa sampai ke KPPS, kotak suara tersebut dalam posisi terkunci. Hanya, kunci yang mestinya tiga, ternyata hanya tinggal satu atau dua saja. ''Hal itu menurut tim sukses rawan,'' tuturnya. 

Divisi Logistik KPUK Blora Arifin mengatakan, tidak ada anggaran untuk pengadaan gembok baru sehingga gembok lama yang dipakai. Soal ada gembok yang anak kuncinya hilang, dia juga mengakui. Hanya, saat diserahkan ke PPK, PPS, dan KPPS, gembok di kotak suara dalam posisi tersegel. ''Jadi, menurut kami tidak ada persoalan,'' tegasnya. (ono)

Lintas Muria - PERSIAPAN PILPRES

01 Juli 2009
Woro woro
PPK Dilibatkan dalam Pengepakan Logistik

BLORA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk mengemas (mengepak) logistik pemilu presiden (pilpres).

Pelibatan itu bertujuan agar tidak ada kekeliruan jumlah ataupun distribusi logistik di setiap TPS. Anggota KPU yang membidangi logistik, Arifin mengemukakan, mulai kemarin pihaknya mendistribusikan logistik pilpres ke tujuh kecamatan.

Yakni Kecamatan Jati, Kedungtuban, Kunduran, Todanan, Jiken, Bogorejo, dan Banjarejo. Menurutnya, logistik yang didistribusikan tersebut sebelumnya telah dipak oleh anggota dan sekretariat PPK kecamatan masing-masing.

“Setelah pengepakan selesai, logistik seperti surat suara, formulir, dan alat perlengkapan pemilu yang ditempatkan dalam kotak suara itu langsung dikirim ke kecamatan,” ujarnya, kemarin. Arifin mengatakan, dilibatkannya PPK dalam pengemasan logistik adalah sebagai tindak lanjut instruksi KPU pusat.

Menurutnya, pada pemilu legislatif (pileg) beberapa waktu lalu, pengepakan oleh PPK dilakukan di kecamatan, sedangkan pada pilpres kali ini, pengepakan dipusatkan di kabupaten dengan melibatkan PPK.

“Perbedaannya hanya di tempat pengepakan saja. Kami menyakini tidak akan ada kekeliruan distribusi karena sebelumnya telah di-setting sedemikian rupa,” tandasnya. (H18-71)

Lintas Muria - BERI PRIORITAS PENYANDANG CACAT

Lintas Muria
29 Juni 2009
Disediakan Surat Suara Pemilih Tunanetra
BLORA - Pemilih yang mempunyai keterbatasan penglihatan (tunanetra) tetap dapat menyalurkan hak politiknya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009 mendatang. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan surat suara untuk pemilih tersebut. Namun, hingga kemarin kertas berbentuk seperti surat suara yang seluruh tulisannya huruf braille itu belum sampai di Blora. 

Ketua KPU Blora Moesafa mengemukakan, satu per satu logistik pilpres telah diterimanya. Diawali dengan kedatangan logistik kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS) seperti karet dan spidol. Disusul surat suara, formulir, dan segel. ’’Logistik yang belum datang tinggal alat bantu tunanetra,’’ ujar Moesafa, kemarin. 

Dia menyebutkan, jumlah surat suara braille yang ditunggunya itu 1.673 buah. Penggunaan logistik untuk tunanetra itu tidak hanya dalam pilpres kali ini saja tetapi juga pada pemilu-pemilu sebelumnya, seperti pemilu legislatif belum lama ini. 
Didistribusikan ke PPK

Moesafa yang juga alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengemukakan mulai pekan ini semua logistik yang telah diterima akan di-packing. Logistik tersebut selanjutnya akan didistribusikan ke semua panitia pemilihan kecamatan (PPK).  
’’Jadwal untuk besok tujuh PPK dua sift. Pagi pukul 09.00 empat PPK dan sore pukul 15.00 tiga PPK,’’ tandasnya. 

Anggota KPU Blora Bidang Logistik Arifin, mengungkapkan, kotak suara yang dipakai untuk packing logistik pemilu telah disiapkan dan dijamin tidak kurang. 
Kotak suara tersebut sebelumnya telah diperiksa petugas dari sekretariat KPU. Menurut Arifin, kotak suara yang digunakan itu adalah bekas kotak suara dalam pemilu-pemilu sebelumnya, jumlahnya sesuai dengan banyaknya TPS, yaitu 1.673 buah. 

Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan kotak suara dalam pemilu legislatif, yaitu 9.888 buah, yang dipakai pada 2.472 TPS.
Dia mengungkapkan, tinta spidol yang dipakai dalam pencentangan surat suara berwarna merah. Sementara itu, spidol berwarna hitam untuk pengisian formulir-formulir di TPS. ’’Warna spidol itu juga pernah digunakan dalam pemilu legislatif,’’ tambahnya. (H18-69)

Lintas Muria - CUKUP SEKALI

Lintas Muria
26 Juni 2009
Cukup Centang Satu Kali
BLORA - Surat suara pemilu presiden (pilpres) dianggap sah jika telah ditandatangani Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, bentuk pemberian tanda adalah dengan centang atau sebutan lain. Centang itu pun hanya satu kali. Yakni pada nomor urut atau foto atau nama salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden pada kolom yang tersedia. 

Penekanan centang cukup satu kali tersebut disampaikan anggota KPU Blora, Siti Ruhayatin, dalam sosialisasi pilpres di gedung DPRD, kemarin (25/6). Sosialisasi diikuti para kepala desa (kades), kepala urusan (kaur), pejabat Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan Muspida serta dinas dan instansi. 

“Sudut tanda centang pada nomor urut atau foto atau nama salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden melewati garis kolom tetap dinyatakan sah,” ujarnya. 

Untuk memberikan gambaran sah tidaknya centang tersebut, Siti Ruhayatin menunjukkan contoh surat suara pilpres, meski dalam buku panduan sosialisasi materi itu telah ada. 

Dalam sosialisasi tersebut, KPU Blora juga memaparkan larangan dalam kampanye. Itu dilakukan karena peserta sosiasilasi adalah para PNS, anggota TNI dan Polri serta kades. Menurutnya, larangan dalam kampanye antara lain menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Kampanye dilarang mengikutsertakan antara lain PNS, anggota TNI/Polri, kepala desa dan perangkat desa. “Panwas Pemilu akan mengawasi siapa saja peserta kampanye. Kalau larangan kampanye dilanggar, tentu ada sanksinya,” tandasnya. 

Selain tata cara pemungutan suara dan kampanye, dalam sosialisasi tersebut KPU juga membagikan visi dan misi serta program calon presiden-wakil presiden kepada para peserta. Visi dan misi dalam bentuk buku itu pun menjadi bahan pembicaraan dan diskusi menarik bagi sejumlah peserta saat sosialisasi. (H18-71)

Lintas Muria - KEPUTUSAN MK terkai SENGKETA PEMILU

22 Juni 2009
Woro Woro
Hasil Pemilu Legislatif Tak Berubah

BLORA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora tak perlu lagi memikirkan hasil pemilihan umum (pemilu) legislatif. Lembaga yang diketuai Moesafa itu kini bisa lebih fokus melaksanakan tugas pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres.  

Itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya terhadap perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Daerah Pemilihan IV Blora. 

Sidang dengan agenda putusan tersebut digelar MK, Jumat (19/6), di Jakarta. Implikasi dari putusan tersebut, hasil pemilu legislatif di Blora beberapa waktu lalu dipastikan tidak ada perubahan. ’’Putusan PHPU oleh MK memang seperti itu. MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,’’ ujar Ketua KPU Blora Moesafa, kemarin. 

Sebagaimana diberitakan, PDI-P Blora mendaftarkan gugatan ke MK. Gugatan yang disampaikan melalui DPP PDI-P di Jakarta itu diajukan karena partai tersebut menilai terdapat perbedaan jumlah suara antara hasil rekapitulasi KPU dan rekapitulasi internal partai.(H18-69)

Harian Nasional KC - Debat CAPRES

Debat Berikutnya, KPU Akan Geser Iklan
Jumat, 19 Juni 2009 | 13:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengevaluasi pelaksanaan debat capres pertama, menyusul adanya kritikan dari sejumlah pengamat terkait penayangan iklan di sela debat.

Menurut Anggota KPU I Gusti Putu Artha, pihaknya telah sepakat melakukan perbaikan penayangan iklan untuk debat berikutnya. Sebelumnya, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan SCTV untuk menggeser penayangan iklan di sela debat. Debat berikutnya, merupakan debat cawapres akan digelar di SCTV pada 23 Juni ini . Debat ini akan menghadirikan moderator Komarudin Hidayat dengan tema 'Pembangunan Jati Diri Bangsa'.

"Kami lakukan penyempurnaan, break commersial digeser. Kami sudah melakukan pembicaraan dengan pihak SCTV dan mereka setuju," kata Putu, saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (19/6).

Putu menjelaskan untuk debat berikutnya, jeda iklan tetap ditayangkan sebantak 6 kali. Namun, pengaturannya akan diubah. Nantinya, penayangan iklan dalam debat berikutnya akan diatur. Misalnya, kata Putu, saat sesi pertama, pemaparan visi misi masing-masing kandidat akan diselingi iklan.

"Calon pertama memaparkan visi misi terus iklan. Dilanjutkan calon kedua memaparkan visi misinya, terus iklan lagi. Begitu juga dengan calon ketiga," tutur Putu.

Untuk sesi kedua, ada tiga pertanyaan yang akan diberikan oleh moderator kepada masing-masing kandidat. Di sela sesi kedua ini, tidak ada jeda iklan. "Setelah semua pertanyaan selesai, baru jeda iklan. Kalau seperti kemarin kan satu pertanyaan jeda," ujarnya.

Demikian juga dengan sesi ketiga. Jeda iklan baru akan ditayangkan setelah sesi ketiga selesai dan sebelum closing statement dari kandidat. "Sebelum closing statement break," cetusnya.

Ia optimistis, pelaksanaan debat berikutnya akan lebih seru dibandingkan debat kemarin. Sebab, masing-masing cawapres mempunyai pandangan yang berbeda tentang konsep jati diri. "Saya percaya debat cawapres akan lebih seru karena kalau dlihat dari konteks jati diri, mereka akan mempunyai pendekatan yang berbeda," tegas Putu.

Harian Nasional JP - DEBAT CAPRES

[ Jum'at, 19 Juni 2009 ] 
Debat Antar Capres Kurang Menarik 
JAKARTA - Untuk sebuah tontonan, debat para capres yang tadi malam ditayangkan langsung tiga televisi swasta nasional kurang menarik alias membosankan. Selain penjelasan setiap capres terasa normatif, acara tersebut kurang mencerminkan debat. Acara itu lebih tepat disebut tanya jawab antara moderator yang dipercayakan kepada Rektor Universitas Paramadina Dr Anies Baswedan dan para kandidat.

Ketiga capres tadi malam datang di studio Trans7, Jl Tendean, Jakarta Selatan. Sesuai nomor urut, mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jusuf Kalla (JK). Mereka datang bersama anggota tim kampanye. Satu topik yang diangkat untuk menjadi bahan debat yang berlangsung 90 menit tersebut adalah: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM. 

Di bidang hukum, khususnya pemberantasan korupsi, debat itu tidak memunculkan optimisme. "Tidak terlihat harapan yang cerah dalam pemberantasan korupsi," kata Febri Diansyah, peneliti hukum Indonesian Corruption Watch (ICW). Hal itu tecermin dari tidak adanya terobosan jika pembahasan RUU Pengadilan Tipikor menemui jalan buntu. "Malah, ada calon yang mencampuradukkan UU Tipikor dengan UU Pengadilan Tipikor," sambungnya.

Dalam penilaian Febri, tidak ada satu capres pun yang menjelaskan adanya ancaman terhadap kinerja KPK jika pembahasan RUU Tipikor tidak kelar hingga Desember 2009. Begitu juga terkait masalah tindakan pencegahan, seperti pungli. "Mereka malah bicara masalah moral. Itu sangat mengambang," katanya.

Pendapat senada disampaikan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Muchtar. "Semuanya tidak menawarkan hal baru sehingga menunjukkan mereka pantas dipilih," ujarnya. Kata dia, jawaban yang meluncur dari ketiga capres relatif sama dan normatif.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menilai kualitas debat perdana yang dipertontonkan ketiga capres itu masih di bawah standar. Ketiganya, ungkap dia, lebih banyak bicara visi, tapi miskin agenda. ''Ketiga capres lebih banyak mengajukan list daftar keinginan. Tapi, kurang mengelaborasi aspek teknis dan langkah konkret untuk mencapai good governance,'' kata peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu.

Burhan juga menyesalkan, pertanyaan mengenai anggaran TNI dan alutsista, serta lumpur Lapindo yang tidak optimal dijelaskan oleh Megawati. Padahal, kedua pertanyaan itu bisa menjadi pintu masuk bagi Megawati untuk menembak kelemahan pemerintahan SBY dalam menangani kasus-kasus tersebut.

''Sayang, Megawati gagal memanfaatkan kesempatan emas itu untuk menunjukkan dirinya punya solusi jitu,'' kata Burhan. JK juga hampir sama. Seharusnya, tambah Burhan, JK bisa lebih agresif menjelaskan posisinya untuk membedakan dengan SBY. ''Padahal, untuk pertanyaan soal alutsista dan Lapindo jelas posisi SBY sangat defensif dan normatif,'' kata lulusan The Australian National University (ANU) itu.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga Hariyadi punya penilaian berbeda. Menurut dia, di antara ketiga capres yang tampil, SBY memiliki konsep yang lebih baik. Misalnya, bagaimana dia menyampaikan perlunya reformasi birokrasi untuk menciptakan good governance. ''Ini poin tersendiri bagi SBY. Konsepnya lebih jelas, lebih komprehensif,'' katanya. 

Meski materinya lebih baik, Hariyadi mencatat, ada beberapa kekurangan dalam penampilan SBY. Di antaranya, bicaranya terlalu normatif sehingga pemaparan visi tidak begitu detail.

Berbeda halnya dengan Megawati, yang lebih menyentuh masalah-masalah di permukaan. Karena itu, konsep yang dia paparkan belum bisa diketahui secara jelas. ''Banyak yang artifisial atau semu. Misalnya, pengurusan KTP,'' ucapnya.

Begitu juga, Jusuf Kalla (JK). Dalam debat capres tersebut, posisi ketua umum Partai Golkar itu bisa dibilang paling sulit. Paparan visinya kurang jelas. ''Visinya tidak jelas. Bahkan, terkesan mbulet. Hanya, Pak JK lebih bagus pada pe­negakan HAM. Bagaimana dia berjanji akan menuntaskan permasalahan HAM,'' terang Hariyadi.

Menurut dia, dalam debat capres tadi malam seharusnya Mega dan JK tampil maksimal. Artinya, keduanya harus menyampaikan visi yang lebih baik daripada pemerintahan sekarang yang dikomando SBY. 

Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Kedua capres itu justru lebih banyak bilang setuju dengan konsep yang dipaparkan SBY dalam debat tersebut.

Hariyadi menambahkan, jika harus memberikan nilai, dari paparan visi, SBY mendapatkan nilai terbaik dengan grade tiga. Sedangkan Megawati dan JK sama-sama mendapat nilai dua. ''Penilaian ini jika passing grade-nya 1 sampai 3,'' ujar Hariyadi. (fal/pri/aga/fid/kum)