.
Hasil Perhitungan Suara KPU Kabupaten Blora pada Pemilu Kada 2010 ....No urut 1 Yudhi-Hestu: 197.277 suara ..... No urut 2 Warsit-Lusiana: 39.445 suara ..... No urut 3. Joko Nugroho-Abu Nafi: 243.715 suara...

Selasa, 19 Mei 2009

Lintas Muria




PSK Masuk Daftar Pemilih

BLORA - Pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilakukan pula pada warga yang kerap pindah dari satu tempat ke daerah lain, seperti pekerja seks komersial (PSK).

Sebab sebagai warga negara, PSK juga mempunyai hak pilih. Hanya, mobilitas mereka yang tinggi menjadikan mereka harus melengkapi persyaratan menjadi pemilih.

Budi Suprayitno, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cepu, mengemukakan, di wilayahnya terdapat lokasi yang kerap dijadikan tempat praktik PSK, yaitu Nglebok. Budi menyebutkan, jumlah PSK di Nglebok mencapai puluhan. Namun, jumlah itu kerap berubah-ubah.

Ketua KPU Blora Moesafa mengutarakan, persyaratan tertentu menjadi pemilih harus dipenuhi warga yang kerap berpindah tempat tinggal. Antara lain tidak terdaftar di tempat asal atau bersedia mencabut namanya jika telah terdaftar di tempat asal.

Bila pada saat pemilu, mereka berada di lokasi lain di luar tempatnya terdaftar dan tetap ingin berpartisipasi dalam pemilu, maka warga itu harus memiliki formulir A-7. (H18-36)

Harian Jawapos _Radar Bojonegoro



[ Senin, 18 Mei 2009 ]
PDIP Ajukan Gugatan ke MK
Panwanslu diundang ke Jakarta


BLORA- Gugatan penetapan perolehan suara pemilihan umum legislatif juga dilakukan DPC PDIP Blora. Hanya, gugatan yang disampaikan melalui DPP PDIP di Jakarta itu tidak semata mempersoalkan perolehan suara partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih di Kota Sate, namun, juga perolehan suara partai secara umum. ''Sebab PDIP menilai terdapat perbedaan jumlah suara antara hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU dengan rekapitulasi internal partai,'' ujar Wakil Ketua DPC PDIP Blora bidang kaderisasi, Sujalmo.

Dia menyatakan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut disampaikan pekan lalu setelah KPU pusat menetapkan perolehan suara partai di tingkat nasional. ''Saya sendiri bersama teman-teman yang membawa berkas materi gugatan ke Jakarta. Kami sampaikan berkas itu ke DPP PDIP dan selanjutkan diajukan ke MK,'' tambahnya.

Sujalmo tidak secara rinci mengungkapkan berapa jumlah selisih suara yang dipersoalkan. Termasuk lokasi atau tempat pemungutan suara (TPS) mana yang terdapat selisih suara tersebut. Menurutnya, persoalan yang diajukan terkait pelaksanaan pemilu secara umum, terutama terjadi di daerah pemilihan (dapil) IV meliputi Kecamatan Ngawen, Tunjungan dan Banjarejo. Dia menyatakan PDIP tidak bermaksud mencari keuntungan jika nantinya gugatan ke MK tersebut dikabulkan. ''Kami hanya ingin aturan pemilu ditegakkan. Azas pemilu yang transparan juga dilaksanakan. Kami menilai ada pelanggaran yang dilakukan seperti plano yang diumumkan terbuka,'' tandasnya.

Sementara, Ketua KPUK, Blora Moesafa saat dikonfirmasi membenarkan adanya gugatan ke MK terkait hasil pemilu di dapil IV Blora. Dia mengatakan, yang digugat adalah KPU, namun dia menyiapkan berkas-berkar terkait materi gugatan tersebut. Terkait hasil gugatan seperti apa, kata dia, keputusan MK akan dilaksanakan KPU. ''Kita tunggu putusanya seperti,'' tandasnya.

Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum legislatif oleh KPU Blora, PDIP berada di urutan pertama dengan memperolehan sebanyak 85.687 suara. Peringkat kedua ditempati Partai Golkar yang meraih sebanyak 77.114 suara. Posisi ketiga dan keempat masing-masing diraih Partai Demokrat (58.961 suara) dan Partai Kebangkitan Bangsa (33.752). Sedangkan Partai Persatuan Pembangungan di peringkat ke lima dengan perolehan suara sebanyak 29.765, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di peringkat ke enam dengan raihan suara sebanyak 26.088. Posisi berikutnya ditempati PKS (18.835), Gerindra (15.395), PPIB (15.165) dan PAN (14.629).

Sedangkan ketua Panwaslu Blora Wahono menambahkan, adanya gugatan ke MK yang salah satunya dari Blora membuat Panwaslu Blora diundang ke Jakarta untuk Bawaslu. Tujuannya untuk pembekalan persidangan perselisihan hasi pemilu. Pembekalan, kata dia, selama dua hari yang dilakukan sejak Selasa besok ''Saya mengirim Kudnadi,'' katanya.

Di Jakarta, Kudnadi akan bergabung dengan panwaslu kabupaten/Kota se Indonesia yang di daerahnya ada yang menggugat ke MK. Di Jateng sendiri, kata dia, ada 12 kabupaten/kota. (ono)

Berita Tabloid





Hadapai Gugatan Parpol di MK

BLORA, SR – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Blora telah melakukan persiapan-persiapan dengan mengumpulkan dokumen khususnya formulir C-1 bila sewaktu-waktu ada pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan partai politik terhadap sengketa hasil pemilu 9 April lalu.
Pasalnya paska rekapitulasi perhitungan suara ada beberapa caleg dari parpol yang mengajukan gugatan sengketa pemilu. Diantaranya PDIP dengan mempersoalkan perhitungan suara yang ada di daerah pemilihan (Dapil) Blora I dan IV serta ada beberapa partai lainnya
”Memang sampai saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi dari MK, namun karena ada laporan maka KPUK bersiap dengan mengumpulkan dokumen yang diburtuhkan formulir C-1 bila sewaktu-waktu MK memberitahukan kepada kami,” ungkap Anggota KPUK dari Divisi Hukun Achmad Zakki, Senin (11/5).
Menurut Zakki dirinya akan selalu memonitoring perkembangan dari MK melalui internet sebab sewaktu-waktu bisa mengetahui jadi atau tidaknya sengketa dari Blora disidangkan oleh MK
Sementara itu Anggota KPUK dai Divis Kampanye dan Hubungan Antar Lembaga Sudarwanto juga membenarkan bahwa saat ini KPUK sedang mempersiapkan formulir C-1 terutama di wilayah yang menjadi objek utama persengketaan.
Menurut dia kemungkinan sengketa yang akan disidangkan berasal dari PDIP karena apa yang dipermasalahkan memang berpotensi untuk bisa merubah perolehan suara partainya. Hal itu seperti yang disampaikan oleh MK bahwa sengketa pemilu akan disidang bila bisa mempengaruhi perolehan kursi parpol tersebut.
”Yang kami siapkan terutama di Kecamatan Banjarejo dan kecamatan lainnya di dapil IV serta dapil I juga kami siapkan,” jelas Sudarwanto. (Gie)

Rabu, 13 Mei 2009

Media Center KPU Pusat


KPU Rubah Perolehan Kursi Parpol di DPR
Kamis, 14 Mei 2009 03:30
Jakarta, mediacenter.kpu.go.id-


Dengan dihadari para saksi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009, dan fungsionaris Parpol yang lolos parliamentary threshold, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perubahan perolehan kursi parpol di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).


Pengumuman perubahan perolehan kursi yang dilaksanakan di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat ini sebagai revisi penetapan kursi yang telah ditetapkan 9 Mei 2009 lalu.


Perubahan dilakukan setelah KPU menjelaskan mekanisme penghitungan kursi yang dilakukan sekaligus mengklarifikasi penghitungan kursi yang dilakukan sejumlah pihak.Berikut perolehan kursi tiap parpol berdasarkan hasil validasi KPU:


1. Partai Demokrat 150 (sebelumnya 148)

2. Partai Golkar 107 (sebelumnya 108)

3. PDIP 95 (sebelumnya 93)

4. PKS 57 (sebelumnya 59)

5. PAN 43 (sebelumnya 42)

6. PPP 37 (sebelumnya 39)

7. PKB 27 (sebelumnya 26)

8 . Gerindra 26 (sebelumnya 30)

9 . Hanura 18 (sebelumnya 15)

Berita Kompas


Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com —

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga capres Partai Demokrat, diingatkan untuk berhati-hati menggunakan menterinya guna melakukan lobi politik. Hal itu diutarakan pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin, Kamis (14/5), kepada Kompas.com.

Penunjukan menteri sebagai utusan untuk melakukan lobi politik, menurutnya, akan menimbulkan persepsi yang bias pada masyarakat akan tugas yang tengah dilakukan. Apalagi, jika sang menteri bukan merupakan kader partainya."Kalau menteri itu orang partainya pun akan sangat tipis untuk membedakan peran yang sedang dia lakukan. SBY harus menjelaskan kenapa menugaskan menterinya untuk melakukan lobi politik.


Menteri tugasnya bukan melobi, apalagi urusan pencapresan," papar Irman.Pendapat Irman itu dilontarkan seiring intensnya Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa melakukan lobi politik sebagai utusan SBY.


Anggota MPP PAN itu terakhir menjadi perwakilan untuk menjelaskan kepada mitra koalisi Demokrat mengenai alasan SBY memilih Boediono. Sebelumnya, Hatta juga menjadi penghubung antara Cikeas (SBY) dan Teuku Umar (Megawati).


"SBY harus hati-hati menggunakan menteri-menterinya. Soal pencapresan bukan urusan presiden. Jangan sampai terjebak menggunakan fasilitas dan alat negara. Kan bisa menugaskan fungsionaris partainya," ujar pengajar di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, ini.Menteri, dikatakannya, merupakan pejabat negara yang hanya akan melakukan tugas dan fungsi yang bersifat kenegaraan.

Berita SUARA MERDEKA

Jumlah TPS Pilpres Menyusut

BLORA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora merencanakan pengurangan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilihan umum presiden (pilpres). Pada pemilihan umum legislatif (pileg), TPS di Blora 2.467. Namun pada pilpres menyusut menjadi 1.672 TPS. “Jumlah tersebut baru rencana. Berapa banyak jumlah TPS di Blora akan ditetapkan setelah diketahui jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pilpres,” ujar Divisi Logistik KPU Blora Arifin Hilmi, di sela-sela rapat koordinasi (rakor) kesiapan pilpres di ruang pertemuan Pemkab Blora, kemarin (13/5). 

Menurutnya, rencana penyusutan jumlah TPS itu antara lain dengan mempertimbangkan jumlah pemilih di setiap TPS dan waktu yang dibutuhkan setiap pemilih dalam melakukan pencontrengan. Arifin menjelaskan, jumlah pemilih di setiap TPS kali ini maksimal 500 orang, sedangkan pada pileg maksimal 350 orang. “Jumlah pemilih di setiap TPS lebih sedikit karena waktu yang dibutuhkan untuk mencontreng cukup lama. Partai peserta pemilu ketika itu cukup banyak,” katanya. 

Arifin menjelaskan, berbagai perubahan menyangkut TPS akan diterapkan dalam pilpres. Dia menyebutkan, TPS khusus di lembaga pemasyarakatan (LP) yang sebelumnya tidak ada, akan diadakan lagi. Hanya saja, namanya bukan TPS khusus, melainkan TPS reguler. Hal yang sama juga akan dilakukan di rumah sakit. (H18-71)


Selasa, 12 Mei 2009

PILPRES


RSPAD Siap Periksa Kesehatan Capres/Cawapres 
Selasa, 12 Mei 2009 09:27
 
Jakarta, mediacenter.kpu.go.id-
Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto siap melakukan pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden/wakil presiden. Selain kesiapan berbagai peralatan pemeriksaan, tim penilai kesehatan capres/cawapres juga telah siap melaksanakan tugasnya.

Kesiapan ini disampaikan Kepala RSPAD Brigjen TNI dr. Supriyantoro Sp. P, MARS, Ketua Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr.dr. Fachmi Idris beserta Tim Penilai Kesehatan capres/cawapres, serta anggota KPU yang juga koordinator Pokja Pendaftaran Capres/Cawapres Syamsul Bahri pada konferensi pers di RSPAD, Jakarta (12/5). 

Anggota KPU Syamsul Bahri mengatakan, KPU telah menetapkan jadwal pemeriksaan kesehatan bakal capres/cawapres pada 11-18 Mei 2009. Menurutnya, capres/cawapres harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke KPU agar bisa mendapatkan surat pengantar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD.

“Sebaiknya bakal calon segera mendaftar, agar kita (KPU) bisa mengatur jadwal,” himbau Syamsul seusai meninjau ruang pemeriksaan kesehatan. Pengaturan jadwal ini sangat penting karena dalam satu hari direncanakan hanya akan diperiksa satu pasangan calon (capres/cawapres).

Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh PB IDI. “Tim penilai terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, tim pemeriksa, dan tim pendukung,” ujar Ketua PB IDI Fachmi Idris. Tim penilai kesehatan terdiri dari dokter spesialis dan subspesialis, paramedik, dan tenaga non medik dengan jumlah sebanyak 29 anggota tim pemeriksa dari IDI dan 14 dokter dari RSPAD. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala RSPAD Brigjen TNI dr. Supriyantoro Sp. P, MARS mengungkapkan, RSPAD sudah siap menerima bakal capres/cawapres yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan. “Kami sudah mempersiapkan ini (pemeriksaan kesehatan) sesuai petunjuk dari KPU,” ujarnya. Supriyantoro juga menjamin tim penilai adalah para dokter yang sudah berpengalaman, kredibel, dan profesional.

Jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dalam pemeriksaan kesehatan capres/cawapres antara lain, MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory/instrumen psikiatrik untuk melihat profile kepribadian seseorang pada suatu saat); penyakit dalam; bedah, neurologi; kandungan (ginekologi) khusus bagi bakal calon perempuan; wawancara psikiatri; THT dan audiometri nada murni; jantung dan pembuluh darah; paru; radiologi thoraks; USG Abdomen; Ekokardiografi; pengambilan sample laboratorium; dan USG transvaginal.

Pemeriksaan dimulai pagi hari, mulai pukul 07.30. Proses pemeriksaan kesehatan bakal capres/cawapres ini membutuhkan waktu tujuh sampai delapan jam. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, tim penilai segera mengumpulkan seluruh hasil, lalu mendiskusikan hasil pemeriksaan, dan membut kesimpulan dan rekomendasi. “Besoknya, hasil pemeriksaan sudah bisa disampaikan ke KPU,” ujar Supriyantoro.***