
Minggu, 24 Mei 2009
Nasional - PERGANTIAN CALEG

Senin, 25 Mei 2009 03:37
Jakarta, mediacenter.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil Pemilihan Umum 2009. Penetapan ini dilakukan melalui rapat di kantor KPU pada Minggu pagi hingga malam (24/05).
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary memimpin rapat pleno didampingi seluruh anggota KPU. Rapat yang dihadiri oleh sembilan partai politik ini membahas penetapan calon terpilih anggota DPD dan DPR dari 77 daerah pemilihan.
Penetapan calon terpilih anggota DPR dan DPD dilakukan tanpa menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perselisihan hasil pemilu yang masih dalam persidangan. “Bila kemudian ada putusan MK yang mengubah hasil perolehan kursi maupun suara, KPU akan melakukan perubahan terhadap penetapan calon anggota DPR terpilih," kata Ketua KPU A. Hafiz Anshary.
Pada sesi pertama rapat pagi hari, KPU menetapkan daftar empat calon terpilih anggota DPD dari setiap provinsi berikut empat "cadangan" untuk calon pengganti antarwaktu. Rapat Pleno KPU sesi pertama ini berjalan lancar tanpa interupsi.
Dari calon anggota DPD yang terpilih yang ditetapkan KPU, 36 orang adalah perempuan dari total 132 calon angota DPD terpilih. Bahkan, di Kalimantan Barat, empat calon terpilih anggota DPD semuanya adalah perempuan.
Selanjutnya, anggota KPU mengumumkan secara bergantian nama calon anggota DPR terpilih di setiap daerah pemilihan yang kemudian langsung disahkan. Namun, penetapan ini tidak dapat dilakukan sekaligus karena muncul tuntutan dari saksi partai politik agar KPU menjelaskan tentang mekanisme penetapan calon terpilih.
Sementara untuk calon anggota legislatif yang sudah meninggal, tetapi terpilih dalam Pemilu Legislatif 2009, KPU menetetapkan dahulu sebagai anggota dewan terpilih. Selanjutnya, pergantian melalui proses administrasi menyusul. "Prinsip kami kalau dia meninggal, tetapkan dulu. Nanti ada fase pergantian calon terpilih sampai H-1 sebelum 1 Oktober," kata anggota KPU I Gusti Putu Artha.***
Nasional- KPU Dicurigai
25/05/2009 10:45 wib - Nasional Aktual
KPU Dicurigai Main Mata dengan Caleg
Jakarta, CyberNews. Pengamat politik Arbi Sanit mencurigai Komisi Pemilihan Umum main mata dengan oknum calon anggota legislatif tertentu sehingga melakukan pertemuan tertutup dengan saksi partai. "Kemungkinan ada tekanan atau main mata terhadap KPU dari oknum caleg yang mendapat porsi," katanya ketika dimintai tanggapan di Jakarta, Senin (25/5).
Rapat pleno KPU untuk menetapkan calon anggota DPR 2009 terpilih, Minggu (24/5) diskors sekitar satu jam karena adanya tuntutan saksi partai agar KPU membuka forum penjelasan mekanisme penetapan calon yang berhak menduduki kursi hasil penghitungan tahap ketiga. "Sejarah KPU main mata tidak pernah habis," tegasnya.
Dia menilai KPU menempuh mekanisme tersebut kemungkinan karena terpengaruh pemain yang dapat untung. "Saya mendengar ada oknum caleg yang memiliki jabatan politik tertentu diuntungkan dengan mekanisme tersebut," ujarnya.
KPU, menurut dia, menunjukkan ketidaktegasan dalam menegakkan ketentuan undang-undang. "Tak fair. Masak KPU bisa melakukan negosiasi yang sebenarnya melanggar ketentuan," katanya.
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, forum tersebut dilaksanakan untuk menyamakan persepsi tentang penetapan calon terpilih terutama calon yang akan mengisi kursi hasil penghitungan tahap ketiga.
(Ant /CN05)
Selasa, 19 Mei 2009
Nasional- Kompas
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Abdul Hafiz Anshary (tengah) menerima berkas hasil pemeriksaan capres dan cawapres dari Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD), Brigjen TNI Supriyantoro (kiri) disaksikan oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Fahmi Idris di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Rabu, 20 Mei 2009 | 00:07 WIB
KPU: Semua Capres Dan Cawapres Lolos Tes Kesehatan
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa tiga pasang capres dan cawapres lolos tes kesehatan serta memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan Anggota KPU Syamsul Bahri, seusai rapat pleno tentang hasil tes kesehatan capres dan cawapres, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (19/5) malam.
"Calon mempunyai kemampuan kesehatan jasmani dan rohani untuk melaksanakan kegiatan tugas-tugas Wakil Presiden dan Presiden. Keenamnya memenuhi syarat untuk ditinjau sebagai capres dan cawapres," kata Syamsul. Tes kesehatan ini merupakan salah satu syarat pendaftaran capres dan cawapres.
Setelah menerima berkas hasil tes kesehatan dari tim dokter pemeriksa, KPU segera menggelar rapat pleno dan selesai sekitar pukul 22.00. Lebih jauh Syamsul berharap, tiga pasangan calon tersebut segera melengkapi syarat-syarat pendaftaran balon capres dan cawapres lainnya. "Mudah-mudahan syarat lain bisa dipenuhi," ujarnya.
Selasa, 19 Mei 2009 | 21:56 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Dokter Pemeriksa tes kesehatan tiga pasangan capres dan cawapres secara resmi menyerahkan berkas hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyerahan berkas tersebut dilakukan oleh Kepala RSPAD Supriyantono kepada Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, di Media Center KPU, Jakarta, Selasa (19/5) malam.
Berkas yang dimasukkan dalam amplop berwarna coklat tersebut diserahkan setelah tim dokter pemeriksa melakukan pertemuan dengan KPU selama 90 menit. "Di dalam amplop ini ada 6 hasil pemeriksaan. Karena ada 3 pasang calon yang telah diperiksa," kata Hafiz yang mengenakan batik berwarna coklat.
Hafiz menuturkan, penunjukan RSPAD untuk melaksanakan tes kesehatan capres dan cawapres didasarkan atas penilaian dan rekomendasi dari tim Ikatan Dokter Indonesia (IDI). RSPAD dinilai memenuhi syarat karena memiliki sarana dan prasarana yang cukup dan representatif untuk melakukan pemeriksaan.
"Ini pemeriksaan bahasanya tes untuk melihat apakah calon mampu melaksanakan tugas-tugas kepresidenan selama 5 tahun yang akan datang," ujarnya. Tes kesehatan merupakan salah satu syarat bagi pasangan capres dan cawapres yang akan maju sesuai undang-undang pemilihan umum.
Selasa, 19 Mei 2009 | 11:07 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary berharap hasil tes kesehatan capres dan cawapres dapat diumumkan kepada publik. Terkait hal ini, KPU akan mengambil keputusan dalam rapat pleno yang digelar KPU, Selasa (19/5) pagi ini.
"Tergantung pleno nanti. Tetapi bagusnya diumumkan," kata Hafiz, ketika ditemui sebelum rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta, Selasa. Menurut rencana, tim dokter dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto akan menyerahkan laporan hasil tes kesehatan tiga pasangan capres dan cawapres ke KPU hari ini.
Sebelumnya, tiga pasang capres dan cawapres telah menjalani tes kesehatan pada 17-18 Mei 2009. Pemeriksaan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto. Ketiga pasangan tersebut menjalani 20 hal pemeriksaan.
LINTAS MURIA
Woro woro
Sidang MK Digelar Hari Ini
BLORA - Sidang gugatan perolehan suara pemilihan umum legislatif yang diajukan PDI-P Blora akan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu (20/5)ini. Kemarin, rombongan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora berangkat ke Jakarta guna menghadiri sidang tersebut.
Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) Blora juga menugasi seorang anggotanya mengikuti sidang. Hal yang sama dilakukan pula DPC PDI-P Blora. ‘’Kami sudah sampai di Jakarta. Rencananya besok (hari ini-Red) sidang gugatan PDI-P untuk wilayah Jateng termasuk Blora akan digelar di MK,’’ ujar Ketua KPU Blora Moesafa, kemarin.
Dia mengemukakan, dirinya datang ke Jakarta didampingi dua anggota KPU lainnya, Arifin Hilmi dan Ahmad Zaki. Dia mengungkapkan, sejumlah berkas yang bisa dijadikan barang bukti di persidangan seperti plano dan dokumen penghitungan suara juga dibawa serta. Namun, Moesafa enggan berandai-andai apakah dengan bukti yang dibawa membuahkan hasil keputusan sidang menguntungkan KPU atau memenangkan pihak penggugat. (H18-54)
NASIONAL
KPU Hari Ini Umumkan Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres
Tiga pasangan capres-cawapres telah menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto. Namun, hasil tes tersebut baru diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini. Menurut anggota KPU Syamsulbahri, pihaknya masih menunggu laporan tim dokter yang berjumlah 43 orang.
Setelah itu, KPU menggelar rapat pleno untuk menetapkan kelulusan tes kesehatan para capres/cawapres. ''Hasilnya kami umumkan besok (hari ini, Red),'' kata Syamsul saat mendampingi pasangan SBY-Boediono di RSPAD Gatot Soebroto kemarin.
Kemarin memang giliran SBY dan Boediono yang menjalani tes kesehatan. Keduanya memulai tes pukul 07.30 dan baru berakhir pukul 14.30. ''Mudah-mudahan lulus,'' ujar SBY setelah menjalani tes.
SBY mengakui, tes kesehatan kali ini cukup berat. Pemeriksaan yang dilakukan tim dokter sangat teliti dan mendalam, terutama dalam pemeriksaan jiwa. ''Kami yakin tim dokter sangat kredibel dan profesional," ujar SBY.
Menurut SBY, tes kesehatan sangat diperlukan. ''Mengapa seorang pemimpin, apalagi pada tingkat puncak, yang mesti mengambil keputusan, menetapkan kebijakan, mencari solusi, bertindak cepat dan tepat, termasuk dalam keadaan darurat, harus sehat badannya dan juga sehat jiwanya,'' kata SBY.
Sementara itu, Ketua IDI Fahmi Idris menyatakan, pihaknya menjamin kerahasiaan hasil tes kesehatan para capres/cawapres. Hasil tersebut hanya diserahkan ke KPU sebagai lembaga yang berwenang menetapkan kelulusan kesehatan capres/cawapres. ''Sesuai UU praktik kedokteran, hasil pemeriksaan itu rahasia medik. Itu hak yang punya badan,'' jelasnya.
Fahmi juga menjamin tim dokter bekerja sangat serius. Buktinya, dikerahkan 43 dokter, yang terdiri atas 29 dokter IDI dan 14 dokter RSPAD. ''Ada 13 spesialisasi yang terlibat, masing-masing spesialisasi 3 orang. Ditambah ketua tim, wakil ketua tim, dan sekretaris,'' jelasnya.
Ada 10 kriteria yang diperiksa. Yakni, kesehatan jiwa serta kesehatan fisik yang terdiri atas sembilan item. Mulai sistem saraf, mata, THT, paru-paru, jantung dan pembuluh darah, saluran pencernaan, hati, urologi, dan alat gerak, dan ada tidaknya kanker ganas. (tom/iro)
Harian Jawapos
KPK Mulai Klarifikasi Laporan Kekayaan Capres-Cawapres
Hari Ini Sebar Tiga Tim Ke Rumah SBY, JK, dan Mega
JAKARTA - Siapa calon presiden (capres) yang paling kaya? Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jusuf Kalla (JK), atau Megawati Soekarnoputri (Mega)? Jawabannya masih belum bisa ditentukan sekarang. Saat ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) baru mulai mengklarifikasi laporan kekayaan para capres-cawapres yang sudah diserahkan.
''Mulai besok (hari ini) kami akan melakukan klarifikasi kekayaan kepada para capres," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di gedung KPK kemarin (18/5).
Proses klarifikasi itu akan dilakukan tim KPK. Tim beranggota tiga hingga lima orang bakal meluncur ke rumah JK sekitar pukul 9 pagi ini. Tim yang lain bakal bergerak ke rumah SBY di Cikeas Bogor, sekitar pukul 10.00. Di waktu yang bersamaan ada tim lain yang bertandang ke rumah capres Megawati.
Klarifikasi itu, kata Haryono, berupa tanya jawab. "Apabila masyarakat memberikan masukan, juga akan kami tanyakan kepada yang bersangkutan," ujarnya. Misalnya, soal tanah. Apakah yang dicantumkan di lembaran negara yang sudah diserahkan ke KPK itu harga saat membeli atau harga penjualan. "Tentu juga nilai jual objek pajaknya (NJPO)," ungkapnya. Demikian halnya dengan sumber kekayaan lainnya, semacam logam mulia.
Untuk para calon wakil presiden, klarifikasi dilakukan besok (20/5).
Haryono mengungkapkan, pelaporan kekayaan tersebut tidak menemui ganjalan hingga saat ini. Sampai kemarin, KPK telah menerima laporan kekayaan dari tiga capres dan dua cawapres. Hanya Wiranto yang belum melapor. Namun, KPK telah mendapatkan kontak akan dilakukan kemarin.
Pelaporan kekayaan tersebut diamanatkan UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, pasal 5 huruf F. Dinyatakan, salah satu persyaratan capres dan Wapres adalah telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
Pasal 14 ayat 1 huruf d menyatakan pendaftaran bakal pasangan calon dilengkapi dengan persyaratan. Salah satunya surat tanda terima atau bukti penyampaian pelaporan harta kekayaan pribadi kepada KPK.
Sebenarnya, para capres atau cawapres yang pernah menjabat penyelenggara negara pernah melaporkan kekayaannya. Ini terekam dari data clearing house KPK yang membeberkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).
SBY, misalnya, dua tahun lalu melaporkan harta kekayaannya. Total harta kekayaan orang nomor satu Indonesia itu Rp 7,1 miliar.
Rinciannya, harta tidak bergerak senilai Rp 2,9 miliar. Itu, antara lain, berupa enam bidang tanah dan bangunan. Harta bergerak (alat transportasi) senilai Rp 509 juta.
SBY juga memiliki harta tidak bergerak lain. Mayoritas adalah logam mulia, senilai Rp 151 juta. Sebagian besar kekayaan orang nomor satu tersebut berasal dari giro senilai Rp 3,4 miliar.
Saat ini, kekayaan SBY diperkirakan bertambah. Saat mengembalikan formulir harta kekayaan Jumat pekan lalu (15/5), utusan SBY tak bersedia membeberkan harta kekayaan yang baru bosnya itu. "Nantilah, belum diklarifikasi," katanya, berusaha menghindar.
Demikian halnya dengan JK.Total harta Wapres itu yang dilaporkan dua tahun lalu Rp 253,9 miliar. Rinciannya, harta tak bergerak sejumlah Rp 80 miliar. Ini terdiri atas 50 bidang tanah dan bangunan. Harta bergerak (alat transportasi) senilai Rp 300 juta. Pundi-pundi kekayaan JK paling banyak berupa surat berharga sejumlah Rp 172 miliar. Meski demikian, JK juga memiliki hutang sejumlah Rp 2 miliar.
Boediono juga pernah melaporkan kekayaan saat menjabat Gubernur BI. Total harta kekayaan yang dilaporkan setahun lalu itu, sejumlah Rp 18,6 miliar.
Rinciannya, harta tidak bergerak senilai Rp 5,8 miliar (6 bidang tanah), alat transportasi Rp 512 juta; surat berharga Rp 606 juta dan giro senilai Rp 11,5 miliar.(baca
Kemarin, laporan kekayaan juga datang dari Cawapres Prabowo Subianto. Prabowo mengembalikan isian daftar kekayaan tersebut ke KPK melalui utusan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Menurut dia, total harta kekayaan cawapres yang digandeng Megawati itu senilai Rp 1.6 triliun sampai Rp 1.7 triliun. "Kekayaan tersebut berupa perusahaan dan saham," ucapnya kepada wartawan, kemarin.
Dia menyebutkan, kekayaan itu di antaranya, 27 perusahaan, terdiri dari perkebunan, pertambangan, peternakan, 10 mobil dan kuda. Di samping itu, ada dana tunai senilai Rp 28 miliar.
Bagaimana dengan pengumuman kepada publik ? ''Kami akan mengoordinasikan terlebih dahulu kepada KPU. Belum ada kepastian dulu," tandas Haryono.
Di tempat terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan tim kampanye pasangan bakal capres dan cawapres melaporkan saldo awal kampanye. Penyerahan saldo awal itu dilakukan menjelang pelaksanaan kampanye pilpres. Hal tersebut disampaikan anggota KPU Syamsulbahri kemarin (18/5).
"Saldo awal itu diserahkan sebelum masa kampanye," kata Syamsul. Dia mengatakan, item yang diserahkan dalam berkas pendaftaran bakal capres dan cawapres ketika mendaftar di KPU Sabtu lalu (16/5) baru menyebut nomor rekening kampanye, tanpa menjelaskan nominal saldo awalnya.
Seperti halnya kampanye pemilu legislatif, laporan saldo awal pada tahap pilpres diperlukan agar KPU bisa mengaudit dana kampanye pasangan capres-cawapres. Pada kampanye pileg, KPU bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan audit tersebut.
Meski demikian, Syamsul tidak mengetahui persis kapan saldo awal itu harus diserahkan. "Yang pasti, sebelum kampanye," katanya. Meski begitu, merunut pasal 99 ayat 1 UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden, laporan penerimaan dana kampanye disampaikan selambat-lambatnya disampaikan satu hari sebelum masa kampanye. Kampanye pilpres putaran pertama digelar pada 13 Juni sampai 4 Juli 2009.
Untuk sumbangan kepada pasangan calon, UU Pilpres juga telah memberikan batasan. Pasal 96 UU Pilpres menyatakan, untuk perseorangan, dibatasi maksimal Rp 1 miliar. Sementara untuk korporat, dibatasi maksimal Rp 5 miliar. Ketentuan itu sama dengan batasan sumbangan kampanye pemilu legislatif lalu.
Donasi itu juga wajib menyertakan identitas penyumbang. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan dari dana asing dalam bentuk apa pun. Sumbangan dari Badan Usaha Milik Negara maupun daerah juga diharamkan. Begitu pula sumbangan yang diduga dipakai untuk menyamarkan hasil tindak pidana. (git/bay/kum)


