TES KESEHATAN CABUP & CAWABUP

25 Maret 2010 | 20:22 wib | Daerah

Hasil Tes Kesehatan Pasangan Calon tidak Diumumkan

Blora, CyberNews. Pokja Pencalonan KPU Blora, Achmad Zakki memastikan hasil tes kesehatan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak diumumkan secara terbuka.

Menurutnya tidak ada aturan hukum yang memerintahkan KPU wajib mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut. "Kami melakukan tugas dan pekerjaan berdasarkan aturan hukum yang ada. Tidak ada kewajiban bagi kami mengumumkan hasil tes kesehatan itu," ujarnya Kamis (25/3). 

Seluruh bakal pasangan calon sebelumnya telah mengikuti pemeriksaan kesehatan di rumah sakit DR R Soetijono Blora, Selasa (23/3). Yakni pasangan Djoko Nugroho-Abu Nafi, RM Yudhi Sancoyo-Hestu Bagiyo Sunjoyo serta pasangan HM Warsit-Lusiana Marianingsih.

Pemeriksaan kesehatan menyeluruh itu merupakan syarat bagi bakal pasangan calon mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemeriksaan kesehatan dilakukan sejumlah dokter spesialis yang diminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Blora.

Diantaranya dokter spesialis mata, syaraf, patologi klinik, penyakit dalam, jiwa, bedah, dan spesialis obgyn. Sementara untuk pemeriksaan pap smear bagi bakal calon wakil bupati perempuan dilakukan di rumah sakit Islam Solo. 

Menurut Zakki, berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan, hasil pemeriksaan kesehatan itu akan diterima KPU pada hari Jumat (26/3) atau Sabtu (27/3).
( Abdul Muis / CN14 )

WALI Cabup & Cawabup PDIP

[ Sabtu, 20 Maret 2010 ]

PDIP Usung Wali

BLORA - Teka-teki siapa bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup) yang diusung PDIP Blora terjawab sudah. Kemarin (19/3) sore, pasangan Warsit dan Lusiana (Wali) resmi mendaftar ke KPUK setempat sebagai bacabup-bacawabup.

Pasangan ini maju ikut pilkada 3 Juni nanti setelah mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. Kedatangan Wali ke KPUK diantar Ketua DPC PDIP Blora Colber Mangara Tua dan Sekretaris DPC Rusdianto. Selain itu, ratusan santri juga para kiai ikut mengantar.

Dengan majunya Wali berarti sudah ada tiga pasangan yang siap meramaikan pesta demokrasi pilkada mendatang. Sebelumnya, pasangan Yudhi Sancoyo-Hestu Bagyo (Yes) yang diusung Golkar dan Djoko N-Abu Nafi (Kolbu) yang dijagokan Demokrat, PKB, PPP, Hanura, PPIB, PAN, dan PDP juga mendaftar.

Bakal majunya Wali sempat disimpan rapat pengurus DPC PDIP. Ketua DPC PDIP Blora Colbert Mangara Tua sebelumnya hanya mengambil formulir pendaftaran di KPUK. Namun, dia tidak menyebut siapa yang bakal dicalonkan. ''Untuk calon masih rahasia,'' katanya kemarin siang.

Namun, Warsit saat dihubungi sebelum mendaftar mengaku dirinya yang mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. Dia akan berpasangan dengan Lusiana, salah satu nama yang juga diusulkan DPC ke DPP PDIP untuk mendapat rekomendasi.

Pada pukul 16.45, Warsit yang mengenakan safari abu-abu didampingi Lusiana yang berbusana muslim. Keduanya berjalan di antara ratusan pendukungnya yang terus mengumandangkan salawat selama perjalanan. ''Ya hari ini kami resmi mendaftar,'' ujar Warsit.

Warsit adalah mantan ketua DPRD dua periode yang pernah menjabat sebagai ketua DPC PDIP Blora. Jabatan terakhir Warsit di PDIP akan ketua PAC Kradenan. Sedangkan Lusiana adalah wanita kelahiran Surakarta yang masih mempunyai darah ningrat. Dia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari PDIP melalui dapil Blora. Namun, Lusiana gagal melaju ke Senayan.

Tak hanya sejumlah anggota fraksi PDIP dan orang-orang dekat pasangan ini yang ikut mendampingi. Sejumlah kiai juga ikut berjalan kaki. Di antara barisan pendukung itu ada nama Sekretaris DPC PKB Mustain dan Solikin, koordinator 12 PAC PKB yang tidak mendukung calon dari PKB.

Solikin mengatakan, 12 dari 16 PAC PKB tetap mendukung calon dari PDIP. ''Sejak awal kami sudah komitmen untuk mendukung calon dari PDIP siapa pun. Kalau sekarang calonnya Pak Warsit ya kami mendukung Pak Warsit,'' katanya.

Seperti diberitakan, 12 PAC PKB yang menyatakan mendukung calon dari partai lain berasal dari Kradenan, Jati, Todanan, Japah, dan Jepon. Serta PAC Tunjungan, Kunduran, Kedungtuban, Sambong, Blora, Ngawen, dan Jiken.

Solikin yang juga ketua PAC PKB Kradenan itu mengatakan, 12 PAC tersebut menginginkan PKB koalisi dengan PDIP. Karena itu, PAC-PAC tersebut kurang sreg saat PKB memutuskan koalisi dengan PPP dan partai lain. ''Ini sudah komitmen kami,'' imbuhnya.

Sementara itu, sebelum Wali mendaftar, KPUK Blora sempat kedatangan seseorang yang mengaku akan mendaftarkan diri menjadi bacabup dan telah menjalin komunikasi dengan PDIP. Dia mengaku bernama Toenggoel Yoedhoyono, warga asli Kecamatan Cepu yang menjadi pengusaha di Jakarta. Pria berusia 61 tahun itu mengaku sebagai putra Soekirno, mantan bupati Blora pada era 1960-an.

''Bahkan, saya sudah dipanggil Ketua DPD PDIP Jateng Murdoko bersama Bu Sri Yuliani. Saya sendiri tidak menyangka,'' katanya saat ditemui di kantor KPUK.

Meski demikian, dia sampai kemarin belum tahu apakah dia akan menerima rekomendasi dari DPP PDIP atau tidak. Dia juga berharap segera ada jawaban. Sebab, Toenggoel mengaku sudah menyiapkan skenario lain andai rekomendasi dari DPP PDIP tidak jatuh ke tangannya.

Menurut dia, kedatangannya ke KPUK untuk meminta keterangan persyaratan apa saja yang harus dipenuhinya. ''Untuk konsultasi apa saja syaratnya. Yang jelas saya berniat untuk nyalon,'' ujarnya.

Jika tidak bisa lewat jalur PDIP, maka Toenggoel mengaku sudah mengumpulkan partai politik nonparlemen untuk mengusung dirinya. Karena itu, dia sempat menanyakan berapa jumlah dukungan yang memungkinkan untuk maju pilkada kepada KPUK.

Ketua Pokja Pencalonan KPUK Blora Achmad Zakki mengatakan, kalau Toenggoel mengambil formulir dan konsultasi dengan dirinya terkait syarat pencalonan. Zakki mengatakan, untuk bisa mencalonkan minimal harus memenuhi 15 persen suara dari total jumlah suara sah pada pemilu legislatif lalu. ''Ya sekitar 68.281 suara,'' tuturnya. (ono/yan)

 

[ Sabtu, 20 Maret 2010 ]

Anak Mantan Bupati Datangi KPUK Blora

BLORA - Pendaftaran bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup) Blora di KPUK berakhir tadi malam pukul 24.00. Hingga kemarin (19/3) sore, KPUK baru menerima dua pendaftar.

Keduanya, pasangan Yudhi Sancoyo-Hestu Bagyo (Yes) yang diusung Golkar dan Djoko N-Abu Nafi (Kolbu) yang dijagokan Demokrat, PKB, PPP, Hanura, PPIB, PAN, dan PDP.

Sementara PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak kedua di gedung DPRD setempat, belum mendaftarkan calonnya. Ketua DPC PDIP Blora Colbert Mangara Tua hanya mengambil formulir pendaftaran di KPUK. Namun, dia tidak menyebut siapa yang bakal dicalonkan. ''Untuk calon masih rahasia,'' katanya kemarin.

Rumor yang beredar, Colbert yang baru terpilih sebagai ketua DPC, bakal maju sebagai bacawabup. Dia akan berpasangan dengan Sri Yuliani. Namun, Warsit kemarin juga mengaku akan mendaftar ke KPUK. Mantan ketua DPRD Blora dua periode itu mengatakan bahwa dialah yang mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. Dia akan berpasangan dengan Lusiana, salah satu nama yang juga diusulkan DPC ke DPP PDIP untuk mendapat rekomendasi. Sampai berita ini ditulis kemarin sore, tanda-tanda pasangan ini datang ke KPUK belum terlihat.

''Kami memang menerima kabar seperti itu. Namun, sebelum ada bukti ada yang mendaftar ke sini, kami nyatakan kalau baru dua pasangan yang mendaftar,'' ujar Ketua KPUK Blora Moesafa.

Di tengah rumor banyaknya nama calon PDIP, kemarin KPUK Blora justru kedatangan seseorang yang mengaku akan mendaftarkan diri menjadi bacabup dan telah menjalin komunikasi dengan partai bermoncong putih tersebut. Dia mengaku bernama Toenggoel Yoedhoyono, warga asli Kecamatan Cepu yang menjadi pengusaha di Jakarta. Pria berusia 61 tahun itu mengaku sebagai putra Soekirno, mantan bupati Blora pada era 1960-an.

''Bahkan, saya sudah dipanggil Ketua DPD PDIP Jateng Murdoko bersama Bu Sri Yuliani. Saya sendiri tidak menyangka,'' katanya saat ditemui di kantor KPUK.

Meski demikian, dia sampai kemarin belum tahu apakah dia akan menerima rekomendasi dari DPP PDIP atau tidak. Dia juga berharap segera ada jawaban. Sebab, Toenggoel mengaku sudah menyiapkan skenario lain andai rekomendasi dari DPP PDIP tidak jatuh ke tangannya.

Menurut dia, kedatangannya ke KPUK untuk meminta keterangan persyaratan apa saja yang harus dipenuhinya. ''Untuk konsultasi apa saja syaratnya. Yang jelas saya berniat untuk nyalon,'' ujarnya.

Jika tidak bisa lewat jalur PDIP, maka Toenggoel sudah mengumpulkan partai politik nonparlemen untuk mengusung dirinya. Karena itu, dia sempat menanyakan berapa jumlah dukungan yang memungkinkan untuk maju pilkada kepada KPUK.

Ketua Pokja Pencalonan KPUK Blora Achmad Zakki mengatakan, kalau Toenggoel mengambil formulir dan konsultasi dengan dirinya terkait syarat pencalonan. Zakki mengatakan, untuk bisa mencalonkan minimal harus memenuhi 15 persen suara dari total jumlah suara sah pada pemilu legislatif lalu. ''Ya sekitar 68.281 suara,'' tuturnya.

Sementara itu, sejumlah partai politik yang belum memberikan dukungan pada calon yang sudah mendaftar, masih menunggu kepastian dari PDIP. PKS misalnya. Partai pemilik tiga kursi di DPRD ini mengatakan menunggu rekomendasi dari PDIP. ''Untuk sementara kami wait and see,'' ujar Seno Margo Utomo, humas DPD PKS Blora. (ono/yan)

Radar Bojonegoro - Calon Perorangan

Jum'at, 19 Februari 2010.

Penyerahan Dukungan 20 Februari
Bagi Calon Independen

BLORA - Penyerahan dukungan untuk bakal calon bupati dan wakil bupati dari jalur independen diumumkan kemarin (18/2). Pengumuman itu pajang di papan pengumuman di kantor KPUK Blora di Jalan Halmahera sampai hari ini (19/2). Sedangkan penyerahan dukungan untuk calon independen pada 20 Februari besok. ''Penyerahan mulai dilaksanakan pada jam 08.00 sampai 15.00,'' kata Ketua KPUK Blora Moesafa kemarin.

Dia mengatakan, dukungan yang harus dipenuhi bagi calon independen yang akan mencalonkan minimal 39.696 dukungan. Dukungan itu berupa tanda tangan yang disertai dengan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP). Sesuai aturan, kata dia, sebaran kecamatan asal dukungan harus 50 persen lebih. Jika di Blora ada 16 kecamatan,sebaran dukungan yang dibutuhkan minimal sembilan kecamatan. ''Jadi, dari sembilan kecamatan harus ada asal orang yang mendukung,'' tambahnya.

Agar lebih praktis, dukungan itu disusun dalam sebuah bendel. Dukungan itu selain di KPUK juga diserahkan ke Petugas Pemungutan Suara (PPS) asal pendukungnya. Sehingga semua PPS tempat pendukung calon independen memegang bukti dukungan itu. Karena itulah,KPUK membatasi penyerahan dukungan sampai pukul 15.00. ''Karena harus ke PPS-PPS, agar waktunya lebih longgar,'' tandasnya.

Ketua GP Ansor Blora itu menambahkan, saat ini memang ada sejumlah nama yang disebut-sebut akan mencalonkan melalui jalu indenpenden. Selain dari Kecamatan Blora, calon yang akan maju dengan jalur independen itu berasal dari Kecamatan Kedungtuban. Hanya, menurut Safa, itu baru sebatas kabar saja. Kepastiannya akan diketahui besok. ''Kita lihat saja besok (hari ini),'' tandasnya. (ono)

Suara Muria - KPU GANDENG IDI

16 Februari 2010 | 23:52 wib | Daerah

KPU Blora Kerjasama dengan IDI

Blora, CyberNews. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora menjalin kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon bupati dan calon wakil bupati. Kerjasama ditandatangani di ruang rapat Sekretariat Daerah (Setda) Blora, Selasa (16/2).

Ketua KPU, Moesafa, mengemukakan pasangan calon yang akan mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) harus memenuhi sejumlah persyaratan. Diantaranya sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. "Kami bekerjasama dengan IDI untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati," ujarnya, Selasa (16/2).

Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan secara lengkap. Tak hanya fisik, kesehatan psikologi atau kejiwaan juga akan diperiksa. Dia mengemukakan KPU menyerahkan sepenuhnya teknis pemeriksaan kesehatan kepada tim dokter yang dibentuk IDI. Menurutnya hasil pemeriksaan itu dilampirkan dalam berkas pendaftaran sebelum KPU menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti Pilkada.

Teknisnya nanti, pasangan bakal calon mendaftarkan diri ke KPU. Selanjutnya mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan yang telah disiapkan KPU. Setelah itu barulah dilakukan penetapan pasangan calon usai verifikasi seluruh berkas pendaftaran.

( Abdul Muis / CN14 )

LELANG UNTUK UMUM

Lelang Logistik Pilbup Terbuka untuk Umum

BLORA, SR- Tak lama lagi para pemilik CV yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa mulai bersaing merebutkan tender.

Hal ini karena pengadaan logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Blora dilakukan melalui lelang terbuka.

Namun, kapan lelang itu akan dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan jadwalnya.

Menurut Divisi Logistik KPU Blora, Arifin, Sejumlah logistik yang diperlukan dalam Pilkada diantaranya kartu pemilih, formulir, surat suara dan sejumlah perlengkapan saat pemungutan suara seperti bantalan surat suara, paku dan tinta.

Dari jenis-jenis logistik tersebut, beberapa diantaranya akan dilelang terbuka. Diantara kartu pemilih, formulir dan surat suara.

"Logistik yang pengadaannya melalui lelang itu didasarkan pada nominal atau berapa besar anggarannya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Arifin, Rabu (10/2).

Dia juga mengemukakan hingga kini anggaran untuk pengadaan logistik itu masih belum ditetapkan. Sebab, kebutuhan logistik antara lain mengacu pada jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Sesuai pentahapan Pilkada, penetapan DPT dilakukan 21 Februari. Setelah DPT ditetapkan, barulah bisa diketahui berapa kebutuhan pasti logistik Pilkada," tegas Arifin. (Roes)

Radar Bojonegoro - DPHP DIUMUMKAN

Selasa, 09 Februari 2010.

KPUK Mulai Umumkan DPHP

BLORA - Daftar pemilih sementara (DPS) sudah selesai diumumkan dan diberi tanggapan masyarakat. Karena itu, kemarin batas waktu terakhir KPUK Blora menyusun daftar pemilih hasil perbaikan (DPHP). Sama seperti DPS lalu, DPHP juga akan diumumkan kepada masyarakat. Hanya, waktu memberikan tanggapan dibatasi tiga hari saja.

Sedangkan DPS dulu sampai 21 hari. ''Sebab, dalam DPHP tanggapan yang dibutuhkan untuk penyempurnaan identitas pemilih saja,'' ujar ketua KPUK Blora Moesafa.

Dia mengatakan, tidak seperti DPS yang masih bisa berubah jumlah pemilihnya, dalam DPHP yang dimungkinkan hanya mengubah identitas calon pemilih. Misalnya nama, alamat dan lainnya yang menyangkut identitas.

Sedangkan, untuk menyangkut jumlah, dia mengaku tidak bisa mengubah lagi. Sehingga misalnya ada nama calon pemilih yang belum tercantum atau pemilih yang tidak memenuhi syarat untukdidaftar karena sudah meninggal,gila, atau pindah tetap tidak bisa ditambahkan atau dicoret. ''Kecuali nanti ada aturan khusus yang mengatur. Jadi, setelah DPHP ini tidak ada perubahan jumlah lagi,'' tambahnya.

Moesafa memastikan dari jumlah DPS yang sudah diumumkan, yakni 689.368 orang, yang terdiri atas laki-laki sebanyak 338.148 dan perempuan 351.220 dipastikan berubah. Sebab, saat itu banyak tanggapan dari masyarakat. Di antaranya adalah temuan masih banyak anggota TNI/Polri yang masuk dalam DPS.

Kemudian, ada juga orang yang sudah meninggal juga masuk. Selain itu, ditemukan juga banyak pemilih tanpa nomor induk kependudukan (NIK). Bahkan juga masih banyak warga yang memenuhi syarat menjadi pemilih namun belum terdaftar. ''Temuan itu sudah kita tindaklanjuti,'' katanya.

Untuk TNI/Polri yang masih masuk dalam DPS, orang yang sudah meninggal atau orang gila yang masuk DPS, nama-nama mereka dicoret dari DPS. (ono)

Jumlah TPS Pilbup 2010

Jelang Pilkada 2010

 

KPU Pastikan TPS bertambah

Mulai Rekruitmen Panwas

 

BLORA, SR - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Blora, memastikan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilkada) akan dilaksanakan sekitar bulan Juni 2010 mendatang. sehingga enam bulan sebelum pelaksanaan pilkada semua alat penyelenggara pilkada harus sudah terbentuk.

 

Ketua KPUK Blora Moesafa mengatakan, dalam waktu dekat ini, KPUK akan melakukan rekruitmen untuk Panitia Pengawas Pilkada serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

 

"Sebelum PPK dan PPS terbentuk, maka Panwas akan dibentuk dulu, paling lambat Desember PPK dan PPS sudah ada, untuk panwas sudah kami buka pendaftaran hingga 23 Oktober," ujar Moesafa, Rabu (30/9).

 

Untuk rekruitmen Panwas Pilkada, masyarakat harus mengambil formulir yang telah disediakan di KPUK Blora. Sesuai UU 22/2007 syarat untuk menjadi panwas minimal harus berumur 35 tahun. Sementara yang mendaftar di Panwas Kabupaten harus berijazah S-1, dan panwas keamatan minimal SLTA. Nantinya baik Panwas Kabupaten dan Kecamatan akan dipilih tiga orang.

 

”Bagi masyarakat yang akan mendaftar silahkan saja mendaftar,” lanjutnya.

 

Hingga, Kamis (14/10) nama-nama anggota panwas pileg dan pilpres ada yang sudah mengambil formulir. Nampaknya mereka akan kembali mendaftar untuk menjadi Panwas Pilgub. Sedangkan beberapa nama ditingkat kecamatan juga sudah ada yang mengambil.

 

Berbeda dengan saat pilihan legislatif (pileg) dan pilihan presiden (pilpres). KPUK akan menambah jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Dalam pilkada nanti akan disiapkan 1.800 TPS termasuk TPS khusus. Jumlah ini ada penambahan 127 TPS baru dari jumlah 1.673 TPS saat Pilpres 9 Juli lalu.

 

"Saat pilpres satu TPS maksimal 600 pemilih, kami rencanakan dalam pilkada antara 450-500 pemilih sehingga ada penambahan jumlah TPS," tambahnya.

 

Perbaikan

 

Wakil Ketua DPC PDIP Blora Bagong Sumarsono, meminta kepada KPUK agar dalam persiapan tahapan pilkada 2010 lebih serius dan benar-benar netral. Keseriusan itu terutama soal daftar pemilih tetap (DPT) harus dibenahi lagi, agar tidak ada persoalan yang cukup serius dikemudian hari.

 

”Untuk pilkada, KPU harus mampu membenahi persoalan DPT yang saat Pileg dan Pilpres amburadul,” ungkap Bagong.

 

Selain persoalan DPT, Bagong juga menginginkan agar proses rekapitulasi benar-benar jujur, dikarenakan saat pileg, rekapitulasi menjadi momok bagi partai karena ada perhitungan yang tidak jujur akibat dari kinerja panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang tidak netral.

 

”Saat rekruitmen PPK nanti, harus netral, anggota yang kemarin tidak jujur harus diganti seperti di tiga PPK yang perlu penyegaran, PPK Blora Kota, Bogorejo dan Banjarejo,” tandas Bagong berapi-api.

 

Sementara itu Ketua KPUK Blora Moesafa mengatakan, akan memperhatikan masukan dari DPRD dan parpol sehingga jalannya Pilbup dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya gugatan apapun. ”Soal DPT, akan dilakukan validasi lagi,” ujarnya. (Gie)