Jumlah TPS Pilbup 2010

Jelang Pilkada 2010

 

KPU Pastikan TPS bertambah

Mulai Rekruitmen Panwas

 

BLORA, SR - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Blora, memastikan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilkada) akan dilaksanakan sekitar bulan Juni 2010 mendatang. sehingga enam bulan sebelum pelaksanaan pilkada semua alat penyelenggara pilkada harus sudah terbentuk.

 

Ketua KPUK Blora Moesafa mengatakan, dalam waktu dekat ini, KPUK akan melakukan rekruitmen untuk Panitia Pengawas Pilkada serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

 

"Sebelum PPK dan PPS terbentuk, maka Panwas akan dibentuk dulu, paling lambat Desember PPK dan PPS sudah ada, untuk panwas sudah kami buka pendaftaran hingga 23 Oktober," ujar Moesafa, Rabu (30/9).

 

Untuk rekruitmen Panwas Pilkada, masyarakat harus mengambil formulir yang telah disediakan di KPUK Blora. Sesuai UU 22/2007 syarat untuk menjadi panwas minimal harus berumur 35 tahun. Sementara yang mendaftar di Panwas Kabupaten harus berijazah S-1, dan panwas keamatan minimal SLTA. Nantinya baik Panwas Kabupaten dan Kecamatan akan dipilih tiga orang.

 

”Bagi masyarakat yang akan mendaftar silahkan saja mendaftar,” lanjutnya.

 

Hingga, Kamis (14/10) nama-nama anggota panwas pileg dan pilpres ada yang sudah mengambil formulir. Nampaknya mereka akan kembali mendaftar untuk menjadi Panwas Pilgub. Sedangkan beberapa nama ditingkat kecamatan juga sudah ada yang mengambil.

 

Berbeda dengan saat pilihan legislatif (pileg) dan pilihan presiden (pilpres). KPUK akan menambah jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Dalam pilkada nanti akan disiapkan 1.800 TPS termasuk TPS khusus. Jumlah ini ada penambahan 127 TPS baru dari jumlah 1.673 TPS saat Pilpres 9 Juli lalu.

 

"Saat pilpres satu TPS maksimal 600 pemilih, kami rencanakan dalam pilkada antara 450-500 pemilih sehingga ada penambahan jumlah TPS," tambahnya.

 

Perbaikan

 

Wakil Ketua DPC PDIP Blora Bagong Sumarsono, meminta kepada KPUK agar dalam persiapan tahapan pilkada 2010 lebih serius dan benar-benar netral. Keseriusan itu terutama soal daftar pemilih tetap (DPT) harus dibenahi lagi, agar tidak ada persoalan yang cukup serius dikemudian hari.

 

”Untuk pilkada, KPU harus mampu membenahi persoalan DPT yang saat Pileg dan Pilpres amburadul,” ungkap Bagong.

 

Selain persoalan DPT, Bagong juga menginginkan agar proses rekapitulasi benar-benar jujur, dikarenakan saat pileg, rekapitulasi menjadi momok bagi partai karena ada perhitungan yang tidak jujur akibat dari kinerja panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang tidak netral.

 

”Saat rekruitmen PPK nanti, harus netral, anggota yang kemarin tidak jujur harus diganti seperti di tiga PPK yang perlu penyegaran, PPK Blora Kota, Bogorejo dan Banjarejo,” tandas Bagong berapi-api.

 

Sementara itu Ketua KPUK Blora Moesafa mengatakan, akan memperhatikan masukan dari DPRD dan parpol sehingga jalannya Pilbup dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya gugatan apapun. ”Soal DPT, akan dilakukan validasi lagi,” ujarnya. (Gie)

Radar Bojonegoro - KPU Gelar TES PANWAS

[ Minggu, 30 Agustus 2009 ]

KPUK Tetap Gelar Seleksi

Meski Panwaskab Minta Perpanjangan

BLORA - KPUK Blora memutuskan tetap melaksanakan rekrutmen calon anggota panitia pengawas kabupaten (panwaskab) untuk Pilkada 2010 mendatang.

Keputusan tersebut bertolak belakang dengan keinginan ketua panwaskab saat ini, Wahono yang meminta masa jabatannya diperpanjang hingga pelaksanaan Pilkada 2010.

Ketua KPUK Blora Moesafa menyatakan, keputusan untuk menggelar rekrutmen calon anggota panwaskab pilkada itu merupakan bentuk kepatuhan KPUK pada undang-undang (UU). Sebab, UU 22/2007 tentang penyelenggara pemilu mengamanatkan agar KPUK melaksanakan seleksi tersebut.

''Jika kami tidak melaksanakan rekrutmen, justru kami yang salah karena melanggar undang-undang,'' tegas Safa, panggilan akrabnya kepada Radar Bojonegoro kemarin.

Menurut Safa, permintaan perpanjangan masa jabatan anggota panwaskab saat ini kepada Bawaslu adalah hak mereka. Terkait kemungkinan bisa tidaknya perpanjangan itu dilakukan, dia mengaku belum tahu. Namun, dalam UU 22/2007 jelas menyebutkan bahwa proses rekrutmen calon anggota panwaskab dilakukan oleh KPUK.

Safa menyatakan, saat ini pihaknya telah melakukan persiapan guna rekrutmen calon anggota panwaskab tersebut. Salah satunya, menyiapkan bahan dan materi tes. ''Sesuai rencana, kami akan melaksanakan rekrutmen calon anggota panwaskab setelah adanya penetapan tahapan pilkada,'' kata ketua GP Ansor Blora ini.

Sesuai UU 22/2007, KPUK berwenang membuka pendaftaran bagi anggota panwas pilkada. Selanjutnya, mereka melakukan seleksi administrasi serta tes tulis. Dari hasil tes tulis itu nanti KPUK akan menjaring beberapa nama untuk direkomendasikan kepada Bawaslu pusat.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Panwaskab Wahono menyatakan telah mengajukan perpanjangan masa jabatan hingga usai pilkada 2010 mendatang. Sebab, masa jabatan panwaskab pileg dan pilpres bakal berakhir Desember nanti. Alasannya, perpanjangan itu diperlukan karena mepetnya waktu persiapan pilkada serta untuk penghematan anggaran. (dim)

Radar Bojonegoro - KPUK Blora Ke Nasional

[ Minggu, 09 Agustus 2009 ]

Data KPUK Blora Jadi Sampel Nasional

Pada Sidang Gugatan Pilpres di MK

BLORA - Dokumen pemutakhiran data pemilih yang dimiliki KPUK Blora menjadi sampel nasional. Yakni, sebagai barang bukti (BB) yang diajukan KPU pusat selaku pihak termohon dalam sidang gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPUK Blora Moesafa mengungkapkan, dokumen yang diajukan sebagai BB proses pemutakhiran data pemilih secara nasional itu diambil dari Desa Temengeng, Kecamatan Sambong. ''Ada beberapa dokumen tahapan pemutakhiran data pemilih yang kami lampirkan dalam BB itu,'' tutur Safa, panggilan akrabnya ketika dikonfirmasi kemarin.

Beberapa dokumen itu, lanjut Safa, antara lain hasil pemutakhiran di lapangan. Termasuk yang berisi coretan-coretan dari petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) karena terjadi perubahan data. Baik karena adanya pemilih ganda, meninggal dunia, pindah tempat tinggal maupun anggota TNI/Polri. Juga, daftar pemilih sementara (DPS) dan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.

Dokumen lain yang dilampirkan, kata dia, termasuk stiker yang ditempel PPDP di rumah-rumah warga yang penghuninya telah didaftar sebagai pemilih. Serta, dokumen DPS dan DPS hasil perubahan yang ditandatangani serta distempel ketua RT dan RW setempat. ''Dokumen terakhir yang kami lampirkan dalam BB dokumen pemutakhiran data pemilih itu adalah daftar pemilih tetap (DPT),'' jelasnya.

Sementara itu, menurut Safa, secara umum gugatan yang diajukan pasangan Mega-Prabowo di MK ada dua macam. Yakni, terkait proses rekapitulasi hasil pemungutan suara pilpres dan masalah DPT. Sedangkan pasangan JK-Wiranto hanya menyoal carut marutnya DPT. ''Untuk masalah DPT ada tiga kabupaten di Jawa Tengah yang disoal oleh pasangan Mega-Prabowo. Yakni, Kabupaten Batang, Kudus dan Salatiga,'' ungkapnya.

Terkait rekapitulasi hasil pemungutan suara di Jawa Tengah, total ada 31 kabupaten dan kota, termasuk Blora, yang dipersoalkan pasangan Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Dimana, mayoritas persoalan itu diakibatkan perbedaan hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh KPUK dan tim kampanye pasangan calon. (dim)

Tabloid asli Blora - PILBUP Blora 2010

Anggaran PILBUP Blora Rp 12 Milyar

BLORA, SR – Tugas baru KPU Blora sudah menunggu yakni tahapan awal persiapan Pilkada Blora 2010 yang akan datang. Komisi Pemilihan Umum Blora mulai disibukkan dengan kegiatan lainnya.

"Sekarang kami tengah menyusun rencana anggaran pilbup (pemilihan bupati) yang akan kami ajukan kepada Pemkab Blora," kata Ketua KPU Blora Moesafa Senin (20/7).

Safa menjelaskan, secara teknis pihaknya memiliki waktu persiapan kurang dari satu tahun. Untuk itu, meski sebagian tahapan pilpres belum rampung, pihaknya harus mulai mempersiapkan pilbup.

Ini dimaksudkan agar jangan sampai persiapan pilbup mepet seperti halnya pileg dan pilpres. Akibatnya, terjadi beberapa kendala teknis di lapangan.

Secara umum, lanjut dia, beban KPUK dalam pelaksanaan pilbup lebih berat daripada dengan pileg dan pilpres. Sebab, semua tahapan langsung dilakukan oleh KPUK. Termasuk pengadaan logistik.

"Sebab, dalam pileg dan pilpres, pengadaan logistik dilakukan oleh KPU pusat dan KPUD Provinsi,'' terangnya.

Karena semua tahapan kegiatan terfokus di KPUK, menurut Safa jumlah anggaran yang dibutuhkan relatif lebih besar ketimbang pileg dan pilpres.

Yang paling mencolok adalah adanya penambahan anggaran untuk pengadaan sejumlah logistik. Seperti, surat suara, salinan daftar pemilih tetap (DPT) tinta sidik jari serta beberapa logistik lainnya. Termasuk honor untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

Saat ditanya berapa anggaran yang diajukan? Safa mengaku belum tahu persis. Sebab, saat ini pihaknya tengah melakukan penghitungan item-item kegiatan serta kebutuhan logistik. Namun, dia memperkirakan jumlahnya berkisar Rp 12 miliar.

"Informasinya tahun ini sudah ada alokasi anggaran dari pemkab. Cuma, berapa besarannya kami belum tahu. Sedangkan kekurangannya direncanakan akan ditambah dari APBD tahun depan," tandas ketua Safa panggilan akrab ketua KPU Blora ini.(Roes)

Radar Bojonegoro - LOGISTIK PILPRES

[ Selasa, 28 Juli 2009 ]
Penarikan Logistik Pilpres Tuntas

BLORA - KPUK Blora telah menuntaskan penarikan logistik pemilu presiden (pilpres) kemarin (27/7). Dimana, seluruh logistik tersebut sebelumnya tersimpan di 16 panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kota Sate itu.

Anggota KPUK Divisi logistik Arifin mengatakan, penarikan logistik itu dilakukan secara bertahap mulai awal pekan lalu. Menurut dia, waktu penarikan bisa lebih singkat lantaran seluruh logistik bisa ditarik secara bersamaan. ''Karena tidak memerlukan verifikasi khusus sebagaimana distribusi, maka waktu yang dibutuhkan juga relative sedikit,'' ujar dia kemarin (27/7).

Menurut dia, hampir seluruh logistik yang digunakan dalam pemungutan suara pilpres 8 Juli lalu ditarik oleh KPUK. Sejumlah logistik itu antara lain, kotak dan bilik suara, surat suara terpakai dan tidak terpakai, templet serta beberapa jenis logistik lainnya. Kecuali logistik yang habis pakai. Seperti, spidol, tinta sidik jari serta salinan daftar pemilih tetap (DPT).

Selanjutnya, kata Arifin, logistik hasil penarikan itu disortir berdasarkan jenisnya. Yakni, surat suara terpakai dan tidak terpakai, templet dan kotak serta bilik suara. Khusus untuk kotak dan bilik suara, jelas dia, pihaknya memerintahkan para petugas untuk melakukan pelipatan. ''Hal ini dimaksudkan untuk efektifitas gudang penyimpanan. Sebab, kotak dan bilik suara itu barui dipakai lagi untuk pilkada tahun depan,'' jelasnya. (dim)

Radar Bojonegoro - PAW PDIP NGAMBANG

[ Minggu, 26 Juli 2009 ]
PDIP Belum Ajukan Pengganti Tomo

BLORA - Hingga kemarin (25/7) DPC PDIP Blora belum mengajukan usulan penggantian caleg DPRD setempat Hartomy ''Tomo'' Wibowo yang telah meninggal dunia. Ketua KPUK Blora Moesafa mengatakan, pihaknya saat ini hanya menunggu usulan dari PDIP.

''Saat pengajuan SK kepada gubernur melalui bupati, memang nama Pak Tomo masih tercantum. Karena saat itu beliau belum meninggal,'' ujar dia kepada wartawan koran ini.

Jika tidak ada pengajuan perubahan, menurut Safa, maka kemungkinan nama pria yang juga ketua DPC PDIP Blora itu bakal tetap tercantum dalam SK anggota DPRD periode 2009-2013. Dia menjelaskan, perubahan itu bisa dilakukan dengan surat pengajuan dari DPC PDIP setempat.

Selanjutnya, KPUK menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama bagian tata pemerintahan, bagian hukum Setkab Blora, panwaskab dan instansi terkait untuk membahas hal tersebut.

Dia menuturkan, sesuai SK KPU terkait tahapan pileg, pengajuan perubahan SK bisa dilakukan paling lambat 21 hari sebelum pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota DPRD baru nanti. Sementara, pengambilan sumpah janji anggota DPRD baru itu dilakukan maksimal 60 bulan sejak pelantikan anggota DPRD yang lama.

''Anggota DPRD yang lama dilantik pada 14 Agustus 2004. Tapi, kapan pelantikan anggota baru itu nanti bukan wewenang saya untuk menjawab. Sebab, tugas KPU sudah selesai sejak pengajuan SK kepada gubernur,'' katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Blora Joko Supratno saat dikonfirmasi melalui telepon kemarin sore mengatakan, pengajuan penggantian Tomo dimungkinkan dilakukan besok.

Alasannya, baru kemarin DPC PDIP Blora menerima kepastian siapa pengurus DPD PDIP Jateng yang ditunjuk menjadi Pj ketua DPC PDIP setempat. Padahal, untuk mengajukan penggantian caleg terpilih, harus ditandatangani ketua atau pj ketua DPC dan sekretaris.

''Yang ditunjuk menjadi Pj ketua DPC adalah Alwim Basri. Sebenarnya kami sudah siap, namun masih menunggu SK Pj Ketua DPC. Dan baru sore ini baru kami terima,'' katanya. (dim/ono)

Radar Bojonegoro - PILPRES

[ Jum'at, 10 Juli 2009 ]

Panwaskab Koreksi Data KPUK 

BLORA - Panwaskab Blora mengoreksi data yang dirilis KPUK setempat terkait pemilih dalam pilpres yang menggunakan KTP dan KK. Sebab, KPUK hanya menyatakan pemilih dengan KTP berjumlah 140 lebih, sementara data panwaskab menyebut ada 532 pemilih. ''Data kami valid berdasarkan laporan PPL. Masak hanya segitu yang diakui KPUK,'' ujar ketua Panwaskab Blora, Wahono kemarin.

Karena itu, dia meminta KPUK untuk mencatat dan merekap lagi data di lapangan. Sebab, menurut Wahono, jumlahnya memang 500 lebih. Jika data di KPUK menyebutkan pemilih yang menggunakan KTP kurang dari 200 orang, kata Wahono, KPUK dinilai lambat. Sebab, sehari setelah pilpres, panwaskab sudah punya data lengkap soal itu. 

Data yang dimiliki panwaskab menyebutkan, penduduk yang mencontreng menggunakan KTP terbanyak di Kecamatan Cepu yakni 135 orang. Selanjutnya, Kecamatan Blora 97 orang, Jepon 47 orang, Kedungtuban 37 orang, dan Kunduran 35 orang. 

Sementara ketua KPUK Blora Moesafa saat dikonfirmasi mengakui kalau belum semua data masuk. Dia menyebut, sampai kemarin siang baru delapan kecamatan yang melaporkan. Sehingga data yang dia pegang, pemilih yang menggunakan KTP hanya 198 orang. Kecamatan yang sudah melapor adalah Bogorejo, Jepon, Blora, Banjarejo, Ngawen, Tunjungan, Todanan, dan Kedungtuban. ''Kalau semua data sudah masuk, barangkali memang jumlahnya segitu,'' katanya. (ono)


[ Jum'at, 10 Juli 2009 ] 
Tim SBY - Boediono di Blora Akui Kalah dari Mega Pro 

Pasangan calon presiden (capres) Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto (Mega Pro) unggul di Blora. Kemenangan pasangan nomor urut satu itu berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan tim sukses SBY - Boediono dan Mega Pro, panwaskab, serta badan kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat (kesbangpollinmas) setempat. 

Sesuai penghitungan mereka, pasangan Mega Pro mampu meraih suara di atas 50 persen. Versi Kesbangpollinmas misalnya. Pasangan Mega Pro dinyatakan unggul di 14 dari 16 kecamatan di Blora. Sementara pasangan SBY - Boediono mendominasi di Kecamatan Blora dan Cepu. ''Ini data sementara sesuai perhitungan kami,'' ujar Kepala Badan Kesbangpollinmas Blora Bondan Sukarno kemarin (9/7).

Menurut dia, data itu berdasarkan laporan dari petugas yang disebar di lapangan. Bondan menyakini data yang dia peroleh nantinya hampir sama dengan data di KPUK yang tidak merilis data penghitungan cepat hasil pilpres. 

Dia menjelaskan, kemenangan suara pasangan SBY - Boediono di Kecamatan Blora hanya selisih sedikit dibandingkan Mega Pro. SBY - Boediono meraup 22.909 suara, sementara Mega Pro memeroleh 22.448 suara. Untuk Kecamatan Cepu, pasangan SBY - Boediono menang dengan 24.080 suara, disusul Mega Pro dengan 14.110 suara.

Berdasarkan data kesbangpollinmas, dari 686.630 hak pilih yang masuk DPT, hanya 456.925 suara yang sah. 

Sesuai rekap, Mega Pro mendapat suara 246.468 atau 53,94 persen. Disusul pasangan SBY - Boediono dengan 170.703 suara atau 37,36 persen dan pasangan JK - Wiranto meraih 39.754 atau 8,7 persen. ''Sekali lagi ini data sementara,'' tambahnya.

Sedangkan versi panwaskab, pasangan Mega Pro memeroleh 247.395 suara atau 54 persen. Dibuntuti pasangan SBY - Boediono dengan 170.531 suara atau 37 persen dan pasangan JK - Wiranto meraih 39.777 suara atau 9 persen.

Sementara itu, tim sukses pasangan SBY - Boediono dan Mega Pro juga merilis data yang berbeda. Joko Supratno, sekretaris tim pemenangan Mega Pro di Blora menyatakan, pihaknya menang dengan perolehan 247.084 suara atau 54,05 persen. Sedangkan SBY - Boediono meraih 171.125 atau 37,44 persen dan JK - Wiranto hanya 39.254 suara atau 8,59 persen. ''Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan para kader dan semua yang milih Mega Pro,'' katanya.

Versi tim sukses SBY - Boediono, pasangan Mega Pro meraih 163.228 suara atau 51,01 persen. Disusul pasangan SBY - Boediono dengan 129.659 suara atau 40,52 persen dan pasangan JK - Wiranto meraih 27.091 suara atau 8,47 persen.''Meski kami kalah, ini sesuai dengan target kami, yakni 40 persen,'' kata Bambang Susilo, ketua tim kampanye SBY - Boediono di Blora. Sementara tim kampanye pasangan JK - Wiranto belum merilis data hasil perhitungan yang mereka lakukan.

Bambang Susilo mengatakan, ada banyak faktor yang membuat SBY - Boediono kalah di Blora. Salah satunya, pasangan Mega Pro mempunyai tim sukses ketua DPRD dan JK - Wiranto didukung bupati setempat. ''Jadi, kita istilahnya diapit. Namun alhamdulillah kami masih mampu 40 persen. Kami mengakui kalah dan siap menerima sanksi,'' katanya didampingi salah satu tim kampanye nasional pasangan SBY - Boediono Gatot Nugroho dan sekretaris tim kampanye Sujad. (ono)

[ Rabu, 08 Juli 2009 ] 

Keliling Cek Kesiapan Pilpres 

BLORA - Bupati Blora Yudhi Sancoyo kemarin sore berkeliling kecamatan untuk mengecek kesiapan pilpres yang dilaksanakan hari ini. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan semua persiapan untuk menggelar pilpres sudah tersedia. ''Kalau misalnya masih ada yang kurang, bisa segera dipenuhi,'' ujar Kadinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Blora, Dwi Santoso kemarin. 

Kedatangan bupati ke daerah-daerah, kata dia, untuk melihat secara langsung kesiapan tersebut. Sehingga, bukan hanya menerima laporan saja. 

Hari ini, bupati Blora juga dijadwalkan akan berkeliling lagi bersama pejabat muspida lainnya. Bupati berharap pelaksanaan pilpres benar-benar aman dan tertib. ''Besok (hari ini, Red) mulai jam 10.00, akan langsung terjun ke lapangan,'' kata dia. 

Sementara, meski kemarin posisi logistik sudah sampai ke KPPS, namun masih ada keluhan dari tim sukses pasangan capres-cawapres ke panwaskab. Ketua Panwaskab Blora, Wahono mengaku menerima keluhan soal kotak suara. Dia menyebut, ada salah satu tim sukses yang meragukan isi kotak suara itu. Sebab, ketika dibawa sampai ke KPPS, kotak suara tersebut dalam posisi terkunci. Hanya, kunci yang mestinya tiga, ternyata hanya tinggal satu atau dua saja. ''Hal itu menurut tim sukses rawan,'' tuturnya. 

Divisi Logistik KPUK Blora Arifin mengatakan, tidak ada anggaran untuk pengadaan gembok baru sehingga gembok lama yang dipakai. Soal ada gembok yang anak kuncinya hilang, dia juga mengakui. Hanya, saat diserahkan ke PPK, PPS, dan KPPS, gembok di kotak suara dalam posisi tersegel. ''Jadi, menurut kami tidak ada persoalan,'' tegasnya. (ono)

Lintas Muria - PERSIAPAN PILPRES

01 Juli 2009
Woro woro
PPK Dilibatkan dalam Pengepakan Logistik

BLORA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk mengemas (mengepak) logistik pemilu presiden (pilpres).

Pelibatan itu bertujuan agar tidak ada kekeliruan jumlah ataupun distribusi logistik di setiap TPS. Anggota KPU yang membidangi logistik, Arifin mengemukakan, mulai kemarin pihaknya mendistribusikan logistik pilpres ke tujuh kecamatan.

Yakni Kecamatan Jati, Kedungtuban, Kunduran, Todanan, Jiken, Bogorejo, dan Banjarejo. Menurutnya, logistik yang didistribusikan tersebut sebelumnya telah dipak oleh anggota dan sekretariat PPK kecamatan masing-masing.

“Setelah pengepakan selesai, logistik seperti surat suara, formulir, dan alat perlengkapan pemilu yang ditempatkan dalam kotak suara itu langsung dikirim ke kecamatan,” ujarnya, kemarin. Arifin mengatakan, dilibatkannya PPK dalam pengemasan logistik adalah sebagai tindak lanjut instruksi KPU pusat.

Menurutnya, pada pemilu legislatif (pileg) beberapa waktu lalu, pengepakan oleh PPK dilakukan di kecamatan, sedangkan pada pilpres kali ini, pengepakan dipusatkan di kabupaten dengan melibatkan PPK.

“Perbedaannya hanya di tempat pengepakan saja. Kami menyakini tidak akan ada kekeliruan distribusi karena sebelumnya telah di-setting sedemikian rupa,” tandasnya. (H18-71)

Lintas Muria - BERI PRIORITAS PENYANDANG CACAT

Lintas Muria
29 Juni 2009
Disediakan Surat Suara Pemilih Tunanetra
BLORA - Pemilih yang mempunyai keterbatasan penglihatan (tunanetra) tetap dapat menyalurkan hak politiknya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009 mendatang. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan surat suara untuk pemilih tersebut. Namun, hingga kemarin kertas berbentuk seperti surat suara yang seluruh tulisannya huruf braille itu belum sampai di Blora. 

Ketua KPU Blora Moesafa mengemukakan, satu per satu logistik pilpres telah diterimanya. Diawali dengan kedatangan logistik kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS) seperti karet dan spidol. Disusul surat suara, formulir, dan segel. ’’Logistik yang belum datang tinggal alat bantu tunanetra,’’ ujar Moesafa, kemarin. 

Dia menyebutkan, jumlah surat suara braille yang ditunggunya itu 1.673 buah. Penggunaan logistik untuk tunanetra itu tidak hanya dalam pilpres kali ini saja tetapi juga pada pemilu-pemilu sebelumnya, seperti pemilu legislatif belum lama ini. 
Didistribusikan ke PPK

Moesafa yang juga alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengemukakan mulai pekan ini semua logistik yang telah diterima akan di-packing. Logistik tersebut selanjutnya akan didistribusikan ke semua panitia pemilihan kecamatan (PPK).  
’’Jadwal untuk besok tujuh PPK dua sift. Pagi pukul 09.00 empat PPK dan sore pukul 15.00 tiga PPK,’’ tandasnya. 

Anggota KPU Blora Bidang Logistik Arifin, mengungkapkan, kotak suara yang dipakai untuk packing logistik pemilu telah disiapkan dan dijamin tidak kurang. 
Kotak suara tersebut sebelumnya telah diperiksa petugas dari sekretariat KPU. Menurut Arifin, kotak suara yang digunakan itu adalah bekas kotak suara dalam pemilu-pemilu sebelumnya, jumlahnya sesuai dengan banyaknya TPS, yaitu 1.673 buah. 

Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan kotak suara dalam pemilu legislatif, yaitu 9.888 buah, yang dipakai pada 2.472 TPS.
Dia mengungkapkan, tinta spidol yang dipakai dalam pencentangan surat suara berwarna merah. Sementara itu, spidol berwarna hitam untuk pengisian formulir-formulir di TPS. ’’Warna spidol itu juga pernah digunakan dalam pemilu legislatif,’’ tambahnya. (H18-69)

Lintas Muria - CUKUP SEKALI

Lintas Muria
26 Juni 2009
Cukup Centang Satu Kali
BLORA - Surat suara pemilu presiden (pilpres) dianggap sah jika telah ditandatangani Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, bentuk pemberian tanda adalah dengan centang atau sebutan lain. Centang itu pun hanya satu kali. Yakni pada nomor urut atau foto atau nama salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden pada kolom yang tersedia. 

Penekanan centang cukup satu kali tersebut disampaikan anggota KPU Blora, Siti Ruhayatin, dalam sosialisasi pilpres di gedung DPRD, kemarin (25/6). Sosialisasi diikuti para kepala desa (kades), kepala urusan (kaur), pejabat Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan Muspida serta dinas dan instansi. 

“Sudut tanda centang pada nomor urut atau foto atau nama salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden melewati garis kolom tetap dinyatakan sah,” ujarnya. 

Untuk memberikan gambaran sah tidaknya centang tersebut, Siti Ruhayatin menunjukkan contoh surat suara pilpres, meski dalam buku panduan sosialisasi materi itu telah ada. 

Dalam sosialisasi tersebut, KPU Blora juga memaparkan larangan dalam kampanye. Itu dilakukan karena peserta sosiasilasi adalah para PNS, anggota TNI dan Polri serta kades. Menurutnya, larangan dalam kampanye antara lain menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Kampanye dilarang mengikutsertakan antara lain PNS, anggota TNI/Polri, kepala desa dan perangkat desa. “Panwas Pemilu akan mengawasi siapa saja peserta kampanye. Kalau larangan kampanye dilanggar, tentu ada sanksinya,” tandasnya. 

Selain tata cara pemungutan suara dan kampanye, dalam sosialisasi tersebut KPU juga membagikan visi dan misi serta program calon presiden-wakil presiden kepada para peserta. Visi dan misi dalam bentuk buku itu pun menjadi bahan pembicaraan dan diskusi menarik bagi sejumlah peserta saat sosialisasi. (H18-71)

Lintas Muria - KEPUTUSAN MK terkai SENGKETA PEMILU

22 Juni 2009
Woro Woro
Hasil Pemilu Legislatif Tak Berubah

BLORA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora tak perlu lagi memikirkan hasil pemilihan umum (pemilu) legislatif. Lembaga yang diketuai Moesafa itu kini bisa lebih fokus melaksanakan tugas pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres.  

Itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya terhadap perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Daerah Pemilihan IV Blora. 

Sidang dengan agenda putusan tersebut digelar MK, Jumat (19/6), di Jakarta. Implikasi dari putusan tersebut, hasil pemilu legislatif di Blora beberapa waktu lalu dipastikan tidak ada perubahan. ’’Putusan PHPU oleh MK memang seperti itu. MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,’’ ujar Ketua KPU Blora Moesafa, kemarin. 

Sebagaimana diberitakan, PDI-P Blora mendaftarkan gugatan ke MK. Gugatan yang disampaikan melalui DPP PDI-P di Jakarta itu diajukan karena partai tersebut menilai terdapat perbedaan jumlah suara antara hasil rekapitulasi KPU dan rekapitulasi internal partai.(H18-69)

Harian Nasional KC - Debat CAPRES

Debat Berikutnya, KPU Akan Geser Iklan
Jumat, 19 Juni 2009 | 13:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengevaluasi pelaksanaan debat capres pertama, menyusul adanya kritikan dari sejumlah pengamat terkait penayangan iklan di sela debat.

Menurut Anggota KPU I Gusti Putu Artha, pihaknya telah sepakat melakukan perbaikan penayangan iklan untuk debat berikutnya. Sebelumnya, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan SCTV untuk menggeser penayangan iklan di sela debat. Debat berikutnya, merupakan debat cawapres akan digelar di SCTV pada 23 Juni ini . Debat ini akan menghadirikan moderator Komarudin Hidayat dengan tema 'Pembangunan Jati Diri Bangsa'.

"Kami lakukan penyempurnaan, break commersial digeser. Kami sudah melakukan pembicaraan dengan pihak SCTV dan mereka setuju," kata Putu, saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (19/6).

Putu menjelaskan untuk debat berikutnya, jeda iklan tetap ditayangkan sebantak 6 kali. Namun, pengaturannya akan diubah. Nantinya, penayangan iklan dalam debat berikutnya akan diatur. Misalnya, kata Putu, saat sesi pertama, pemaparan visi misi masing-masing kandidat akan diselingi iklan.

"Calon pertama memaparkan visi misi terus iklan. Dilanjutkan calon kedua memaparkan visi misinya, terus iklan lagi. Begitu juga dengan calon ketiga," tutur Putu.

Untuk sesi kedua, ada tiga pertanyaan yang akan diberikan oleh moderator kepada masing-masing kandidat. Di sela sesi kedua ini, tidak ada jeda iklan. "Setelah semua pertanyaan selesai, baru jeda iklan. Kalau seperti kemarin kan satu pertanyaan jeda," ujarnya.

Demikian juga dengan sesi ketiga. Jeda iklan baru akan ditayangkan setelah sesi ketiga selesai dan sebelum closing statement dari kandidat. "Sebelum closing statement break," cetusnya.

Ia optimistis, pelaksanaan debat berikutnya akan lebih seru dibandingkan debat kemarin. Sebab, masing-masing cawapres mempunyai pandangan yang berbeda tentang konsep jati diri. "Saya percaya debat cawapres akan lebih seru karena kalau dlihat dari konteks jati diri, mereka akan mempunyai pendekatan yang berbeda," tegas Putu.

Harian Nasional JP - DEBAT CAPRES

[ Jum'at, 19 Juni 2009 ] 
Debat Antar Capres Kurang Menarik 
JAKARTA - Untuk sebuah tontonan, debat para capres yang tadi malam ditayangkan langsung tiga televisi swasta nasional kurang menarik alias membosankan. Selain penjelasan setiap capres terasa normatif, acara tersebut kurang mencerminkan debat. Acara itu lebih tepat disebut tanya jawab antara moderator yang dipercayakan kepada Rektor Universitas Paramadina Dr Anies Baswedan dan para kandidat.

Ketiga capres tadi malam datang di studio Trans7, Jl Tendean, Jakarta Selatan. Sesuai nomor urut, mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jusuf Kalla (JK). Mereka datang bersama anggota tim kampanye. Satu topik yang diangkat untuk menjadi bahan debat yang berlangsung 90 menit tersebut adalah: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM. 

Di bidang hukum, khususnya pemberantasan korupsi, debat itu tidak memunculkan optimisme. "Tidak terlihat harapan yang cerah dalam pemberantasan korupsi," kata Febri Diansyah, peneliti hukum Indonesian Corruption Watch (ICW). Hal itu tecermin dari tidak adanya terobosan jika pembahasan RUU Pengadilan Tipikor menemui jalan buntu. "Malah, ada calon yang mencampuradukkan UU Tipikor dengan UU Pengadilan Tipikor," sambungnya.

Dalam penilaian Febri, tidak ada satu capres pun yang menjelaskan adanya ancaman terhadap kinerja KPK jika pembahasan RUU Tipikor tidak kelar hingga Desember 2009. Begitu juga terkait masalah tindakan pencegahan, seperti pungli. "Mereka malah bicara masalah moral. Itu sangat mengambang," katanya.

Pendapat senada disampaikan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Muchtar. "Semuanya tidak menawarkan hal baru sehingga menunjukkan mereka pantas dipilih," ujarnya. Kata dia, jawaban yang meluncur dari ketiga capres relatif sama dan normatif.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menilai kualitas debat perdana yang dipertontonkan ketiga capres itu masih di bawah standar. Ketiganya, ungkap dia, lebih banyak bicara visi, tapi miskin agenda. ''Ketiga capres lebih banyak mengajukan list daftar keinginan. Tapi, kurang mengelaborasi aspek teknis dan langkah konkret untuk mencapai good governance,'' kata peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu.

Burhan juga menyesalkan, pertanyaan mengenai anggaran TNI dan alutsista, serta lumpur Lapindo yang tidak optimal dijelaskan oleh Megawati. Padahal, kedua pertanyaan itu bisa menjadi pintu masuk bagi Megawati untuk menembak kelemahan pemerintahan SBY dalam menangani kasus-kasus tersebut.

''Sayang, Megawati gagal memanfaatkan kesempatan emas itu untuk menunjukkan dirinya punya solusi jitu,'' kata Burhan. JK juga hampir sama. Seharusnya, tambah Burhan, JK bisa lebih agresif menjelaskan posisinya untuk membedakan dengan SBY. ''Padahal, untuk pertanyaan soal alutsista dan Lapindo jelas posisi SBY sangat defensif dan normatif,'' kata lulusan The Australian National University (ANU) itu.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga Hariyadi punya penilaian berbeda. Menurut dia, di antara ketiga capres yang tampil, SBY memiliki konsep yang lebih baik. Misalnya, bagaimana dia menyampaikan perlunya reformasi birokrasi untuk menciptakan good governance. ''Ini poin tersendiri bagi SBY. Konsepnya lebih jelas, lebih komprehensif,'' katanya. 

Meski materinya lebih baik, Hariyadi mencatat, ada beberapa kekurangan dalam penampilan SBY. Di antaranya, bicaranya terlalu normatif sehingga pemaparan visi tidak begitu detail.

Berbeda halnya dengan Megawati, yang lebih menyentuh masalah-masalah di permukaan. Karena itu, konsep yang dia paparkan belum bisa diketahui secara jelas. ''Banyak yang artifisial atau semu. Misalnya, pengurusan KTP,'' ucapnya.

Begitu juga, Jusuf Kalla (JK). Dalam debat capres tersebut, posisi ketua umum Partai Golkar itu bisa dibilang paling sulit. Paparan visinya kurang jelas. ''Visinya tidak jelas. Bahkan, terkesan mbulet. Hanya, Pak JK lebih bagus pada pe­negakan HAM. Bagaimana dia berjanji akan menuntaskan permasalahan HAM,'' terang Hariyadi.

Menurut dia, dalam debat capres tadi malam seharusnya Mega dan JK tampil maksimal. Artinya, keduanya harus menyampaikan visi yang lebih baik daripada pemerintahan sekarang yang dikomando SBY. 

Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Kedua capres itu justru lebih banyak bilang setuju dengan konsep yang dipaparkan SBY dalam debat tersebut.

Hariyadi menambahkan, jika harus memberikan nilai, dari paparan visi, SBY mendapatkan nilai terbaik dengan grade tiga. Sedangkan Megawati dan JK sama-sama mendapat nilai dua. ''Penilaian ini jika passing grade-nya 1 sampai 3,'' ujar Hariyadi. (fal/pri/aga/fid/kum)

Tabloid SR - Terkait PILEG,3 KADES DIBERHENTIKAN

Jadi DPRD, Tiga Kades Segera diberhentikan

BLORA, SR - Tak lama lagi 3 Kades akan segera diberhentikan dari jabatanya. Namun mereka diberhentaikan bukan karena kasus pidana, akan tetapi Karena ketiga Kades tersebut terpilih menjadi anggota DPRD pada pemilu legislatif (pileg) lalu.

Ketiga Kepala Desa (Kades) di wilayah Blora yakni, Sukirno Kades Prantaan Kecamatan Bogorejo, Joko Mugiyanto Kades Sitirejo Kecamatan Tunjungan dan Subroto Kades Kacangan Kecamatan Todanan.

''Pemberhentian itu memunggu pelantikan (anggota Dewan),'' ujar Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Riyanto Kamis (4/6) di sela-sela pisah kenal Dandim Blora.

Dia menyebutkan, sebelumnya, tiga kades itu mengajukan ijin cuti ke bupati karena menjadi caleg. Sehingga bupati kemudian memberikan surat pemberhentian sementara pada tiga Kades itu. Menurut dia, berhenti sementara dari jabatan kades dan mengundurkan diri sebagai perangkat desa merupakan konsekuensi yang harus dipilih para caleg.

Hal itu, lanjutnya, sesuai dengan surat edaran (SE) Menter Dalam Negeri nomor 140/2661/SJ bertanggal 2 September 2008. Isi dalam SE itu mengatur penonaktifan kades dan memberhentikan perangkat desa jika maju sebagai caleg dalam pemilihan umum (pemilu). ''Jadi, mereka (kades) sudah tahu aturan mainnya bagaimana,'' tambahnya. 

Tiga Kades itu, sesuai penetapan hasil pemilu oleh KPUK memang terpilih menjadi anggota dewan. Dua Kades berangkat dari Partai Demokrat yakni Sukirno yang berangkat dari daerah pemilihan satu mendapat suara 3.597 suara. Kemudian Joko Mugiyanto dari dapil empat meraup 5.031 suara. Sedangkan Subroto berangkat dari PDIP di dapil lima meraih dukungan 7.889 suara.

Aturan mengenai Kades dan perangkat desa yang menjadi caleg memang berbeda. Kalau Kades cukup mengajukan cuti dan diberi pemberhatian sementara selama mengikuti pileg. Kades yang tidak terpilih menjadi anggota DPRD akan menduduki jabatannya kembali sebagai kades.

Sedangkan perangkat desa harus mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin nyaleg. Karena sudah mengundurkan diri, kata mantan Camat Kedungtuban ini, yang bersangkutan tidak bisa lagi menjabat perangkat desa jika gagal menjadi anggota DPRD. ''Perangkat desa sudah berfikir matang ketika memutuskan menjadi caleg. Karena ada juga perangkat desa yang mundur dari caleg dan lebih memilih menjadi perangkat desa,'' terangnya.

Setelah proses di DPRD selesai, katanya, nanti pemkab yang memroses pemberhentian kades tersebut, dan pengisian kades yang baru. ''Yang jelas dalam waktu dekat ini proses itu akan dilaksanakan,'' tandasnya. (Roes)

Dua Kali Sidang MK Sengketa Pemilu Blora tunggu Vonis

BLORA, SR - Selangkah lagi kasus gugatan sengketa pemilu antara pemohon DPC PDIP Blora dengan termohon KPU pusat dan turut termohon KPUD Jawa Tengah dan KPUK Blora bakal tuntas. Sebab, masing-masing pihak telah menjalani dua kali sidang. Sehingga, sidang ketiga nanti diperkirakan bakal mengagendakan pembacaan putusan majelis hakim di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPUK Blora Moesafa mengatakan, pada sidang kedua yang dilaksanakan 27 Mei lalu memiliki dua agenda. Yakni, mendengarkan keterangan saksi dan pembuktian. ''Jadi, masing-masing pihak menyetorkan bukti rekapitulasi yang dimiliki,'' katanya Selasa (2/6) lalu.

Masing-masing pihak, lanjut Safa, tetap bersikukuh pada hasil rekap masing-masing. Yakni, pihak pemohon menggunakan hasil rekapitulasi yang dimiliki internal partai. Sementara, pihak termohon danturut termohon membeber hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten.

Menurut Safa, di penghujung sidang tersebut majelis hakim tidak menyebut kapan waktu sidang berikutnya. hal ini berbeda dengan saat sidang pertama 20 Mei lalu. Dimana, saat itu majelis hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 27 Mei. ''Kami hanya diberitahu bahwa pelaksanaan sidang berikutnya akan diinformasikan melalui telepon,'' jelas Safa.

Safa menambahkan, permohonan gugatan yang diajukan DPC PDIP Blora itu terkait perbedaan hasil rekapitulasi pemungutan suara di Daerah Pemilihan (dapil) IV. Khususnya di Kecamatan Banjarejo. Dimana, lanjut dia, terdapat selisih sekitar 30 suara antara hasil rekap yang dimiliki KPUK dan DPC PDIP setempat.

Berdasarkan klaim rekap yang dimiliki DPC PDIP itu, lanjut dia, mestinya PDIP mendapat tambahan satu kursi hasil suara sisa terakhir di dapil setempat. Sebaliknya, sesuai hasil rekap KPUK, kursi sisa terakhir di dapil tersebut menjadi milik PPDI. (Roes)

Larangan Lokasi Kampanye, Tunggu Pengesahan Bupati

BLORA, SR - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Blora telah menentukan lokasi yang boleh dan tidak digunakan untuk kampanye dan pesangan alat peraga pilpres. Penentuan itu dilakukan dalam rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan petugas keamananan dari Polres dan lembaga lainnya, seperti Panwaslu, Pol PP, Kantor Kesbangpollinmas serta instansi lainnya.

’’Kami ingin kesepakatan yang telah dicapai hari ini ditaati semua peserta pilpres,’’ ujar ketua KPUK Blora Moesafa, Jum’at (29/5)

Rapat digelar di ruangan rapat KPUK di Jalan Halmahera Blora. Hadir lengkap anggota KPUK selain Moesafa ada Sudarwanto, Arifin, Achmad Zakki dan Siti Ruhayatin. Sedangkan dari Polres di wakili Kasatintelkam AKP Suprajitno. Dari Pol PP hadir langsung Kepala Pol PP Slamet Wiryanto. Dari Panwaslu diwakili Kudnadi Saputro serta pejabat lainnya.

Menurut Moesafa, lokasi yang boleh dan tidak boleh dijadikan arena kampanye dalam pilpres ini, hampir sama dengan lokasi yang boleh dan tidak digunakan kampanye dan memasang alat peraga pada pileg lalu. Bahkan, untuk lokasi larangan ditambah rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Lokasi lainnya, seperti di tempat umum seperti Alun-Alun, lapangan golf serta lainnya tetap tidak boleh untuk kampanye.

Sedangkan untuk lokasi yang dilarang untuk memasang alat peraga juga sama, yakni di sepanjang jalan protokol, faslitas pemerintah, tempat pendidikan, tempat ibadah dan lainnya. Di gapura, lonceng pos kampling, tiang listrik dan pohon juga dilarang untuk dipasangi alat peraga. ’’Jika itu dilanggar, ada Panwaslu yang mengawasi,’’ tambahnya.

Kesepakatan itu, kata dia akan dikirimkan ke bupati untuk mendapatkan pengesahan. Sehingga, aturan larangan lokasi untuk kampanye dan alat peraga itu resmi dan legal. Menurut ketua GP Ansor Blora itu, secepatnya surat itu akan dikirimkan ke bupati.

Setelah mendapat pengesahan bupati, KPUK, lanjut, dia akan menyosiasilasikan aturan ke parpol atau tim sukses pasangan capres-cawapres. Sehingga, dia ada alasan lagi jika parpol atau tim sukses pasangan calon melakukan pelanggaran.

Dia mengatakan, untuk kali ini barangkali lebih ringan karena, parpol sudah tahu lokasi mana saja yang boleh dan tidak boleh untuk kampanye dan memasang alat peraga. Sehingga dia yakin akan lebih patuh dibanding pileg lalu. ’’Namun, tetap akan kita sosialiasikan,’’ tegasnya. (Gie)

Radar Bojonegoro - SK BUPATI BLORA

[ Senin, 15 Juni 2009 ]
Bupati Setujui Usulan KPUK
BLORA - Usulan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Blora terkait lokasi yang boleh dan tidak boleh dijadikan tempat kampanye disetujui bupati Yudhi Sancoyo.

Bupati sudah menurunkan surat keputusan bernomor 747 Tahun 2009. Dalam SK tersebut sudah menyebutkan lokasi mana saja yang tidak boleh dipasangi alat peraga kampanye.

Ketua Divisi Kampanye KPUK Blora Sudarwanto menyebutkan, lokasi yang boleh dan tidak boleh dijadikan arena kampanye dalam pilpres hampir sama dengan pileg lalu. Bahkan, untuk lokasi larangan ditambah rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Lokasi yang dilarang untuk memasang alat peraga di antaranya, sepanjang jalan protokol, fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, tempat ibadah, dan lainnya. Selain itu, gapura, lonceng pos kamling, tiang listrik, dan pohon juga dilarang untuk dipasangi alat peraga. ''Jika itu dilanggar, ada panwaskab yang mengawasi,'' katanya.

Kesepakatan itu, kata dia, diputuskan dalam rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan Polres panwaskab, Pol PP, Kantor Kesbangpollinmas serta instansi lainnya yang dilakukan KPUK beberapa waktu lalu. ''Kami ingin kesepakatan yang telah dicapai ini ditaati semua peserta pilpres,'' tandasnya.

KPUK sudah mulai menyosialisasikan SK baru tersebut ke parpol atau tim sukses pasangan capres-cawapres. Sehingga, kata dia, tidak ada alasan lagi jika parpol atau tim sukses pasangan calon melakukan pelanggaran. (ono)

Media Center KPU Pusat

Surat Suara Pilpres akan Selesai Tepat Waktu 

Jumat, 12 Juni 2009 04:51
Jakarta, Mediacenter.kpu.go.id--Untuk mengetahui dan melihat proses pencetakan surat suara Pilpres 2009, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Aziz dan Andi Nurpati meninjau pabrik PT Ganeca Exact (Cibitung) dan PT Dian Rakyat (Jakarta). 

Dalam jumpa pers di kedua pabrik tersebut, Aziz optimis bahwa tenggat waktu 15 hari dalam kontrak antara KPU dengan perusahan percetakan untuk proses pencetakan sekaligus distribusi surat suara dapat terealisasi.

“Kami mohon bantuan agar distribusi untuk daerah yang sulit terjangkau lebih didahulukan. Tanggal 23 Juni seluruh pekerjaan ini sudah selesai, sehingga ada tenggat waktu untuk mensortir dan mengganti jika ada kerusakan,” tambah Aziz.

Bukan hanya distribusi surat suara, tetapi juga formulir-formulir yang disediakan olej KPU provinsi. Pengirimannya harus sejalan dan sinkron dengan logistik yang dikirimkan oleh pusat. Dengan cara seperti itu KPU Provinsi bisa mendistribusikan dengan lebih terkontrol lagi. 

Untuk kelancaran, Aziz juga menambahkan monitoring dan pelaporan melalui jaringan-jaringan internet atau komunikasi lainnya pun harus terus dilakukan. Sistem pelaporan monitoring inipun telah disosialisasikan kepada KPU di daerah.

Senada dengan Aziz, Andi Nurpati mengatakan melihat proses dan kapasitas yang dimiliki oleh percetakan-percetakan, KPU yakin tenggat waktu akan dapat dipenuhi oleh semua perusahaan percetakan.

Direktur Utama PT Ganeca Exact Ketut Suardhana Linggih mengatakan sampai tanggal 10 Juni 2009 (malam) jumlah surat suara yang sudah tercetak adalah sebanyak 13.225.284 dari 40 juta surat suara yang ditargetkan. “Surat suara untuk Kalimantan sudah selesai dan sebagian sudah dikirim, saat ini surat suara untuk daerah Jawa Barat sedang dalam pencetakan,” kata Ketut.

Sedangkan Lukmanul Hakim Adam Direktur Marketing PT Dian Rakyat mengatakan, perusahaannya optimis bisa memenuhi target yang ditentukan KPU dengan kapasitas mesin yang mampu mencetak 3,6 juta surat suara per hari. “Besok pagi sudah mulai dilakukan pengiriman ke Bangka Belitung dan dijadwalkan pengiriman akan selesai sebelum tanggal 22 Juni atau 21 Juni,” tambah Lukman.***


Orasi 3 Pasangan Capres-Cawapres dalam Deklarasi Pemilu Damai 

Jumat, 12 Juni 2009 01:11 


Jakarta, mediacenter.kpu.go.id--Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009 yang memasuki tahapan kampanye dalam bentuk rapat umum telah dimulai. Untuk mensukseskan keseluruhan tahapan Pilpres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Deklarasi Pemilu Damai “Pemilu Dalam Persaudaraan”, di Jakarta.


Acara yang dihadiri oleh ketiga pasangan capres-cawapres tersebut ditandai dengan pengucapan deklarasi damai dan penandatanganan prasasti oleh ketiga pasangan capres-cawapres.


Dalam sambutannya Ketua KPU H.A. Hafiz Anshary mengatakan bahwa siapapun kelak yang akan menang, hendaknya pihak yang kalah dapat berbesar hati dan mendukung pemenang untuk membangun bangsa, Karena menang atau kalah kita semua adalah bersaudara.


“Deklarasi damai ini menunjukkan satu tekad dan juga pemersatu bangsa, dan membuktikan bangsa ini tidak terkotak-kotak,” ujar Hafiz.


Acara tersebut, diisi dengan penampilan kesenian dan orasi dari ketiga pasangan capres-cawapres. Sebagai pasangan nomor urut 1, Megawati-Prabowo menampilkan kesenian daerah dan monolog dari seniman Butet Kertaredjasa. Dalam orasinya, Megawati mengungatkan suksesnya pemilu ditentukan oleh jaminan atas hak aspirasi rakuat untuk memberikan suaranya.


“Pemilu harus berjalan jujur, adil, transparan dan tidak ditentukan oleh campur tangan penguasa. KPU harus bertugas sebagai fasilitasor untuk bersikap tegas dan netral,” ujar Megawati.


Senada dengan Megawati, Prabowo mengatakan segala bentuk pelanggaran dalam pemilu adalah pelanggaran terhadap konstitusi.


Sedangkan pasangan nomor urut 2, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam orasinya mengatakan pemilu adalah sebuah regularitas demokrasi dimana rakyat bisa menyampaikan hak pilihnya. “Jangan golput. Semoha semua pemilu berjalan langsung, jujur, bebas, dan rahasia serta tertib dan damai,” ujar SBY. 


SBY dan Boediono juga mengingatkan kepada pasangan yang lain agar berkompetisi dengan penuh etika dan tetap terus menjalin silaturrahim. “Kita berharap suasana kompetisi dapat memberikan suri tauladan kepada rakyat sebagai bangsa yang santun dan menghargai satu sama lain,” tambah Boediono.


Sedangkan pasangan nomor urut 3, Jusuf Kalla-Wiranto menyampaikan harapan agar hasil pemilu yang akan datang ditunjukkan dnegan terbentuknya pemerintahan yang baik. “Pemerintahan yang baik dan dipercaya, dibentuk dengan kejujuran,” ujar Jusuf Kalla.


Wiranto menambahkan jabatan yang nanti ditentukan oleh rakuat adalah amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya. “Rakyat harus dapat memilih dengan hati nurani, agar hari esok dapat lebih baik,” tambah Wiranto.**


Deklarasi Pemilu Damai 2009 – Pemilu dalam Persaudaraan


Kami calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2009



Dengan semangat persatuan dan persaudaraan menyatakan siap menciptakan pemilu yang aman, tertib, dan damai demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan bangsa serta terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Jakarta, 10 Juni 2009

1. Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto

2. Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono

3. Jusuf Kalla-Wiranto

[ Jum'at, 12 Juni 2009 ] 
Kampanye Terbuka Pilpres 2009 Resmi Dimulai 
Mega Luncurkan 40 Mobil Ajaib, SBY ke Pasar, JK Pulang Kampung 

JAKARTA - Kampanye terbuka pemilihan presiden (pilpres) 2009 secara resmi dimulai kemarin. Para kandidat langsung tancap gas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin siang mengunjungi Pasar Tanah Abang. Kedatangan SBY ke Pasar Tanah Abang itu secara resmi tak bisa disebut kampanye. Sebab, jika kampanye, SBY seharusnya mengambil cuti. Padahal, kemarin SBY belum mengambil cuti kampanye.

Meski demikian, aktivitas SBY kemarin tak jauh dari aroma kampanye. Misalnya, sebelum ke Pasar Tanah Abang, paginya, SBY menerima pengurus Al Irsyad, salah satu ormas Islam. Meski tidak secara eksplisit, pertemuan itu mengindikasikan bahwa Al Irsyad mendukung SBY dalam pilpres 8 Juli nanti.

Setelah itu, SBY dan Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono sekitar pukul 13.15 tiba di Pasar Tanah Abang. Di sana mereka mengikuti syuting talk show Capres Masuk Pasar atas undangan salah satu stasiun televisi swasta. SBY datang di Pasar Tanah Abang Blok A. Begitu tiba, SBY disambut ribuan orang yang terdiri atas pedagang dan pengunjung pasar. Sebagai capres, SBY tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyapa dan bersalaman dengan masyarakat.

SBY mengatakan, sebenarnya dirinya malu datang ke pasar menjelang pilpres. Publik pasti menilai hanya mencari simpati. ''Padahal, saya sering datang ke pasar,'' kata capres yang diusung Partai Demokrat, PKS, PKB, PAN, PPP, dan 18 parpol nonparlemen tersebut.

Pasar tradisional, menurut SBY, merupakan tulang punggung perekonomian nasional. ''Karena itu, saya mengeluarkan keppres untuk melindungi pasar tradisional dari persaingan dengan hypermarket,'' jelasnya.

Sebelumnya, SBY dari Kantor Presiden sempat menelepon Siti Hajar, TKI yang disiksa majikannya di Malaysia. Selama 5 menit, SBY berbicara dengan Siti Hajar dan keluarganya yang berada di rumah sakit di Kuala Lumpur. Kebetulan saat itu pejabat KBRI sedang menjenguk Siti Hajar.

Agenda SBY terakhir kemarin adalah membuka Pekan Raya Jakarta di Jakarta International Expo Kemayoran. Ini merupakan agenda rutin SBY setiap tahun sebagai presiden untuk membuka even yang dihelat untuk menyambut ulang tahun Jakarta.

Jika SBY masuk pasar, capres Megawati Soekarnoputri kemarin meluncurkan 40 mobil magic box (mobil boks ajaib) di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Mobil magic box yang diluncurkan Megawati kemarin dimaksudkan untuk mendukung pencitraan pasangan capres-cawapres yang diusung PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan tujuh parpol nonparlemen tersebut. Cara ini melanjutkan strategi pencitraan yang dilakukan Gerindra saat kampanye pemilu legislatif yang dinilai berhasil. Saat itu, Gerindra yang merupakan parpol baru berhasil meraup 4,46 persen suara.

''Waktu itu, kami hanya mengedarkan lima unit magic box di sekitar Jabodetabek,'' kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon di kediaman Megawati kemarin (11/6). 

Penampilan magic box secara keseluruhan tak berbeda dengan mobil boks biasa. Tapi, mobil-mobil itu dimodifikasi sehingga tiga sisinya -kiri, kanan, dan belakang- bisa digunakan untuk memasang slide materi kampanye.

Fadli yang juga sekretaris umum Tim Nasional Kampanye Mega-Prabowo menyebutkan, 60 unit magic box akan disebar. Mobil-mobil itu bertugas untuk menyebarkan pamflet dan aktribut kampanye yang lain. Termasuk juga mendukung aksi pengobatan rakyat. ''Tapi, hari ini kami melepas 40 unit dulu,'' ujarnya.

Peluncuran mobil magic box juga dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDI Perjuangan Taufiq Kiemas dan Sekretaris II Tim Kampanye Nasional Hasto Kristiyanto. ''Jangan lupa makan dan jaga kesehatan. Sebab, mobil-mobil ini akan diputarkan ke seluruh Jawa dan Sumatera agar masyarakat semakin mengerti apa yang kami lakukan kalau terpilih,'' pesan Mega sebelum melepas puluhan sopir magic box.

Fadli menjelaskan, setiap sisi magic box bisa menampilkan slide delapan materi kampanye secara berganti-ganti. Ada juga perangkat sound system, kamera dalam dan luar, lampu LED (light emitting dioda) yang menyala pada malam, dan GPS tracking system. ''Dengan begini, keberadaan setiap mobil dapat dipantau,'' ujarnya.

Berapa anggaran yang dikeluarkan untuk mobil-mobil itu? ''Mobil ini ada yang sewa, ada juga yang dari donasi. Saya tidak tahu detailnya. Tapi, nanti pasti dilaporkan,'' jawab Fadli.

Supervisor Advisor Magic Box Soetrisna menuturkan, di antara seluruh mobil itu, hanya sembilan yang sewa. Sisanya merupakan milik cawapres Prabowo. Dalam sehari, setiap mobil harus berkeliling 14 jam di rute yang telah ditetapkan. ''Kalau yang sewa, harganya sekitar Rp 150 juta,'' ujarnya. 

Di antara tiga pasangan capres-cawapres, hanya pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto yang langsung menggeber kampanye terbuka. Lokasi yang dipilih juga tidak sembarangan. Yakni, Kota Makassar yang merupakan kampung halaman JK. Di dampingi istri masing-masing, JK-Wiranto tampil sepanggung, menyapa masyarakat Sulawesi Selatan di Lapangan Karebosi, Kota Makassar. Di hadapan massa yang mengelu-elukannya, JK yang kemarin mengambil cuti itu menjanjikan pertumbuhan ekonomi dua kali lipat daripada kondisi sekarang. Dia yakin target, itu bisa dicapai melalui percepatan program di bidang ekonomi. 

Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 5-6 persen. Dalam lima tahun kepemimpinannya ke depan, JK yakin bisa menaikkan tingkat pertumbuhan 10-12 persen.

Selain menjanjikan pertumbuhan ekonomi, JK berjanji mengatasi pengangguran. Dia menyatakan, salah satu masalah besar bangsa Indonesia adalah masih banyaknya warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Masalah pengangguran itu menjadi salah satu prioritas dalam program ekonomi JK-Wiranto jika berhasil memenangi pilpres 2009. JK menegaskan, semua warga berhak berpenghasilan dan hidup layak di negeri ini.

Dia yakin mampu membawa Indonesia lebih maju. Sebab, tiga masalah terbesar bangsa Indonesia berhasil diatasi saat dirinya masih menjabat wakil presiden. Dengan posisi sebagai presiden, dia memiliki kewenangan lebih besar.

''Apakah ada yang lebih hebat daripada masalah konflik, ekonomi, dan sosial? Kami berdua (dengan SBY, Red) telah mampu menyelesaikan konflik Aceh, Ambon, dan Poso secara baik,'' ungkapnya disambut aplaus hadirin. ''Kami tidak mungkin tinggalkan bangsa ini dalam keadaan terpecah-belah,'' lanjutnya.

JK-Wiranto juga berjanji memberikan bantuan modal kepada para pengusaha muda. Menurut dia, merekalah yang akan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa ke depan. JK-Wiranto juga berjanji memperhatikan kepentingan mahasiswa.

Pasangan nomor urut 3 itu juga berjanji tidak melakukan korupsi selama pemerintahannya. ''Alhamdulillah, saya dan Pak Wiranto tidak perlu lagi cari macam-macam. Saya sudah punya rumah di Makassar,'' ujarnya.

Bukan hanya itu, JK juga menjamin harmonisasi antar berbagai etnis jika dipercaya memimpin bangsa ini. Semua pemeluk agama, kata dia, berhak hidup aman dan damai di bumi Indonesia. 

Dia lantas memperkenalkan diri dan keluarganya yang mewakili berbagai daerah di Nusantara. JK berasal dari Sulsel dan istrinya, Mufidah, dari Sumatera. Wiranto berasal dari Jogjakarta dan istrinya, Uga Wiranto, dari Gorontalo. ''Jadi, apa lagi? Kami pasangan Nusantara,'' ungkap capres yang diusung Partai Golkar, Hanura, dan PKNU tersebut.

Dalam orasinya, beberapa kali JK menggunakan bahasa Bugis dan Makassar. ''Ngapai, bajik-bajik ngasengji. Apa ntu kareba? Kalau Anda percaya kepada kami, tena kupakasiriki. Kammanjo?'' katanya.

Pada pilpres 2004, saat berpasangan dengan SBY, mereka menang 93 persen di Sulsel. Nah, pada pilpres 2009 dengan status calon presiden, JK memohon restu dan dukungan warga Sulsel agar bisa menang dengan persentase yang lebih besar.

''Kami mohon dukungan Anda. Anda hanya kerja satu menit di TPS, kami akan bekerja mati-matian selama lima tahun,'' tegasnya. (pri/tom/sap/jpnn/nw)

Lintas Muria - KAMPANYE

Mega-Pro Awali Laporan 

BLORA - Belum semua tim kampanye capres-cawapres melaporkan keberadaannya. Hingga kemarin, KPU Blora baru menerima laporan susunan tim kampanye Mega-Pro. 

Anggota KPU Blora yang membidangi kampanye, Sudarwanto, mengemukakan, pemberitahuan tim kampanye Mega-Pro di Blora diterimanya Senin (8/9). Berdasarkan laporan itu, tim kampanye Mega-Pro diketuai Hartomi Wibowo yang juga ketua umum DPC PDI-P Blora.

Sejumlah pengurus PDI-P dan Gerindra masuk ke dalam tim kampanye Mega-Pro di Blora. Sudarwanto mengaku telah menghubungi ketua partai yang mendukung capres-cawapres lainnya untuk segera menyerahkan laporan tim kampanye ke KPU. ‘’Kami mendapatkan jawaban, tim kampanye masih disusun ataupun belum mendapatkan SK dari provinsi,’’ ujarnya. 

Terpisah, Ketua Partai Demokrat (PD) Blora Bambang Susilo mengemukakan, pemberitahuan tim kampanye itu akan dilakukan hari ini setelah SK ditandatangai tim kampanye provinsi.

Ketua Partai Hanura Blora Edi Harsono menyebutkan, tim kampanye JK-Win di Blora masih disusun sehingga belum dilaporkan ke KPU. 
Menurutnya, tim kampanye tersebut akan diketuai (H18-69)

Harian Nasional -DEBAT PERTAHANAN

Politika
[ Sabtu, 06 Juni 2009 ]

KPU Didesak Masukkan Isu Pertahanan dalam Debat Capres
JAKARTA - Memanasnya masalah batas wilayah Indonesia-Malaysia di Ambalat hingga kasus Manohara Odelia Pinot telah menimbulkan keprihatinan banyak pihak atas kondisi kedaulatan bangsa saat ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak untuk memasukkan isu pertahanan ke dalam materi debat capres-cawapres mendatang.

Mantan Mendagri Letjen (pur) Syarwan Hamid menilai, masalah tersebut termasuk yang harus menjadi perhatian lebih pemerintah mendatang. Tujuannya, agar harkat dan martabat bangsa tidak terus diremehkan bangsa lain. "Saya rasa perlu, bahkan wajib, topik pertahanan ini masuk dalam materi debat," ujar Syarwan saat berdiskusi di gedung DPD, Senayan, Jakarta, kemarin (5/6).

Dia menyatakan, publik perlu tahu konsep dan program masing-masing kandidat capres-cawapres terhadap masalah pertahanan. Kandidat yang memiliki kemandirian pertahanan keamanan yang paling nyatalah yang harus dipilih masyarakat. "Jadi, bukan sekadar topik ekonomi," tambah mantan Kassospol ABRI itu.

Sebab, menurut dia, pertahanan merupakan benteng utama kekuatan ekonomi bangsa. "Tanpa kemandirian di bidang pertahanan, pembangunan apa pun tidak akan ada artinya. Kita akan sangat mudah dijajah," pungkasnya.

Dalam debat capres-cawapres yang sedianya dilaksanakan KPU mulai 18 Juni nanti, materi yang khusus membicarakan konsep pertahanan memang belum dimasukkan.

KPU baru menyiapkan materi tentang strategi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum; strategi mengatasi kemiskinan, pengangguran, serta ketahanan pangan; dan fokus kebijakan pembangunan lima tahun ke depan beserta konsep dan strateginya.

Ada pula materi soal peningkatan mutu pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keharmonisan kehidupan dalam keberagaman, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Materi debat itu merupakan hasil kesepakatan antara KPU dan perwakilan nasional tim kampanye capres-cawapres. Anggota KPU Andi Nurpati menyatakan, setelah kesepakatan itu, KPU tengah menyempurnakan formulasinya dalam pleno internal. "Banyak pihak yang mendukung debat, tentu ini positif," kata Andi.

Setelah kesepakatan itu, masih banyak usul yang disampaikan ke KPU. Beberapa hari ini, KPU menerima begitu banyak surat tertulis, bahkan SMS, terkait usul debat. "Semua itu akan dipertimbangkan. Namun, yang terbaik dipertimbangkan, mengingat waktunya terbatas," terangnya.

Sementara itu, aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menyoroti isu yang diusung capres-cawapres yang hanya berkutat pada ekonomi neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan. Di antara tiga capres-cawapres, lanjut Danang, hanya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang menyinggung pentingnya pemberantasan korupsi. Itu pun tidak dijabarkan lebih detail. Hanya dimasukkan ke agenda besar penegakan hukum dan penciptaan pemerintahan yang bersih.

"Terus terang saja, saya kecewa pasangan yang lain tidak memunculkan korupsi dan reformasi birokrasi serta good governance dalam agenda dan program-programnya. Program ekonomi kerakyatan itu bagus, tapi kalau tidak diiringi upaya pemberantasan korupsi, program itu tak bisa sampai ke rakyat," ujar Danang. (dyn/bay/agm)

Lintas Muria - AUDIT CALEG

Hasil Audit Tak Ganjal Caleg Terpilih

BLORA - Para calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPRD Blora tinggal menunggu waktu pelantikan. Tidak ada lagi permasalahan internal pemilihan umum yang mengakibatkan mereka urung dilantik. Hal itu setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora mengumumkan hasil audit dana kampanye partai politik (parpol) peserta Pemilu Legislatif 2009, kemarin. 

Ketua KPU Blora, Moesafa mengatakan, berdasarkan asil audit dari kantor akuntan publik (KAP) tersebut, tidak satu pun parpol yang melanggar ketentuan asal usul dan penggunaan dana kampanye. Dia mengatakan, audit dana kampanye sangat penting. 
Berdasarkan ketentuan, jika dana kampanye parpol yang di dalamnya berisi pula laporan dana kampanye caleg, dinyatakan bermasalah maka caleg yang terpilih bisa dianulir. 

‘’Karena hasil audit dana kampanye tidak ada masalah, berarti caleg yang terpilih tinggal menunggu waktu dilantik,’’ ujarnya kemarin. Hanya saja, menurutnya, ada satu lagi permasalahan internal pemilu yang bisa menggagalkan pelantikan. (H18-54)