Politika
[ Sabtu, 06 Juni 2009 ]
KPU Didesak Masukkan Isu Pertahanan dalam Debat Capres
JAKARTA - Memanasnya masalah batas wilayah Indonesia-Malaysia di Ambalat hingga kasus Manohara Odelia Pinot telah menimbulkan keprihatinan banyak pihak atas kondisi kedaulatan bangsa saat ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak untuk memasukkan isu pertahanan ke dalam materi debat capres-cawapres mendatang.
Mantan Mendagri Letjen (pur) Syarwan Hamid menilai, masalah tersebut termasuk yang harus menjadi perhatian lebih pemerintah mendatang. Tujuannya, agar harkat dan martabat bangsa tidak terus diremehkan bangsa lain. "Saya rasa perlu, bahkan wajib, topik pertahanan ini masuk dalam materi debat," ujar Syarwan saat berdiskusi di gedung DPD, Senayan, Jakarta, kemarin (5/6).
Dia menyatakan, publik perlu tahu konsep dan program masing-masing kandidat capres-cawapres terhadap masalah pertahanan. Kandidat yang memiliki kemandirian pertahanan keamanan yang paling nyatalah yang harus dipilih masyarakat. "Jadi, bukan sekadar topik ekonomi," tambah mantan Kassospol ABRI itu.
Sebab, menurut dia, pertahanan merupakan benteng utama kekuatan ekonomi bangsa. "Tanpa kemandirian di bidang pertahanan, pembangunan apa pun tidak akan ada artinya. Kita akan sangat mudah dijajah," pungkasnya.
Dalam debat capres-cawapres yang sedianya dilaksanakan KPU mulai 18 Juni nanti, materi yang khusus membicarakan konsep pertahanan memang belum dimasukkan.
KPU baru menyiapkan materi tentang strategi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum; strategi mengatasi kemiskinan, pengangguran, serta ketahanan pangan; dan fokus kebijakan pembangunan lima tahun ke depan beserta konsep dan strateginya.
Ada pula materi soal peningkatan mutu pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keharmonisan kehidupan dalam keberagaman, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pengelolaan lingkungan hidup.
Materi debat itu merupakan hasil kesepakatan antara KPU dan perwakilan nasional tim kampanye capres-cawapres. Anggota KPU Andi Nurpati menyatakan, setelah kesepakatan itu, KPU tengah menyempurnakan formulasinya dalam pleno internal. "Banyak pihak yang mendukung debat, tentu ini positif," kata Andi.
Setelah kesepakatan itu, masih banyak usul yang disampaikan ke KPU. Beberapa hari ini, KPU menerima begitu banyak surat tertulis, bahkan SMS, terkait usul debat. "Semua itu akan dipertimbangkan. Namun, yang terbaik dipertimbangkan, mengingat waktunya terbatas," terangnya.
Sementara itu, aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menyoroti isu yang diusung capres-cawapres yang hanya berkutat pada ekonomi neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan. Di antara tiga capres-cawapres, lanjut Danang, hanya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang menyinggung pentingnya pemberantasan korupsi. Itu pun tidak dijabarkan lebih detail. Hanya dimasukkan ke agenda besar penegakan hukum dan penciptaan pemerintahan yang bersih.
"Terus terang saja, saya kecewa pasangan yang lain tidak memunculkan korupsi dan reformasi birokrasi serta good governance dalam agenda dan program-programnya. Program ekonomi kerakyatan itu bagus, tapi kalau tidak diiringi upaya pemberantasan korupsi, program itu tak bisa sampai ke rakyat," ujar Danang. (dyn/bay/agm)
JAKARTA - Memanasnya masalah batas wilayah Indonesia-Malaysia di Ambalat hingga kasus Manohara Odelia Pinot telah menimbulkan keprihatinan banyak pihak atas kondisi kedaulatan bangsa saat ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak untuk memasukkan isu pertahanan ke dalam materi debat capres-cawapres mendatang.
Mantan Mendagri Letjen (pur) Syarwan Hamid menilai, masalah tersebut termasuk yang harus menjadi perhatian lebih pemerintah mendatang. Tujuannya, agar harkat dan martabat bangsa tidak terus diremehkan bangsa lain. "Saya rasa perlu, bahkan wajib, topik pertahanan ini masuk dalam materi debat," ujar Syarwan saat berdiskusi di gedung DPD, Senayan, Jakarta, kemarin (5/6).
Dia menyatakan, publik perlu tahu konsep dan program masing-masing kandidat capres-cawapres terhadap masalah pertahanan. Kandidat yang memiliki kemandirian pertahanan keamanan yang paling nyatalah yang harus dipilih masyarakat. "Jadi, bukan sekadar topik ekonomi," tambah mantan Kassospol ABRI itu.
Sebab, menurut dia, pertahanan merupakan benteng utama kekuatan ekonomi bangsa. "Tanpa kemandirian di bidang pertahanan, pembangunan apa pun tidak akan ada artinya. Kita akan sangat mudah dijajah," pungkasnya.
Dalam debat capres-cawapres yang sedianya dilaksanakan KPU mulai 18 Juni nanti, materi yang khusus membicarakan konsep pertahanan memang belum dimasukkan.
KPU baru menyiapkan materi tentang strategi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum; strategi mengatasi kemiskinan, pengangguran, serta ketahanan pangan; dan fokus kebijakan pembangunan lima tahun ke depan beserta konsep dan strateginya.
Ada pula materi soal peningkatan mutu pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keharmonisan kehidupan dalam keberagaman, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pengelolaan lingkungan hidup.
Materi debat itu merupakan hasil kesepakatan antara KPU dan perwakilan nasional tim kampanye capres-cawapres. Anggota KPU Andi Nurpati menyatakan, setelah kesepakatan itu, KPU tengah menyempurnakan formulasinya dalam pleno internal. "Banyak pihak yang mendukung debat, tentu ini positif," kata Andi.
Setelah kesepakatan itu, masih banyak usul yang disampaikan ke KPU. Beberapa hari ini, KPU menerima begitu banyak surat tertulis, bahkan SMS, terkait usul debat. "Semua itu akan dipertimbangkan. Namun, yang terbaik dipertimbangkan, mengingat waktunya terbatas," terangnya.
Sementara itu, aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menyoroti isu yang diusung capres-cawapres yang hanya berkutat pada ekonomi neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan. Di antara tiga capres-cawapres, lanjut Danang, hanya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang menyinggung pentingnya pemberantasan korupsi. Itu pun tidak dijabarkan lebih detail. Hanya dimasukkan ke agenda besar penegakan hukum dan penciptaan pemerintahan yang bersih.
"Terus terang saja, saya kecewa pasangan yang lain tidak memunculkan korupsi dan reformasi birokrasi serta good governance dalam agenda dan program-programnya. Program ekonomi kerakyatan itu bagus, tapi kalau tidak diiringi upaya pemberantasan korupsi, program itu tak bisa sampai ke rakyat," ujar Danang. (dyn/bay/agm)
