Harian Nasional KC - Debat CAPRES

Debat Berikutnya, KPU Akan Geser Iklan
Jumat, 19 Juni 2009 | 13:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengevaluasi pelaksanaan debat capres pertama, menyusul adanya kritikan dari sejumlah pengamat terkait penayangan iklan di sela debat.

Menurut Anggota KPU I Gusti Putu Artha, pihaknya telah sepakat melakukan perbaikan penayangan iklan untuk debat berikutnya. Sebelumnya, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan SCTV untuk menggeser penayangan iklan di sela debat. Debat berikutnya, merupakan debat cawapres akan digelar di SCTV pada 23 Juni ini . Debat ini akan menghadirikan moderator Komarudin Hidayat dengan tema 'Pembangunan Jati Diri Bangsa'.

"Kami lakukan penyempurnaan, break commersial digeser. Kami sudah melakukan pembicaraan dengan pihak SCTV dan mereka setuju," kata Putu, saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (19/6).

Putu menjelaskan untuk debat berikutnya, jeda iklan tetap ditayangkan sebantak 6 kali. Namun, pengaturannya akan diubah. Nantinya, penayangan iklan dalam debat berikutnya akan diatur. Misalnya, kata Putu, saat sesi pertama, pemaparan visi misi masing-masing kandidat akan diselingi iklan.

"Calon pertama memaparkan visi misi terus iklan. Dilanjutkan calon kedua memaparkan visi misinya, terus iklan lagi. Begitu juga dengan calon ketiga," tutur Putu.

Untuk sesi kedua, ada tiga pertanyaan yang akan diberikan oleh moderator kepada masing-masing kandidat. Di sela sesi kedua ini, tidak ada jeda iklan. "Setelah semua pertanyaan selesai, baru jeda iklan. Kalau seperti kemarin kan satu pertanyaan jeda," ujarnya.

Demikian juga dengan sesi ketiga. Jeda iklan baru akan ditayangkan setelah sesi ketiga selesai dan sebelum closing statement dari kandidat. "Sebelum closing statement break," cetusnya.

Ia optimistis, pelaksanaan debat berikutnya akan lebih seru dibandingkan debat kemarin. Sebab, masing-masing cawapres mempunyai pandangan yang berbeda tentang konsep jati diri. "Saya percaya debat cawapres akan lebih seru karena kalau dlihat dari konteks jati diri, mereka akan mempunyai pendekatan yang berbeda," tegas Putu.

Harian Nasional JP - DEBAT CAPRES

[ Jum'at, 19 Juni 2009 ] 
Debat Antar Capres Kurang Menarik 
JAKARTA - Untuk sebuah tontonan, debat para capres yang tadi malam ditayangkan langsung tiga televisi swasta nasional kurang menarik alias membosankan. Selain penjelasan setiap capres terasa normatif, acara tersebut kurang mencerminkan debat. Acara itu lebih tepat disebut tanya jawab antara moderator yang dipercayakan kepada Rektor Universitas Paramadina Dr Anies Baswedan dan para kandidat.

Ketiga capres tadi malam datang di studio Trans7, Jl Tendean, Jakarta Selatan. Sesuai nomor urut, mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jusuf Kalla (JK). Mereka datang bersama anggota tim kampanye. Satu topik yang diangkat untuk menjadi bahan debat yang berlangsung 90 menit tersebut adalah: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM. 

Di bidang hukum, khususnya pemberantasan korupsi, debat itu tidak memunculkan optimisme. "Tidak terlihat harapan yang cerah dalam pemberantasan korupsi," kata Febri Diansyah, peneliti hukum Indonesian Corruption Watch (ICW). Hal itu tecermin dari tidak adanya terobosan jika pembahasan RUU Pengadilan Tipikor menemui jalan buntu. "Malah, ada calon yang mencampuradukkan UU Tipikor dengan UU Pengadilan Tipikor," sambungnya.

Dalam penilaian Febri, tidak ada satu capres pun yang menjelaskan adanya ancaman terhadap kinerja KPK jika pembahasan RUU Tipikor tidak kelar hingga Desember 2009. Begitu juga terkait masalah tindakan pencegahan, seperti pungli. "Mereka malah bicara masalah moral. Itu sangat mengambang," katanya.

Pendapat senada disampaikan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Muchtar. "Semuanya tidak menawarkan hal baru sehingga menunjukkan mereka pantas dipilih," ujarnya. Kata dia, jawaban yang meluncur dari ketiga capres relatif sama dan normatif.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menilai kualitas debat perdana yang dipertontonkan ketiga capres itu masih di bawah standar. Ketiganya, ungkap dia, lebih banyak bicara visi, tapi miskin agenda. ''Ketiga capres lebih banyak mengajukan list daftar keinginan. Tapi, kurang mengelaborasi aspek teknis dan langkah konkret untuk mencapai good governance,'' kata peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu.

Burhan juga menyesalkan, pertanyaan mengenai anggaran TNI dan alutsista, serta lumpur Lapindo yang tidak optimal dijelaskan oleh Megawati. Padahal, kedua pertanyaan itu bisa menjadi pintu masuk bagi Megawati untuk menembak kelemahan pemerintahan SBY dalam menangani kasus-kasus tersebut.

''Sayang, Megawati gagal memanfaatkan kesempatan emas itu untuk menunjukkan dirinya punya solusi jitu,'' kata Burhan. JK juga hampir sama. Seharusnya, tambah Burhan, JK bisa lebih agresif menjelaskan posisinya untuk membedakan dengan SBY. ''Padahal, untuk pertanyaan soal alutsista dan Lapindo jelas posisi SBY sangat defensif dan normatif,'' kata lulusan The Australian National University (ANU) itu.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga Hariyadi punya penilaian berbeda. Menurut dia, di antara ketiga capres yang tampil, SBY memiliki konsep yang lebih baik. Misalnya, bagaimana dia menyampaikan perlunya reformasi birokrasi untuk menciptakan good governance. ''Ini poin tersendiri bagi SBY. Konsepnya lebih jelas, lebih komprehensif,'' katanya. 

Meski materinya lebih baik, Hariyadi mencatat, ada beberapa kekurangan dalam penampilan SBY. Di antaranya, bicaranya terlalu normatif sehingga pemaparan visi tidak begitu detail.

Berbeda halnya dengan Megawati, yang lebih menyentuh masalah-masalah di permukaan. Karena itu, konsep yang dia paparkan belum bisa diketahui secara jelas. ''Banyak yang artifisial atau semu. Misalnya, pengurusan KTP,'' ucapnya.

Begitu juga, Jusuf Kalla (JK). Dalam debat capres tersebut, posisi ketua umum Partai Golkar itu bisa dibilang paling sulit. Paparan visinya kurang jelas. ''Visinya tidak jelas. Bahkan, terkesan mbulet. Hanya, Pak JK lebih bagus pada pe­negakan HAM. Bagaimana dia berjanji akan menuntaskan permasalahan HAM,'' terang Hariyadi.

Menurut dia, dalam debat capres tadi malam seharusnya Mega dan JK tampil maksimal. Artinya, keduanya harus menyampaikan visi yang lebih baik daripada pemerintahan sekarang yang dikomando SBY. 

Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Kedua capres itu justru lebih banyak bilang setuju dengan konsep yang dipaparkan SBY dalam debat tersebut.

Hariyadi menambahkan, jika harus memberikan nilai, dari paparan visi, SBY mendapatkan nilai terbaik dengan grade tiga. Sedangkan Megawati dan JK sama-sama mendapat nilai dua. ''Penilaian ini jika passing grade-nya 1 sampai 3,'' ujar Hariyadi. (fal/pri/aga/fid/kum)