Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga capres Partai Demokrat, diingatkan untuk berhati-hati menggunakan menterinya guna melakukan lobi politik. Hal itu diutarakan pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin, Kamis (14/5), kepada Kompas.com.
Penunjukan menteri sebagai utusan untuk melakukan lobi politik, menurutnya, akan menimbulkan persepsi yang bias pada masyarakat akan tugas yang tengah dilakukan. Apalagi, jika sang menteri bukan merupakan kader partainya."Kalau menteri itu orang partainya pun akan sangat tipis untuk membedakan peran yang sedang dia lakukan. SBY harus menjelaskan kenapa menugaskan menterinya untuk melakukan lobi politik.
Menteri tugasnya bukan melobi, apalagi urusan pencapresan," papar Irman.Pendapat Irman itu dilontarkan seiring intensnya Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa melakukan lobi politik sebagai utusan SBY.
Anggota MPP PAN itu terakhir menjadi perwakilan untuk menjelaskan kepada mitra koalisi Demokrat mengenai alasan SBY memilih Boediono. Sebelumnya, Hatta juga menjadi penghubung antara Cikeas (SBY) dan Teuku Umar (Megawati).
"SBY harus hati-hati menggunakan menteri-menterinya. Soal pencapresan bukan urusan presiden. Jangan sampai terjebak menggunakan fasilitas dan alat negara. Kan bisa menugaskan fungsionaris partainya," ujar pengajar di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, ini.Menteri, dikatakannya, merupakan pejabat negara yang hanya akan melakukan tugas dan fungsi yang bersifat kenegaraan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar